Malang – Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa – Bali, sudah hampir satu bulan dilaksanakan. Tetapi, Presiden Joko Widodo menilai, kebijakan tersebut masih belum menunjukkan hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Hal itu disampaikan melalui unggahan di akun media sosial pribadinya, Senin (1/2) kemarin.
‘’Kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat di tengah pandemi, sudah berjalan hampir sebulan. Hasilnya belum sejalan dengan yang kita inginkan,’’ kicaunya seperti dikutip dari akun Twitter @jokowi
Presiden Jokowi pun menegaskan, kebijakan PPKM masih perlu disikapi dengan lebih tegas dan konsisten. Selain itu, masyarakat juga harus lebih disiplin dalam mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan.
‘’Kebijakan ini masih perlu sikap yang lebih tegas dan konsisten dari petugas. Serta kedisiplinan masyarakat, mematuhi protokol kesehatan,’’ kicau Presiden Jowoki.
Sebelumnya, Presiden Jokowi juga menyampaikan, kebijakan PPKM belum berjalan secara efektif, dalam rapat terbatas Tentang Pendisiplinan Melawan Covid-19 di Istana Bogor.
‘’Saya ingin menyampaikan mengenai yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11 Januari sampai 25 Januari. Kita harus ngomong apa adanya. Ini tidak efektif,’’ ujarnya dikutip dari kanal Youtube Sekretariat Presiden.
Presiden Jokowi mengungkapkan, PPKM tidak berjalan secara efektif, karena tingkat mobilitas masyarakat masih tinggi.
‘’Mobilitas juga masih tinggi, karena kita memiliki indeks mobility-nya ada. Sehingga, di beberapa provinsi Covid-nya tetap naik,’’ ucapnya.
Oleh karena itu, Jokowi mengimbau Menteri Koordinator (Menko) terkait, agar dapat mengajak pakar epidemologi, untuk dapat membuat kebijakan yang lebih baik.
‘’Saya ingin menko ajak sebanyak-banyaknya pakar epidemolog, terkait dalam mendesain kebijakan itu betul-betul bisa lebih komprehensif,’’ tuturnya.
Presiden juga menuturkan, esensi dari PPKM yang diterapkan di Pulau Jawa dan Bali, seharusnya membatasi mobilitas masyarakat.
‘’Sebetulnya esensi dari PPKM ini kan membatasi mobilitas. Namanya saja kan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Tetapi yang saya lihat, diimplementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten, ini hanya masalah implementasi,’’ ucapnya.
Oleh karena itu, Presiden meminta seluruh pihak terkait, untuk benar-benar terjun ke lapangan agar dapat membuat kebijakan yang lebih baik lagi.
‘’Sehingga saya minta betul-betul turun ke lapangan. Ada di lapangan. Tetapi juga siap dengan cara-cara yang lebih praktis dan sederhana, agar masyarakat tahu apa sih yang namanya 3M itu,’’ ujarnya.
Sementara itu Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengusulkan, agar seluruh kabupaten dan kota di Jawa Bali, menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM. Dengan begitu, ia berharap kegiatan pembatasan mobilitas dapat lebih efektif dan kasus Covid-19 bisa diturunkan.
‘’Evaluasi malam ini (kemarin, Red.), sekarang tinggal seminggu dan dirasa dampaknya kurang. Saya usulkan kepada pemerintah pusat, untuk seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Bali semuanya ikut PPKM,’’ kata Ganjar dalam keterangan resminya.
Usul tersebut sudah disampaikan Ganjar, dalam rapat koordinasi dengan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, pada Minggu (31/1) lalu. Hal itu juga merespons pernyataan Presiden Joko Widodo, yang menyebut PPKM jilid pertama tidak efektif menekan angka penyebaran Covid-19 di Indonesia.
Dalam rapat yang diikuti jajaran Forkompimda dan sejumlah menteri kabinet Indonesia Maju itu, Ganjar menegaskan, PPKM yang digelar serentak di seluruh Kabupaten/Kota Jawa Bali, diyakini akan memberikan dampak positif. Sebab, semua pihak akan serentak bergerak bersama-sama untuk berpartisipasi menekan angka penyebaran Covid-19.
Langkah itu, kata Ganjar, juga sudah dilakukan Jawa Tengah. Saat awal PPKM, awalnya hanya ada tiga daerah yang diusulkan menerapkan kebijakan itu, yakni Semarang Raya, Solo Raya dan Banyumas Raya. (rdt)
