Malang Post – Kenaikan harga yang terjadi pada beberapa kelompok pengeluaran, menjadikan inflasi pada Januari 2023 di Jawa Timur, sebesar 0,36 persen (m-to-m). Dengan tingkat inflasi tahun kalender Januari 2023, sebesar 6,41 persen dan inflasi tahun ke tahun yang juga 6,41 persen (y-on-y). Peningkatan ini terjadi karena adanya kenaikan harga pada beberapa kelompok pengeluaran.
Hal itu disampaikan Kepala Kanwil DJPb Jatim, Taukhid, SE., M.Sc.IB., MBA., bersama Kepala Kanwil unit Eselon I Kementerian Keuangan di Jawa Timur (DJP, DJ Bea Cukai dan DJKN). Dalam Konferensi Pers Alco Regional Jawa Timur, periode sampai 31 Januari 2023 di RCE Center, Gedung Cagar Budaya KPPN Malang, Jl. Merdeka Selatan No.1-2, Kiduldalem, Kec. Klojen, Kota Malang. Beberapa waktu lalu.
Sedangkan untuk PDRB Jawa Timur, Triwulan IV-2022, mencapai Rp2,730,91 triliun Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). Untuk Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) mencapai Rp1.757,82 triliun.
Perekonomian Jatim Triwulan IV, dibandingkan Triwulan III-2022, secara q-to-q mengalami kontraksi sebesar -0,71 persen, secara y-on-y tumbuh sebesar 4,76 persen dan secara kumulatif c-to-c tumbuh mencapai 5,34 persen.
“Atas capaian tersebut perekonomian Jawa Timur kuartal ke IV 2022, memberikan kontribusi ke perekonomian di Pulau Jawa sebesar 25,25 persen, terbesar kedua setelah Provinsi DKI,” ujar Taukhid.
Disampaikan pula, ekspor Jatim pada Januari 2023 senilai USD 1,71 miliar, turun sebesar 12,78 persen dibandingkan Desember 2022. Ekspor tersebut ditopang Non Migas sebesar USD1,63 miliar dengan kontribusi mencapai 95,55 persen.
Sedangkan nilai impor secara m-t-m, mencapai USD 2,20 miliar atau turun sebesar 15,11 persen. Demikian juga secara y-o-y, mengalami penurunan sebesar 2,75 persen dibandingkan Januari 2022. Impor tersebut didominasi Non Migas yang mencapai USD1,88 miliar dengan kontribusi mencapai 85,44 persen.
“Dengan demikian Defisit Neraca Perdagangan pada Januari 2023 tercatat USD 0,49 miliar, terdiri dari Defisit Sektor Migas sebesar USD 0,24 miliar, dan Defisit Sektor Non Migas sebesar USD 0,25 miliar,” lanjut Taukhid.
Mengenai Perkembangan Realisasi APBN Regional & APBD Konsolidasian dipaparkan, realisasi APBN Regional sampai 31 Januari 2023. Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp23,274 triliun atau 9,07 persen dari target sebesar Rp256,65 triliun, secara nominal tumbuh 24,84 persen dibandingkan periode yg sama TAYL.
Realisasi penerimaan pajak mencapai Rp10,218 triliun atau sebesar 10,03 persen dari target, dengan rincian penerimaan Pajak Penghasilan sebesar 8,38 persen, penerimaan PPN sebesar 11,20 persen, Penerimaan PBB sebesar 1,3 persen dan pajak lainnya sebesar 7,46 persen.
Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai mencapai Rp12,66 triliun atau 8,45 persen, yang ditopang pertumbuhan Penerimaan Cukai, Bea Keluar, dan Bea Masuk. Realisasi PNBP mencapai Rp0,39 triliun atau mencapai 8,14 persen, dan secara nominal tumbuh 33,7 persen dibandingkan TAYL.
Realisasi Belanja Negara mencapai Rp6,36 triliun atau sebesar 5,23 persen. Secara nominal lebih rendah sebesar Rp0,83 triliun, atau tumbuh negatif sebesar -11,49 persen dibandingkan dengan periode yang sama TAYL.
Realisasi belanja K/L mencapai Rp1,32 triliun atau sebesar 3,01 persen, yang secara nominal realisasinya mengalami kenaikan sebesar Rp0,14 triliun atau 11,90 persen dibandingkan periode yang sama TAYL.
Realisasi TKDD mencapai Rp5,04 triliun atau sebesar 6,48 persen, secara nominal turun sebesar Rp0,97 triliun, atau tumbuh negative sebesar -16,09 persen dibandingkan TA 2022. Pertumbuhan ditopang realisasi Dana Bagi Hasil, DAU dan Dana Desa. Sedangkan DAK Fisik, DAK Non Fisik dan DID belum terdapat realisasi hingga akhir Januari 2023.
Surplus Anggaran Regional Jatim mencapai Rp16,91 triliun secara nominal, tumbuh sebesar 47,64 persen dibandingkan periode yg sama TAYL.
“Ini menunjukkan signifikansi kontribusi perekonomian Jatim terhadap perekonomian Nasional dan akselerasi pemulihan perekonomian Jawa Timur,” kata Taukhid.
Perihal Realisasi APBD Konsolidasian, Taukhid memaparkan, Realisasi Pendapatan Daerah Konsolidasian sebesar Rp7,65 triliun atau sebesar 6,39 persen secara nominal, tumbuh 16,71 persen (y-o-y) dibandingkan periode yang sama TAYL, yang didominasi oleh pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (TKDD) sebesar Rp5,29 triliun atau 69,14 persen dari total Pendapatan Daerah.
Disebutkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai sebesar Rp2,36 triliun dan pendapatan lainnya sebesar Rp4,8 miliar. Sedangkan Realisasi Belanja Daerah Konsolidasian mencapai Rp2,39 triliun atau sebesar 1,87 persen secara nominal, tumbuh 15,28 persen (y-o-y) dibandingkan periode yang sama TAYL yang didominasi oleh komponen Belanja Pegawai sebesar 75,71 persen dari total Belanja Daerah.
Dengan demikian sampai 31 Januari 2023 terdapat Surplus APBD Konsolidasian sebesar Rp5,26 triliun atau tumbuh sebesar 17,37 persen dibandingkan periode yang sama TAYL. Selanjutnya terdapat Pembiayaan Netto Daerah Rp76 miliar yang menghasilkan akumulasi SiLPA Rp5,33 triliun.
Untuk perkembangan kredit program di Jawa Timur, sampai 31 Januari 2023 realisasi penyaluran kredit program mencapai Rp27,63 milyar kepada 6.749 debitur seluruhnya merupakan penyaluran UMi. Penyaluran UMi tumbuh negatif, baik debitur maupun nominalnya. (Ra Indrata)
