DI TENGAH kepadatan jalan raya yang didominasi kendaraan pribadi, muncul pemandangan yang mulai menarik perhatian: Aparatur Sipil Negara (ASN) berangkat kerja dengan sepeda atau angkutan kota. Sekilas tampak sederhana, tetapi di baliknya tersimpan pesan besar tentang kesadaran, keteladanan, dan arah kebijakan publik.
Ajakan kepada ASN untuk menggunakan sepeda dan transportasi umum bukan sekadar soal moda. Ini menjadi simbol perubahan cara pandang terhadap mobilitas di tengah budaya berkendara yang semakin individualistis. Ketika kemacetan dan polusi menjadi persoalan kronis, langkah ini mengingatkan bahwa efisiensi energi dan keberlanjutan harus dimulai dari kebiasaan sehari-hari.
Sebagai representasi negara, ASN memiliki peran penting dalam membentuk contoh sosial. Apa yang mereka lakukan sering kali menjadi rujukan masyarakat. Ketika ASN beralih ke sepeda atau angkutan umum, pesan yang muncul tidak hanya soal transportasi, tetapi juga tentang kesederhanaan, kedisiplinan, dan kepedulian terhadap kepentingan bersama.
Namun, realitas di lapangan tidak selalu sejalan dengan idealisme tersebut. Infrastruktur pendukung masih menjadi persoalan utama. Jalur sepeda belum memadai, kondisi lalu lintas belum sepenuhnya aman bagi pesepeda, dan layanan transportasi umum di banyak daerah masih terbatas. Faktor jarak, waktu, dan cuaca juga menjadi tantangan nyata bagi ASN.
Dalam konteks itu, pendekatan kebijakan yang fleksibel menjadi kunci. Pemerintah Kota Malang, misalnya, mulai menerapkan program bersepeda bagi ASN sejak Jumat (27/3) sebagai bagian dari upaya efisiensi energi. Sejumlah ASN sudah terlihat menggunakan sepeda untuk berangkat ke kantor. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyatakan kebijakan ini sebagai langkah konkret pemerintah daerah untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) sekaligus mendorong gaya hidup sehat dan menghidupkan kembali program Jumat bersih sebagai bagian dari rutinitas mingguan ASN.
Namun, kebijakan ini tidak diberlakukan secara kaku. Wahyu menegaskan program bersifat imbauan dengan tetap mempertimbangkan kondisi masing-masing ASN. Pegawai yang tidak memiliki sepeda tidak diwajibkan membeli dan tetap diberikan alternatif menggunakan transportasi umum. Pendekatan ini menunjukkan bahwa perubahan perilaku tidak bisa dipaksakan secara seragam. Ia membutuhkan ruang adaptasi dan dukungan sistem agar dapat berjalan berkelanjutan.
Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setyo Santoso, menilai kebijakan ini cukup realistis karena sebagian ASN telah memiliki sepeda. Meski demikian, ia menegaskan bahwa aturan ini masih dalam tahap perumusan dan menunggu arahan pemerintah pusat. Nantinya, regulasi lebih rinci akan mengatur penyesuaian jam kerja dan pola kerja ASN.
Langkah seperti ini menunjukkan bahwa perubahan perilaku membutuhkan proses, bukan sekadar instruksi. Tanpa dukungan sistem yang memadai, kebijakan berisiko tidak berjalan efektif.
Di luar berbagai keterbatasan, gerakan ini tetap memiliki nilai penting. Ketika ASN menggunakan angkutan umum, tercipta kedekatan sosial dengan masyarakat sekaligus dukungan terhadap transportasi publik. Sementara itu, bersepeda memberikan manfaat bagi lingkungan dan kesehatan individu. Jika dijalankan konsisten, langkah ini bisa menjadi bagian dari solusi perkotaan, terutama terkait kemacetan dan polusi.
Beberapa daerah lain pun mulai mengadopsi kebijakan serupa, meski dengan pendekatan berbeda. Kabupaten Bangkalan mewajibkan ASN bersepeda pada hari tertentu. Kota Mojokerto mendorong langkah serupa untuk efisiensi energi. Banyuwangi mengimbau penggunaan sepeda dan transportasi umum, dan Kota Mataram tengah mengkaji kebijakan serupa. Fenomena ini menunjukkan kesadaran kolektif mulai tumbuh, meski implementasinya masih bertahap.
Publik kini semakin kritis. Mereka menilai bukan hanya simbol, tetapi juga hasil nyata. Gerakan ASN naik sepeda dan angkot akan bermakna jika diikuti perbaikan transportasi publik, pembangunan infrastruktur, dan perubahan budaya birokrasi. Jika tidak, kebijakan ini berisiko dipandang sebagai formalitas. Sebaliknya, jika dijalankan dengan komitmen dan dukungan sistem yang memadai, ini bisa menjadi awal perubahan budaya yang lebih besar.
Dari jalan raya yang padat menuju kesadaran kolektif yang lebih berkelanjutan, perjalanan ini memang tidak mudah. Namun, perubahan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. ASN naik sepeda dan angkot bukan sekadar rutinitas harian, tetapi refleksi upaya membangun budaya birokrasi yang lebih sederhana, efisien, dan bertanggung jawab. (***)
