Dorong UMKM Jatim Bangkit

Surabaya – Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, berharap UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah), khususnya di Jatim, bisa bangkit dan tetap berkembang, meski di tengah masa pandemi Covid-19.

Gubernur Khofifah mengatakan ini di akun twitternya @KhofifahIP, usai menyaksikan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Kemitraan Antara Perusahaan PMA/PMDN dengan UMKM, yang digelar Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI secara virtual via zoom, Senin (18/1).

“Di antara UMKM itu, sebagian di antaranya dari Jawa Timur. Semoga UMKM di Jatim bisa bangkit dan berkembang di saat pandemi Covid-19,” katanya.

Seperti diketahui, BKPM berdasarkan arahan Presiden RI, Joko Widodo, diharapkan membangun kerja sama kemitraan antara pengusaha besar dengan UMKM di seluruh Indonesia. Terobosan kerja sama itu ditindaklanjuti dengan pelaksanaan penandatanganan antara Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan UMKM.

Acara penandatanganan secara virtual itu disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo, Menteri Kabinet Indonesia Maju, seluruh gubernur se-Indonesia, bupati dan wali kota se-Indonesia, para Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) provinsi, kabupaten dan kota se-Indonesia.

Seluruh hadirin yang hadir secara langsung di gedung BKPM maupun secara virtual menyaksikan penandatangan kerja sama kemitraan usaha PMA dan PMDN dengan UMKM, dari Ruang Nusantara Gedung Suhartoyo, Kantor Badan Kordinasi Penanamaman Modal Pusat, Senin (18/1).

Dalam rekaman videonya, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, sebelumnya UMKM tidak dijamin bagaimana mekasnisme usahanya dengan pengusaha besar. Namun, dengan adanya UU yang dibuat, mewajibkan semua investasi nasional atau asing harus berkolaborasi dengan UMKM, baik itu, pengusaha nasional maupun pemerintah daerah. Dikatakannya, hal ini sesuai perintah Presiden RI.

Dari hasil usaha-usaha yang dibuat, BKPM telah berhasil menghasilkan 56 usaha besar, baik dari PMA dan PMDN, serta memastikan bergabung dengan UMKM dan koperasi. Hingga kini sebanyak 196 UMKM di seluruh Indonesia menjadi mitra usaha besar dengan potensi nilai kontrak Rp 1,5 triliun. Sedangkan usaha besar yang terlibat terdiri dari 29 PMA dan 27 PMDN.

“Saya meminta kepada gubernur, wali kota, bupati dan seluruh BKPM agar setiap investasi yang masuk harus melibatkan UMKM. Sebab dalam sejarah bangsa UMKM telah memainkan perannya untuk mengeluarkan Indonesia dari era krisis pada tahun 1998. Kini dengan UMKM kita telah menyuplai 120 juta angkatan kerja dan total 133 juta tenaga kerja di negara kita ini,” kata Bahlil Lahadalia.

Bahlil mengatakan program kemitraan usaha besar dengan UMKM merupakan wujud nyata atas perintah UU Cipta Kerja Pasal 90, yang menyebutkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib memfasilitasi kemitraan usaha besar dengan UMKM guna meningkatkan kompetensi dan level usaha UMKM.(azt/ekn)