Ketergantungan Pusat Masih Tinggi, Kota Batu Didorong Perkuat PAD

MALANG POST – Pemkot Batu mulai memanaskan mesin perencanaan pembangunan 2027. Melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), Pemkot menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 di Aston Inn Batu, Rabu (18/2/2026).

Forum ini menjadi titik awal menentukan arah pembangunan sekaligus memastikan visi-misi ’Mbatu SAE’ benar-benar terimplementasi dalam postur anggaran.

Kepala Bappelitbangda Kota Batu, Bangun Yulianto menyatakan, bahwa perencanaan bukan sekadar rutinitas tahunan. Menurutnya, kualitas perencanaan akan menentukan hasil pembangunan.

“Ibarat perang, kemenangan diawali perencanaan matang. Logistik, SDM, SDA hingga sumber daya finansial harus dipetakan cermat. Apa yang akan kita kerjakan di 2027, harus mulai dipersiapkan sejak sekarang,” ujarnya.

Bangun tak menutup mata terhadap tantangan fiskal yang dihadapi. Berdasarkan data 2026, belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp1,05 triliun, sementara pendapatan daerah berada di angka Rp909 miliar.

Komposisi pendapatan pun masih didominasi pusat. Transfer Ke Daerah (TKD) menyumbang 64 persen, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru 36 persen. “Ini warning untuk kita. TKD cenderung stagnan bahkan berpotensi berkurang. Artinya, kita harus lebih mandiri dan efisien agar Mbatu SAE tetap berjalan,” tambahnya.

Meski ruang fiskal terbatas, Pemkot tetap memprioritaskan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Untuk 2027, ada empat isu strategis yang akan menjadi fokus. Yakni transformasi ekonomi daerah menuju daya saing kompetitif, pelayanan prima melalui peningkatan kualitas birokrasi, lingkungan hidup berkelanjutan untuk menjaga ekologi Kota Wisata Batu, serta transformasi masyarakat sejahtera.

Rangkaian penyusunan RKPD sendiri telah dimulai dari Musrenbang desa/kelurahan hingga kecamatan. Selanjutnya, Musrenbang Kota dijadwalkan berlangsung 16 Maret mendatang. Penyelarasan dengan Forkopimda dan DPRD, terutama terkait pokok-pokok pikiran (pokir) dewan, menjadi perhatian khusus.

“Sinergi ini penting agar efisiensi dan efektivitas berjalan seiring, dan visi besar Mbatu SAE benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Bangun.

Sementara itu, Wali Kota Batu Nurochman meminta postur APBD sekitar Rp1 triliun dikelola secara presisi. Ia mengakui struktur fiskal Kota Batu masih sangat bergantung pada pemerintah pusat. Karena itu, ia mendorong optimalisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan sebagai alternatif pembiayaan yang tetap selaras dengan visi-misi daerah.

“2027 harus memperlihatkan hasil konkret yang dirasakan masyarakat. Tunjukkan komitmen dan reformasi cara berpikir kita,” tegasnya.

Dalam forum tersebut, Cak Nur sapaan Nurochman juga menyoroti problem manajemen ASN. Ia memastikan reformasi birokrasi akan diperkuat melalui Sistem Informasi Manajemen Talenta (SIMATA).

Menurutnya, sistem ini akan menjadi rujukan tata kelola ASN untuk mengakhiri praktik like and dislike maupun intervensi politik dalam penempatan jabatan. “Saya menemukan anomali. Banyak ASN potensial, tapi kinerjanya tidak optimal karena sistem tidak mendukung. Meritokrasi tidak berjalan, reward dan punishment tidak jelas,” ungkapnya.

Ia juga menyinggung turunnya nilai SAKIP Pemkot Batu yang harus segera diperbaiki. Salah satu penyebabnya, karier ASN potensial yang mandek sehingga berdampak pada kualitas kinerja dan evaluasi.

Cak Nur bahkan memberi teguran terbuka kepada kepala SKPD. Ia menyoroti fenomena “visi-misi tandingan” yang membuat program prioritas kepala daerah tak berjalan maksimal. Ini bisa dilihat, dari total APBD sekitar Rp1 triliun pada 2026, hanya sekitar Rp36 miliar yang terserap untuk program prioritas Mbatu SAE.

“Jangan sampai ada visi-misi tandingan di SKPD. Ini terlihat di DPA. Ada perencanaan di 2025, tapi tidak ditindaklanjuti di 2026. Yang disorot publik itu wali kotanya,” tegasnya.

Ia mengaku sengaja menyampaikan hal tersebut secara terbuka karena evaluasi di ruang tertutup kerap tak membuahkan hasil konkret. “Di 2027 pola seperti ini tidak boleh terulang. Semua harus merujuk pada satu visi-misi kepala daerah, bukan berjalan sendiri-sendiri,” katanya.

Dengan forum ini, Pemkot Batu berharap perencanaan 2027 tak sekadar formalitas, melainkan benar-benar menjadi fondasi menuju kemandirian fiskal dan kesejahteraan masyarakat Kota Batu. (Ananto Wibowo)