Plh. Kepala DLH Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatigoran Matondang. (Foto: Istimewa)
MALANG POST – Kota Malang tiga kali berturut-turut meraih Piala Adipura. Mulai 2022 hingga 2024. Tapi impiannya bisa kembali meraihnya di 2025, tampaknya bakal sulit tercapai.
Isu yang berkembang, dalam pengumuman penerima Adipura yang bakal digelar Februari atau Maret 2026 nanti, gagal mendapatkan Piala. Hanya sekadar memperoleh plakat atau sertifikat.
Penyebabnya, nilai yang dicapai Kota Malang untuk meraih Piala Adipura masih kurang. Assessment oleh tim penilai dari Kementerian Lingkungan Hidup, konon dianggap belum memenuhi syarat.
Plh. Kepala DLH Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatigoran Matondang, membenarkan adanya isu tersebut.Tapi penyebab merosotnya nilai tersebut, murni karena ada salah input data administratif, pada data yang diajukan saat penilaian.
“Akibat salah input data tersebut, menjadikan poin kami belum memenuhi syarat mendapatkan piala Adipura. Dari salah input data itu, kami dapatkan angka nol dalam asesment. Padahal ada poin yang bisa didapatkan,” jelas Kadis Raymond, Senin (2/02/2026).
Dicontohkan, Kota Malang miliki TPS 3R di empat lokasi. Termasuk satu TPST, yang seharusnya bisa dapat poin. Tapi karena salah input, menjadikan poin untuk Kota Malang tidak terhitung saat assessment.
“Perihal salah input data tersebut, kami sedang berupaya melakukan verifikasi ke Kementerian LH. Agar ada poin tambahan. Dari 71 poin bisa berubah naik menjadi 75 poin, yang menjadi angka minimal untuk mendapatkan Piala Adipura,” tambahnya.
Mantan Kabid di Dishub Kota Malang ini menyebut, perjuangan dalam verifikasi terus diupayakan. Karena pengumuman masih belum dilaksanakan oleh pihak Kementerian LH.
“Tapi hasilnya seperti apa, kami tetap menunggu pengumuman resmi dari Kementerian LH.”
“Soal penilaian publik terkait poin yang kurang itu, kami belum bisa memberikan komentar. Karena kami masih ingin mewujudkan Kota Malang meraih Piala Adipura seperti tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.
Selain salah input, Raymond mengaku dalam penilaian sangat ketat dan jumlah peserta juga menurun. Dari yang awalnya ratusan, menjadi hanya puluhan.
“Yang dapat PialaAdipura yang sebelumnya 50 daerah kota dan kabupaten, kini tinggal enam kota,” tambahnya.
Terpisah, Pemerhati Lingkungan Hidup sekaligus peraih penghargaan Kalpataru 2018, Bambang Irianto menegaskan, assessment Adipura tidak jauh dari tata kelola tata ruang wilayah yang harus dipenuhi. Ditambah lagi, pemenuhan dannpeningkatan biopori di setiap RT dan RW.
“Termasuk pemenuhan sumur resapan sebagai pendamping, agar bisa menekan luapan air hujan atau sungai ketika meluap.”
“Banjir menjadi poin penting pada assessment lingkungan hidup. Kami melihat persoalan banjir di Kota Malang, dalam beberapa bulan terakhir patut diatensi.”
“Hanya saja, saya sudah tidak pernah lagi dilibatkan Pemkot terhadap persoalan lingkungan,” tegas Bambang kepada Malang Post. (Iwan Irawan/Ra Indrata)
