MALANG POST – Udara sejuk dengan balutan kabut tipis yang menggantung di perbukitan selama ini menjadi ‘jualan utama’ Kota Batu.
Julukan De Kleine Switzerland bukan sekadar slogan. Wisatawan datang untuk menghirup udara segar, menikmati hawa dingin, sekaligus melepas penat dari hiruk-pikuk kota besar.
Namun, di balik lanskap yang memanjakan mata itu, ada kabar kurang sedap. Kualitas udara Kota Batu ternyata sedang tidak baik-baik saja.
Berdasarkan laporan Kaleidoskop 2025 milik Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, Indeks Kualitas Udara (IKU) mengalami penurunan cukup signifikan. Jika pada 2024 realisasinya masih berada di angka 83,95, maka pada 2025 angkanya turun menjadi 73,10. Artinya, ada kemerosotan lebih dari 10 poin dalam setahun. Angka tersebut juga belum menyentuh target yang sebelumnya dipatok di 87,07.
Kepala DLH Kota Batu, Dian Fachroni Kurniawan tidak menampik fakta itu. Menurut dia, menjaga kualitas udara di Kota Wisata dengan mobilitas tinggi memang bukan perkara mudah.
“Data IKU yang turun ini memang belum mencapai target. Tantangan menjaga kualitas udara di kota seperti Batu cukup kompleks,” ujarnya, Minggu (1/3/2026).
Nilai 73,10 menunjukkan adanya tekanan besar terhadap beban emisi di wilayah Kota Batu. Tekanan itu terungkap dari hasil pemantauan baku mutu lingkungan hidup yang dilakukan DLH.
Ilustrasi pembakaran sampah, yang jadi salah satu penyebab merosotnya nilai Indek Kualitas Udara di Kota Batu. (Foto: Ananto Wibowo/Malang Post)
Pemantauan kualitas udara dilakukan menggunakan metode active sampler. Metode ini dipakai untuk mengukur konsentrasi polutan secara akurat, mengidentifikasi sumber pencemaran, sekaligus memastikan kualitas udara masih dalam batas baku mutu yang berlaku.
Pengambilan sampel dilakukan selama 24 jam penuh di delapan titik berbeda. Hasilnya menjadi alarm dini. Kota yang identik dengan udara segar itu mulai menghadapi ancaman pencemaran yang nyata.
Dian menjelaskan, ada beberapa faktor yang diduga berkontribusi terhadap penurunan IKU. Mulai dari perubahan iklim global, peningkatan gas rumah kaca seperti metana, hingga perilaku masyarakat yang masih melakukan pembakaran sampah secara terbuka.
“Faktor perubahan iklim ada. Gas rumah kaca, gas metana juga berpengaruh. Tapi yang paling terasa masih praktik bakar-bakar sampah,” ungkapnya.
Selain itu, ada kemungkinan perbedaan waktu dan titik sampling yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup turut memengaruhi hasil. Titik pantau dan waktu pengambilan sampel, kata dia, sangat bergantung pada kebijakan kementerian.
Sebagai destinasi wisata nasional, arus kendaraan yang masuk ke Kota Batu tergolong tinggi, terutama saat akhir pekan dan musim libur panjang.
Ribuan kendaraan berbahan bakar fosil memadati jalur protokol. Emisi karbon yang dihasilkan tentu tidak sedikit.
Belum lagi aktivitas pembangunan infrastruktur dan pembukaan lahan yang masih berlangsung di sejumlah titik. Debu partikulat dari proyek konstruksi turut menyumbang beban pencemaran udara.
Kondisi ini menjadi ironi. Di satu sisi, sektor pariwisata menjadi tulang punggung ekonomi. Di sisi lain, lonjakan mobilitas dan pembangunan membawa konsekuensi terhadap kualitas lingkungan.
DLH tidak ingin tinggal diam. Dian menyebut pihaknya tengah menyusun langkah-langkah pemulihan kualitas udara.
Namun, ia menegaskan, persoalan ini tidak bisa diselesaikan satu instansi saja.Penataan lalu lintas, pengendalian pembakaran sampah, hingga gerakan penanaman pohon di area strategis menjadi bagian dari strategi yang disiapkan. Sinergi lintas sektor mutlak diperlukan.
“Tidak bisa hanya DLH yang bergerak. Ini perlu kolaborasi semua pihak,” tambahnya.
Penurunan IKU menjadi pengingat bahwa predikat kota berhawa sejuk tidak bisa dijaga hanya dengan mengandalkan kondisi geografis. Perubahan perilaku dan kebijakan yang lebih ramah lingkungan menjadi kunci. (Ananto Wibowo)
