
SMKN 2 Padang. (Foto : Istimewa)
Padang – Setelah hebohnya berita siswi non-muslim diminta mengenakan hijab, SMK Negeri 2 Padang bakal merevisi aturan terkait berpakaian di sekolah. Aturan baru tersebut berisi penegasan bahwa pakaian berjilbab hanya diwajibkan untuk siswi muslim.
“Kita akan membuat tata tertib sekolah sesuai dengan masukan yang disampaikan oleh Ombudsman dan Kadisdik, bahwa pakaian berjilbab itu hanya wajib untuk yang beragama Islam,” kata Kepala SMK Negeri 2 Padang, Rusmadi, Senin (25/1) mengutip detikcom.
Lewat aturan baru ini, pihak sekolah akan memberi ruang bagi murid nonmuslim untuk menentukan sendiri pakaian seragam yang akan dikenakan. Perubahan ini sekaligus untuk mencegah salah persepsi dalam penerapan aturan seragam di sekolah.
Ia juga menegaskan, masalah yang terjadi disebabkan miskomunikasi dan pernyataan keliru dari salah seorang wakil kepala sekolah yang meminta semua murid mematuhi peraturan sekolah. Menurutnya, pernyataan wakil kepala sekolah itu disorot seolah memaksa salah seorang siswi non-muslim harus memakai jilbab. Padahal tak ada satu aturan yang menyatakan kewajiban penggunaan hijab bagi siswi non-muslim.
“Wajib itu mematuhi peraturan, bukan wajib memakai baju muslim untuk orang nonmuslim,” kata Rusmadi.
Rusmadi juga memperlihatkan aturan sekolah yang dibuat dan diperbarui setiap tahunnya. Dari 13 pasal yang ada, ketertiban dan penampilan pakaian diatur dalam pasal 3. Tata tertib itu dikeluarkan tanggal 13 Mei 2020 dan ditandatangani Kepala SMK Negeri 2 Padang, Rusmadi.
“Tata tertib ini memang kita buat setiap tahunnya, berpedoman kepada tata tertib dan aturan-aturan sebelumnya,” ujarnya.
Sebelumnya, beredar video yang memperlihatkan adu argumen antara salah seorang Wakil Kepala SMKN 2 Padang dengan orang tua siswi, terkait aturan sekolah yang berkaitan dengan penggunaan hijab. Hal tersebut lantas menuai kecaman dari berbagai pihak. Mendikbud Nadiem Makarin juga angkat bicara, dan meminta Pemerintah Daerah segera menjatuhkan sanksi bagi pihak – pihak yang terlibat. (dtk/anw)