Pemkot Batu Mantapkan Birokrasi Adaptif

MALANG POST – Pemkot Batu terus memantapkan langkah pembenahan birokrasi. Kali ini, penguatan dilakukan melalui peningkatan kualitas kepemimpinan aparatur sipil negara (ASN) dengan menggandeng Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk memastikan kebijakan daerah berjalan efektif, adaptif dan selaras dengan dinamika pembangunan.

Wali Kota Batu, Nurochman menegaskan, tantangan birokrasi ke depan tidak lagi sederhana. Percepatan transformasi digital, tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi, hingga pengelolaan anggaran yang harus disiplin dan akuntabel menuntut sosok pemimpin birokrasi yang mampu membaca perubahan dengan cepat.

“Kepemimpinan di lingkungan pemerintahan saat ini tidak bisa lagi bertumpu pada figur semata. Sistem kerja harus dibangun terbuka, kolaboratif, serta berbasis data dan teknologi, tanpa menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan dalam pengambilan keputusan,” tuturnya, Jumat (19/12/2025).

“Kita tidak bekerja sendiri-sendiri. Kepemimpinan itu harus ngeblend dengan seluruh jajaran, memanfaatkan sistem dan teknologi agar keputusan tetap objektif, tepat sasaran dan berkualitas,” tambahnya.

Ia juga menuturkan, pendekatan adaptif dan progresif menjadi kunci agar kebijakan yang diambil mampu menjawab kebutuhan masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas tata kelola pemerintahan daerah.

BENAHI: Wali Kota Batu Nurochman dalam sebuah agenda pembenahan birokrasi dan peningkatan kualitas kepemimpinan ASN. (Foto: Ananto Wibowo/Malang Post)

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, menilai gaya kepemimpinan Wali Kota Batu yang terbuka dan berkarakter pembelajar menjadi modal penting dalam memperkuat sinergi kebijakan antara pemerintah provinsi dan daerah.

Adhy menyebut, pola kepemimpinan yang adaptif memudahkan koordinasi lintas pemerintahan, terutama dalam menyelaraskan program prioritas agar sejalan dengan kebijakan provinsi maupun nasional.

“Saya melihat Pak Wali Kota sebagai sosok pembelajar dan adaptif. Ini tentu memudahkan kami di provinsi dalam menyusun dan menyelaraskan strategi kebijakan bersama Pemkot Batu,” katanya.

Lebih jauh, Pemprov Jatim juga menyatakan kesiapan untuk mendukung berbagai program strategis Kota Batu. Dukungan itu tidak hanya dalam bentuk koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), tetapi juga penguatan pembiayaan program yang dinilai berdampak langsung bagi masyarakat.

Salah satu contoh yang disorot adalah Program 1.000 Sarjana. Program tersebut dinilai selaras dengan arah kebijakan nasional sebagai bentuk investasi sosial jangka panjang di bidang sumber daya manusia.

“Kami siap mendukung program prioritas Kota Batu. Silakan OPD di Kota Batu berkoordinasi dengan OPD di Provinsi Jawa Timur agar program bisa diselaraskan, didukung pembiayaan dan berjalan efektif,” tegas Adhy.

Selain penguatan aspek kebijakan dan tata kelola, Pemkot Batu juga menaruh perhatian pada dimensi kemanusiaan dalam kepemimpinan dan pelayanan publik. Perspektif tersebut menjadi pengingat bahwa birokrasi pada akhirnya hadir untuk melayani masyarakat, bukan sekadar menjalankan prosedur.

Pendekatan empati, ketangguhan, serta sikap humanis dinilai penting agar ASN mampu bekerja profesional sekaligus peka terhadap kondisi sosial di lapangan.

“Dengan kombinasi kepemimpinan adaptif, kolaborasi lintas pemerintahan dan penguatan kualitas SDM. Kami optimistis tata kelola pemerintahan ke depan akan semakin solid dan responsif terhadap kebutuhan warganya,” tutupnya. (Ananto Wibowo)