OJK Pastikan Kinerja Perbankan di Malang Raya Aman dan Stabil

MALANG POST – Konflik Timur Tengah (Timteng) hingga kini belum berpengaruh bagi perekonomian di Indonesia, termasuk di daerah. Pemerintah telah menyampaikan bahwa sejauh ini relatif masih stabil.

“Belum ada dampak signifikan, dalam arti seperti katakanlah belum ada kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak) sampai saat ini,” kata Kepala OJK Malang, Farid Faletehan, saat ditanya wartawan terkait dampak perang Iran lawan Israel dan AS bagi perekonomian di daerah.

Menurut Farid, yang jelas dari sisi lembaga jasa keuangan, yaitu dari akhir Februari 2026 sampai saat ini, kinerjanya masih bagus dan stabil. Ukurannya apa, antara lain dari capital adequacy ratio (CAR) atau rasio kecukupan modal masih sangat bagus. Yaitu, di angka 25 persen.

Dari sisi likuiditas, secara nasional masih tumbuh 13 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa perbankan di Indonesia masih kuat. “Kita tidak berandai-andai, yang jelas melihat kondisi itu, hingga saat ini kinerja lembaga jasa keuangan, seperti perbankan yang porsinya signifikan, masih dalam kondisi aman,” papar Farid.

Selain itu, kalau dikaitkan dengan Idul Fitri, ujar Farid, kondisi itu cukup bagus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Karena apa, lanjutnya, dalam kondisi seperti ini, konsumsi masyarakat pasti akan naik.

“Bisa dipastikan naik. Dan ini mendukung program pertumbuhan ekonomi. Bank pun akan mengalami kondisi yang relatif bagus. Dalam arti, dana setelah lebaran akan masuk. Biasanya awal puasa hingga lebaran, dana itu ditarik masyarakat untuk usaha. Tetapi seminggu atau dua minggu seusai lebaran akan masuk,” jelas Farid.

Sejauh ini kondisi masih mendukung, dan pemerintah tetap mendukung, terkait dengan BBM. Kalau kondisinya masih stabil, lembaga keuangan masih aman. “Sejauh ini belum ada efek signifikan dan kondisinya masih relatif stabil. Jadi kami melihatnya masih optimistis kondisinya masih baik dan stabil,” kata Farid.

Sebelum konflik Timteng pun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang mencatat kinerja industri perbankan di wilayah kerja Malang Raya dan sekitarnya tetap menunjukkan tren positif pada awal tahun 2026. Meskipun angka pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) di Malang berada di level 2,99 persen—relatif lebih rendah dibanding pertumbuhan nasional sebesar 13,48 persen—kondisi likuiditas perbankan di wilayah ini dinilai masih sangat mumpuni untuk mendukung ekspansi kredit.

​Farid menjelaskan bahwa total DPK yang dihimpun perbankan di wilayah Malang mencapai Rp 104, 04 triliun, sementara penyaluran kredit menyentuh angka Rp 109,76 triliun. Selisih ini menunjukkan bahwa perbankan di wilayah Malang lebih bersifat ekspansif dalam penyaluran pembiayaan dibandingkan penghimpunan dana.

​”Kondisi likuiditas saat ini masih sangat bagus dan mencukupi untuk mendukung perkembangan kredit. Di wilayah Malang, penyerapan kredit memang lebih tinggi dibandingkan penghimpunan DPK. Kekurangan likuiditas biasanya ditutup melalui drop dana dari kantor pusat perbankan masing-masing karena memang karakteristik wilayah kita lebih banyak ke pengembangan kredit,” ujar Farid.

​Struktur kredit dan sektor unggulan
dari sisi jenis penggunaan, kredit di Malang Raya masih didominasi oleh Kredit Modal Kerja (KMK) yang mencapai porsi 40 persen. Menurut Farid, dominasi modal kerja ini merata di Kota Malang dan Kabupaten Malang yang masing-masing mencatatkan angka 44 persen. Sementara itu, untuk wilayah Kota Batu, porsi modal kerja berada di angka 30 persen.

​Disisi lain, sektor kredit konsumsi tetap menjadi penyeimbang pertumbuhan dengan porsi 32 persen. Farid menekankan bahwa konsumsi masyarakat harus tetap terjaga karena merupakan salah satu motor penggerak ekonomi nasional. Menariknya, untuk wilayah Probolinggo, tren penyaluran pembiayaan justru lebih condong ke sektor investasi seiring dengan pesatnya pertumbuhan pabrik dan investasi baru.

​Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga menunjukkan performa impresif dengan porsi mencapai 32 persen dari total kredit, atau senilai Rp 36 triliun. Capaian ini sekaligus memperkuat nilai Indeks Keuangan Akses Daerah (IKAD) yang menjadi barometer penilaian Bappenas bagi pemerintah daerah di Malang Raya.

​Pertumbuhan wilayah dan risiko kredit
hingga posisi Januari 2026, Kota Malang tercatat sebagai wilayah dengan nilai kredit tertinggi mencapai Rp 31 triliun dengan pertumbuhan 10,23 persen (yoy). Pertumbuhan tertinggi diraih Kota Batu yang melesat 15,76 persen. Sebaliknya, Kabupaten Malang mengalami sedikit koreksi turun sebesar 0,82 persen. Sementara Kabupaten Pasuruan juga tercatat mengalami kontraksi 2 persen.

​Meski tumbuh positif, Farid mengingatkan perbankan untuk tetap mewaspadai risiko kredit atau Non-Performing Loan (NPL), terutama di sektor perdagangan besar yang tercatat 2,97 persen. “Tingkat risiko di sektor perdagangan menjadi perhatian. Hal ini membuat perbankan mau tidak mau harus lebih selektif dalam menyalurkan kredit ke depan agar kualitas aset atau NPL tetap terjaga dengan baik,” jelas Farid. (Eka Nurcahyo)