Malang – Pandemi Covid-19 telah berlangsung setahun. Dampaknya telah terasa ke seluruh lapisan masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Salah satunya, adanya penurunan di sektor perekonomian.
Dari penurunan perekonomian ini ternyata ada pergeseran cara pembayaran oleh masyarakat selain dampak imbauan penggunaan pembayaran non-tunai. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan yang signifikan dari penggunaan Quick Response code Indonesia Standard (QRIS). Sistem ini merupakan kanal pembayaran non-tunai yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI).
Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Malang juga terus berupaya menggencarkan transaksi digital. Salah satunya, dengan menggelar sosialisasi QRIS di Aria Gajayana Hotel Malang, Selasa (2/3).
Kepala KPwBI Malang, Azka Subhan mengatakan, pada kegiatan ini, ada sejumlah perusahaan jasa sistem pembayaran (PJSP) yang ikut serta. Yakni, sebanyak 18 bank dan lima non-bank (LinkAja, OVO, ShopeePay, dan Dana).
“Nanti, mereka yang akan menawarkan kepada para pengusaha untuk menggunakan QRIS. Ini dilakukan sebagai salah satu upaya sosialisasi, sekaligus menambah jumlah merchant,” ungkap Azka Subhan.
Saat ini, di wilayah kerja KPw BI Malang terjadi peningkatan jumlah merchant QRIS yang cukup signifikan. Wilayah kerja BI Malang meliputi tujuh kota/kabupaten. Yaitu, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, dan Kota Probolinggo serta Kabupaten Probolinggo.
“Kenaikannya sekitar 360,02 persen. Yaitu, dari sebanyak 32 ribu merchant sepanjang tahun 2019, menjadi 140 ribu di awal tahun 2021. Dengan jumlah merchant terbanyak adalah Kota Malang dan Kabupaten Malang, sebanyak 110 ribu,” terang Azka.
Pihaknya juga akan terus menambah merchant untuk menggencarkan transaksi digital. Apalagi, dalam masa pendemi, sistem pembayaran itu mampu membantu pemulihan ekonomi, baik secara nasional maupun regional.
“Kalau secara nasional, ditargetkan ada 12 juta merchant. Sementara, di wilayah BI Malang ada sekitar 238 ribu. Sasarannya, meningkatkan akseptasi QRIS di sisi merchant (supply), sekaligus penggunaan QRIS di sisi pengguna (demand), sehingga mempercepat akseptasi QRIS untuk mengurangi dormant merchant QRIS atau merchant QRIS yang tidak aktif,” bebernya.
Untuk mendukung berbagai transformasi digital, diperlukan adanya Triangle Collaboration. Harus ada sinergi antara Bank Indonesia, pemerintah, dan Industri (ASPI dan PJSP QRIS).
“Sinergi ini sangat diperlukan untuk mendukung transformasi digital Indonesia melalui QRIS. Kami akan terus tingkatkan penetrasinya dengan melakukan sosialisasi dan edukasi,” tandasnya.
Untuk diketahui, sistem pembayaran menggunakan QRIS saat ini sedang digencarkan oleh BI. Hal itu dilakukan untuk mendukung transformasi digital dengan melakukan pembayaran menggunakan barcode atau QR code. Dalam melakukan transaksi pembayaran dengan QR code, wajib menggunakan QRIS MPM (Merchant Presented Mode). Yaitu, QRIS yang dimiliki oleh merchant.
Saat ini, BI terus mengembangkan QRIS, sehingga muncul berbagai inovasi seperti QRIS TTM (Tanpa Tatap Muka), QRIS Cross Border, QRIS TTS (Transfer, Tarik, Setor), dan QRIS CPM (Customer Presented Mode).(Joffa Safik-Eka Nurcahyo)
