Malang Post – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang, memasang target 80 persen pemilih, menggunakan hal suaranya. Dalam Pemilu 2024 mendatang.
Jika angka itu terpenuhi, KPU akan mampu meminimalisir angka golput. Alias golongan putih. Alias orang yang punya hak suara. Tapi tidak menggunakannya hal suaranya.
Komisioner Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Malang, Marhaendra Pramudya Mahardika mengatakan, untuk meningkatkan partisipasi pemilih tersebut, KPU Kabupaten Malang melakukan berbagai upaya. agar partisipasi pemilih bisa meningkat.
“Untuk meningkatkan dan mengurangi itu (golput), KPU akan memaksimalkan peran dan fungsi adhoc. Guna menyampaikan informasi, sosialisasi dan pendidikan pemilih. Baik di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Panitia Pemungutan Suara (PPS) di setiap desa.”
“Yang pasti kita sekarang punya adhoc. Ada PPK yang masih dalam proses membentuk PPS, itu akan membantu pelaksanaan dan sosialisasi nantinya,” tambahnya.
Selain itu, lanjut Dika, KPU Kabupaten Malang juga akan memperbanyak jumlah tempat pemungutan suara (TPS), dalam gelaran Pemilu 2024 mendatang.
Estimasinya kurang lebih akan ada 8.400 TPS, yang bakal dioperasikan. Untuk mendekatkan dengan pemilih. Yang diharapkan, jika fasilitas untuk memilih sudah terpenuhi, masyarakat akan datang ke TPS, untuk menyalurkan hak suaranya.
“Kita menargetkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 naik dari tahun 2019 lalu. Minimal tetap. Tidak kurang dari 80 persen,” ucap pria yang akrab disapa Dika, saat dihubungi awak media, kemarin.
Menurut Dika, partisipasi pemilih pada pada tahun 2019 lalu, mencapai di kisaran 79 sampai 80 persen. Pemilu 2024 mendatang ditergetkan naik.
“Partisipasi 2019 Pileg di sini 79 persen koma sekian. 2024 targetnya minimal tetap. Estimasi pemilih kemarin 1.968.570 DPT (daftar pemilih tetap). Kalau besok perkiraan sampai 2 juta. Harapannya nanti 2024 meningkat,” jelasnya.
Dika mengakui, masyarakat yang masih memutuskan memilih golput, masih menjadi tantangan tersendiri hingga sampai saat ini.
KPU Kabupaten Malang, ujarnya, juga tengah menyiapkan skema agar sosialisasi bisa turut tersampaikan ke rumah-rumah pemilih. Secara umum sampai saat ini tidak ada kendala berarti yang ditemui.
“Kendala waktu saja yang mepet. Kalau di tahun 2022, karena beririsan dengan tahapan lain. Tapi di 2023 sudah bisa fokus, karena sudah ada adhoc. Insha Allah setelah Februari atau Maret, baru bisa jalan maksimal,” pungkasnya. (Ra Indrata)
