MALANG POST – Efektivitas pelayanan publik dan responsivitas infrastruktur di Kota Malang terus menjadi sorotan utama.
Dalam sebuah diskusi interaktif talkshow di program Idjen Talk yang disiarkan langsung Radio City Guide, (24/4/2026), muncul desakan agar Pemerintah Kota Malang, tidak hanya terjebak dalam penanganan masalah teknis harian. Tetapi juga harus memiliki visi besar yang berdampak pada kesejahteraan jangka panjang bagi seluruh warga Bumi Arema.
Persoalan ini mencuat seiring dengan dinamika penyampaian aspirasi masyarakat yang kian masif di era digital.
Menanggapi hal tersebut, para pengambil kebijakan, legislatif, hingga akademisi membedah tantangan mulai dari keterbatasan sumber daya hingga urgensi public policy yang lebih visioner.
DPUPRPKP Kota Malang Akui Keterbatasan SDM
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang, Dandung Djulharjanto, mengakui, pihaknya saat ini menghadapi tantangan serius. Terutama terkait keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM).
Kondisi ini kerap menjadi kendala dalam merespons cepatnya dinamika keluhan masyarakat terkait infrastruktur.
“Sejujurnya, kondisi saat ini ada keterbatasan, salah satunya pada jumlah SDM yang tersedia. Namun, kami tetap mengusahakan agar setiap laporan masyarakat yang masuk segera direspons. Minimal, ada tim yang diterjunkan ke lokasi untuk melihat dan menganalisa kondisi riil di lapangan,” terang Dandung.
Ia menambahkan, DPUPRPKP telah memiliki tim khusus yang bertugas memonitor kondisi infrastruktur di lima kecamatan secara berkala. Tim ini menjadi ujung tombak untuk memastikan kerusakan jalan, drainase, maupun fasilitas umum lainnya dapat segera terpetakan sebelum dilakukan tindakan perbaikan.
Visi Besar vs Permasalahan Kecil
Di sisi lain, perspektif kritis datang dari kalangan akademisi. Dosen Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Brawijaya, Dr. Imam Hanafi, S.Sos., M.Si., menekankan bahwa sebagai public policy maker, pemerintah daerah seharusnya tidak hanya fokus pada urusan administratif atau permasalahan kecil yang bersifat reaktif.
“Pemimpin harus memiliki visi dan misi besar yang dampaknya terasa dalam jangka panjang. Jangan hanya terjebak pada hal-hal teknis harian. Jika PR besarnya adalah kemiskinan, maka orientasi akhirnya harus kesejahteraan rakyat secara menyeluruh,” tegas Imam Hanafi.
Menurut Imam, visi besar tersebut harus diterjemahkan ke dalam kebijakan yang konkret, seperti kemudahan akses pendidikan yang berkualitas dan jaminan kesehatan gratis bagi warga kurang mampu.
Ia juga menyarankan agar para pemimpin daerah lebih sering melakukan blusukan atau turun ke bawah untuk mendengarkan langsung keluhan warga. Dengan begitu, kebijakan yang diambil benar-benar berbasis pada kebutuhan masyarakat bawah, bukan sekadar teori di balik meja.
DPRD Perketat Pengawasan Mitra Kerja
Menyambung hal tersebut, Wakil Ketua 2 DPRD Kota Malang, Trio Agus, mengingatkan bahwa di era digital ini, saluran komunikasi antara rakyat dan pemerintah sudah sangat terbuka lebar.
Masyarakat bisa melapor lewat media sosial maupun aplikasi resmi pemerintah, sehingga tidak ada alasan bagi Pemkot untuk tidak merespons.
“Pemerintah Daerah dan DPRD memiliki peran masing-masing untuk merespons laporan tersebut sesuai kewenangannya. Salah satu tugas utama kami di legislatif adalah pengawasan yang dilakukan melalui komisi-komisi,” ujar Trio Agus.
Trio menegaskan, DPRD terus memastikan mitra kerja di jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjalankan program kerja dengan baik dan tepat sasaran.
Setiap aspirasi yang masuk ke gedung dewan nantinya akan dikaji dan disampaikan kembali kepada eksekutif dalam bentuk rekomendasi atau catatan strategis.
“Tujuannya satu, untuk kepentingan masyarakat. Ketika ada fasilitas publik yang dikeluhkan, kami memberikan rekomendasi catatan apa saja yang perlu segera difasilitasi oleh pemerintah agar pelayanan publik tetap prima,” pungkasnya.
Dengan adanya sinergi antara respons cepat eksekutif, pengawasan ketat legislatif, dan kritik membangun dari akademisi, diharapkan Kota Malang dapat bertransformasi menjadi kota dengan pelayanan publik yang tidak hanya cepat, tetapi juga visioner dan menyejahterakan. (Wulan Indriyani/Ra Indrata)
