malang-post.com

Sidoarjo – Menjelang hari pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, di 19 Kabupaten dan Kota di Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meminta agar semua pihak, memperhatikan serius disiplin protokol kesehatan (Prokes). Salah satunya dengan meminta para saksi dari pasangan calon, juga melakukan rapid test serta pergantian masker, bagi Petugas Pemungutan Suara (PPS).

Hal tersebut disampaikan Khofifah, pada rapat koordinasi Desk Pilkada Provinsi Jatim, bersama Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, Kapolda Jatim, Irjen Pol Nico Afinta dan Pangdam V Brawijaya, Mayjen TNI Widodo Iryansyah.

Juga ikut hadir Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim, Dr Mohammad Dhofir, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Choirul Anam, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim, Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Sidoarjo, Hudiyono, Kepala Kecamatan dan Kepala Puskesmas Se-Sidoarjo, di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Senin (12/8) malam kemarin.

Dalam rapat tersebut, Gubernur mengharapkan semua pihak, harus betul-betul memperhatikan protokol kesehatan. Puskesmas juga diminta siap membantu rapid test, bagi petugas PPS. Juga untuk para saksi pasangan calon. Karena rapid test itu, saat ini belum masuk item persyaratan.

‘’Energi nakes (tenaga kesehatan, Red.) harus disiapkan. Kalau besok (hari ini, Red.) sudah terdeteksi ada beberapa yang reaktif, PPS nya harus sudah di ganti. Setelah reaktif pun kita harus turun. Saya sudah menyampaikan kepada Dinkes Provinsi Jatim, Kepala Biro Pemerintahan dan Polda Jatim, kalau hari ini (kemarin, Red.) saksi tidak masuk item yang dipersyaratkan, koordinasikan dengan pusat. Juga dilakukan koordinasi secara internal,’’ tegasnya.

Menurutnya, urusan kesehatan para saksi, bukan hanya urusan pasangan calon. ‘’Kita tidak bisa bilang kalau saksi urusan paslon. Ini urusan kemanusiaan. Kalau urusan kemanusiaan, monggo kalau misalnya rapid test-nya kurang, maka harus di rapid oleh Puskesmas,’’ ujarnya.

Rapid test untuk para saksi tersebut, guna mengantisipasi kejadian yang terkonfirmasi positif. ‘’Kalau satu orang terkonfirmasi positif, tidak terdeteksi karena OTG, lalu beliau ada di satu TPS dari pagi sampai dini hari, sangat mungkin (bisa menularkan). Bagaimana kemudian kalau ada hal yang tidak kita inginkan lalu terjadi,’’ ujarnya.

Dikatakannya, perhatian terhadap pelaksanaan disiplin protokol kesehatan, termasuk rapid test para saksi, menjadi tugas bersama. ‘’Maka atas nama khifdun nafsi, atas nama perlindungan nyawa, perlindungan jiwa, maka kita menolong bersama-sama,’’ ujarnya.

Tidak hanya soal rapid test untuk para saksi paslon, Gubernur Khofifah juga meminta semua pihak memperhatikan dan melaksanakan pergantian masker bagi PPS. Mereka bertugas selama 12 jam, yang menurut aturan prokes, harus ganti masker tiga kali.

‘’Saya menghitung kalau 12 jam, maka masker harus ganti tiga kali. Para dokter dan kepala puskesmas, saya juga akan menugaskan Tagana untuk keliling. Kalau ada yang ngantri kok tidak bermasker, saya ingin kita saling memberikan support. Meskipun per TPS ada stok maskernya, belum tentu petugasnya memperhatikan bahwa empat jam maksimal harus ganti masker,’’ katanya.

‘’Bisa dibayangkan, kalau tidak ganti masker, setelah itu di pakai minum dan di pakai makan, yang muslim ada wudhunya, ini semuanya kita jaga seminimal mungkin. Apa yang bisa menjadikan penyebab kemungkinan orang terkonfirmasi atau tertular,’’ tegasnya. (*rdt)