Petugas Sapol PP Kota Malang saat memberikan sanksi tertulis pada salah satu pelanggar jam malam.
Malang Post — Pemberlakuan PPKM Level 3 di Kota Malang memang baru saja diperpanjang kemarin. Namun demikian, Satpol PP tidak pernah berhenti dalam melakukan penindakan.
Ada juga sanksi berupa denda yang harus dibayarkan. Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, Rahmat Hidayat mengatakan bahwa sejak PPKM diterapkan, denda yang terkumpul ialah Rp 25 juta.
“Rp 10 juta itu bayar saat penindakan atau denda administrasi, yang Rp 15 juta itu ke Kejaksaan melalui sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring). Semuanya masuk Pendapat Asli Daerah (PAD),” ujarnya, Selasa (14/9/21).
Dirinya menyebut, dalam satu kali penindakan tidak menerapkan denda yang besar. “Ya sekitar Rp 100 ribu, 200, paling mentok Rp 500 ribu. Kalau yang sanksi langsung bayar itu mentok Rp 300 ribu, itupun langsung bayar via transfer ke Bank Jatim,” sebutnya.
Rahmat mengatakan bahwa dasar hukumnya berbeda. “Jika bayar saat penindakan itu ikut Perwali, kalau melalui sidang itu dasarnya Perda Provinsi,” terang dia kepada reporter City Guide 911 FM.
Kebanyakan para pelanggar PPKM ialah para pengusaha kafe. “Kafe paling banyak. Karena pelanggarannya berupa over kapasitas lalu melanggar jam operasional,” singkat dia.
Terkait dengan nominal yang sedikit, pihaknya mempertimbangkan jenis usaha dan pelanggaran. “Dilihat dulu dia berapa kali melanggar lalu jenis usahanya,” kata Rahmat.
Meski begitu, pihaknya lebih mengutamakan sanksi non denda. “Banyak-banyak soal pembinaan, ada juga yang langsung pembubaran karena itu sanksi yang paling mengena. Nah, sanksi lain itu BAP lalu sita KTP, kita bawa barang bukti berupa kursi atau tikar biar diambil ke kantor, setelah itu yang bersangkutan kami ceramahi,” pungkasnya. (yan)
