Malang Post – Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Kabupaten Malang di 2023 ini, dipastikan bakal menurun. Angkanya penurunannya bisa mencapai Rp300 miliar.Untuk memperkuat kemandirian fiskal, akibat penurunan DAU tersebut, Pemkab Malang bakal memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD).
Salah satu pundi-pundi PAD itu, berasal dari sektor parkir. Yang akan terus ditingkatkan retribusinya. Apalagi pada 2022 lalu, perolehan retribusi parkir masih jauh dibawah target.
Kepala Bidang (Kabid) Terminal dan Perparkiran, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Malang, Deny Ferdiansyah, menjelaskan, perolehan retribusi parkir tahun lalu sekitar Rp3,9 miliar. Sementara targetnya sebesar Rp21 Miliar. Sedangkan tahun ini, target retribusi parkir dinaikkan menjadi Rp22,1 miliar.
“Dengan raihan jauh di bawah target, kami lakukan kajian dan belajar ke Kota Surakarta (Solo). Untuk belajar sistem e-Parkir yang diterapkan di Kota itu,m. Kami studi di beberapa tempat. Kami melihat Solo yang paling ideal untuk ditiru. Tetapi butuh infrastruktur untuk mewujudkan ini,” ucapnya kepada awak media, kemarin.
Studi banding tersebut, kata Deny, juga berkaitan dengan penerapan parkir elektronik di Kabupaten Malang. Yang saat ini masih belum terlaksana seutuhnya. Pembayaran parkir masih banyak dilakukan dengan cara manual. Bagi hasilnya, 40 : 60. Dimana 60 persen menjadi hak pengelola parkir dan sisanya masuk sebagai PAD Kabupaten Malang.
“Kami harus mempunyai alat seperti itu (e-parkir). Kemudian, MoU Dengan PT Telkom juga harus dilakukan. Karena untuk menyukseskan e-parkir juga diperlukan jaringan yang baik. Sedangkan untuk bank yang kami ajak kerjasama, sudah ada Bank Jatim,” jelasnya.
Deny menjelaskan, saat ini setidaknya ada 800 juru parkir, yang terdaftar beroperasi di Kabupaten Malang. Dengan titik parkir yang terdata mencapai 1.400 lebih.
Sementara sistem yang digunakan, masih konvensional. Juru parkir menyetorkan retribusi secara manual kepada petugas Dishub. Meski ada beberapa titik yang telah menerapkan sistem lain.“Di Samsat, sistemnya adalah parkir berlangganan. Seperti di Karangploso dan Kepanjen. Jumlah kendaraan yang melintas, dihitung parkirnya lewat pembayaran pajak kendaraan. Khusus Pujon, Ngantang dan Kasembon, tidak masuk kas daerah kita. Karena, wilayah administrasi Samsat-nya ikut Kota Batu,” pungkasnya. (Ra Indrata)
