MALANG POST – Kabar tak sedap menerjang internal DPC PKB Kota Malang, di bawah nakhoda H. Fathullah (Abah Fat). Muncul dugaan adanya praktik “belanja modal” atau mahar politik, yang dilakukan sejumlah pengurus untuk mengamankan tiket posisi strategis di kursi legislatif. Isu ini mulai menggelinding ke publik dan memicu kasak-kusuk di kalangan konstituen serta fungsionaris partai.
Informasi yang dihimpun Malang Post dari beberapa sumber internal menyebutkan, terdapat setidaknya tiga nama inisial pengurus berinisial Mu, Sa, dan Dr yang dituding melakukan upaya tersebut demi mengamankan jabatan di DPRD Kota Malang.
Selain ketiganya, muncul pula nama berinisial FL yang disebut-sebut sempat berniat melakukan hal serupa namun terkendala besarnya nilai “mahar” yang diminta.
“Ketiganya kini sudah menempati posisi strategis di legislatif. Informasi yang kami terima, dugaan belanja modal ini sempat memicu keresahan internal.”
“Bahkan, ada tekanan bagi yang tidak loyal atau tidak ‘manut’ kebijakan pimpinan, siap-siap diparkir dari struktur organisasi,” ungkap sumber yang enggan disebutkan identitasnya (NN) kepada Malang Post.
Teguran Loyalitas dan Ancaman Nonaktif
NN menambahkan, roda organisasi partai seharusnya dijalankan berdasarkan amanah dan kredibilitas, bukan atas dasar transaksi finansial. Ia mensinyalir adanya pola kepemimpinan yang cenderung menyingkirkan kader-kader kritis.
“Konstituen ingin melihat reaksi partai. Kasak-kusuk ini sudah menjadi pembicaraan serius di wadah-wadah PKB. Ini menyangkut masa depan partai di momen penting seperti sekarang,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, Ketua DPC PKB Kota Malang, H. Fathullah, belum memberikan respons saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pribadinya terkait isu miring tersebut.
Bantahan Keras dari Legislatif PKB
Menanggapi isu panas tersebut, sejumlah elite PKB di DPRD Kota Malang memberikan bantahan tegas. Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Malang, Saniman Wafi, menyatakan, penempatan posisi di legislatif dilakukan melalui mekanisme yang sangat ketat dan alami.
“Saya sebagai Ketua Fraksi melalui proses screening di DPW PKB Jatim terlebih dahulu. Memang untuk Ketua Komisi ditunjuk DPC, tapi saya pastikan tidak ada skema belanja modal. Ketua Fraksi adalah representasi partai yang ditunjuk berdasarkan kompetensi,” tegas Wafi.
Senada dengan Wafi, Wakil Ketua DPRD Kota Malang, H. Abdurrahman, menjelaskan, penentuan pimpinan dewan melibatkan penjaringan resmi di tingkat pusat.
“Kami mengikuti tahapan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) serta assessment langsung oleh DPP PKB. Prosedurnya sangat transparan dan mekanismenya jelas. Jadi, isu belanja modal itu tidak benar,” tutur pria yang akrab disapa Abah Dur tersebut.
Anas Muttaqin: Isu Politik Tidak Produktif
Di sisi lain, Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Muhammad Anas Muttaqin, menilai munculnya isu tersebut sebagai dinamika politik yang biasa dimanfaatkan pihak tertentu, namun tidak produktif untuk dibahas.
“Kami melihat masih banyak tema positif yang lebih layak diberitakan. Setahu kami memang tidak ada hal seperti itu (belanja tiket). Isu politik seperti ini tidak produktif, lebih baik fokus pada kerja nyata untuk masyarakat,” pungkas Anas. (Iwan Kaconk/Ra Indrata)
