MALANG POST – Pemerintah Kota (Pemkot) Batu menegaskan penolakan terhadap rencana eksplorasi panas bumi atau geotermal di kawasan hulu Songgoriti dan Sumberbrantas, kemarin, sekaligus menyiapkan kajian dampak lingkungan serta surat keberatan resmi kepada Kementerian ESDM.
Pemerintah Kota (Pemkot) Batu mengambil sikap tegas terhadap rencana eksplorasi panas bumi atau geotermal di kawasan Songgoriti dan Sumberbrantas. Pemkot memastikan tidak menyetujui kelanjutan proyek tersebut, terutama jika pengembangannya menyasar kawasan hulu yang menjadi penyangga sumber mata air Kota Batu.
Penolakan itu ditegaskan langsung Wali Kota Batu, Nurochman. Dia memastikan tidak boleh ada pengembangan proyek geotermal di kawasan hulu Kota Batu. Bahkan, rencana yang sempat dikaitkan dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tersebut disebutnya sudah tidak berlanjut.
“Saya pastikan kami nggak setuju kalau itu ada kelanjutan. Karena ini rampung, tidak ada kelanjutan. Apalagi dokumen lelangnya sudah tahun lalu,” ujarnya, kemarin.
Cak Nur, sapaan Nurochman, menegaskan bahwa sikap tersebut bukan sekadar penolakan terhadap rencana lama. Pemkot juga tidak akan memberikan persetujuan apabila proyek serupa kembali diwacanakan di kawasan Songgoriti maupun Sumberbrantas.
“Ya, nggak setuju. Kami nggak setuju kalau ada geotermal di Sumberbrantas atau Songgoriti. Saya tegaskan begitu,” tandasnya.

Wali Kota Batu, Nurochman. (Foto: Ananto Wibowo/Malang Post)
Sikap serupa disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batu, Alfi Nurhidayat. Dia menegaskan bahwa Pemkot Batu berdiri bersama masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan, terutama sumber mata air yang menjadi penopang kehidupan warga.
Menurut Alfi, pengembangan energi terbarukan memang penting. Namun, upaya tersebut tidak boleh mengorbankan keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Terlebih, kawasan Songgoriti dan Sumberbrantas memiliki keterkaitan penting dengan ekosistem dan sumber air Kota Batu.
“Kami mendukung energi terbarukan, tetapi tidak dengan mengabaikan keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan Kota Batu,” ujarnya.
Alfi mengingatkan agar jangan sampai pengembangan energi justru menimbulkan risiko terhadap sumber mata air. Sebab, keberadaan air menjadi kebutuhan mendasar masyarakat sekaligus penopang berbagai sektor kehidupan di Kota Batu.
“Jangan sampai kita mendapatkan energi listrik, tetapi justru mempertaruhkan sumber mata air yang menjadi sumber kehidupan masyarakat,” tegasnya.
Tak berhenti pada pernyataan penolakan, Pemkot Batu juga menyiapkan sejumlah langkah untuk memastikan kejelasan status rencana proyek tersebut. Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), serta Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) diperintahkan melakukan penelaahan terhadap potensi dampak eksplorasi geotermal.
Kajian tersebut mencakup kemungkinan dampak terhadap sumber mata air, tata ruang, kawasan wisata, hingga kawasan lindung di Kota Batu. Hasil penelaahan itu nantinya menjadi bagian dari pertimbangan pemerintah daerah dalam menentukan langkah perlindungan wilayah.
Selain itu, melalui Bappelitbangda, Pemkot Batu menyiapkan surat resmi kepada Kementerian ESDM. Surat tersebut bertujuan meminta kejelasan tertulis mengenai status terkini proyek sekaligus menyampaikan keberatan Pemkot terhadap rencana eksplorasi di Songgoriti dan Sumberbrantas.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batu, Alfi Nurhidayat. (Foto: Ananto Wibowo/Malang Post)
Langkah lainnya, Pemkot berencana membuka ruang dialog dengan masyarakat Songgoriti, kalangan akademisi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta pemerhati lingkungan. Pemkot ingin aspirasi warga menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan.
Bagian Hukum Pemkot Batu juga diminta menyiapkan kajian teknis dan hukum. Kajian tersebut akan menjadi landasan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan daerah dalam koordinasi dengan pemerintah pusat.
Alfi menjelaskan bahwa kejelasan status proyek menjadi penting karena terdapat catatan berbeda dalam dokumen pemerintah pusat. Berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Tahun 2025, proses lelang Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Songgoriti pada tahun tersebut dinyatakan gagal karena tidak ada badan usaha yang mendaftar.
Namun, dokumen yang sama juga mencantumkan rencana pelelangan ulang. Kondisi inilah yang membuat Pemkot Batu memandang perlu adanya konfirmasi resmi dari Kementerian ESDM.
Dengan demikian, pemerintah daerah tidak hanya ingin memastikan apakah proses lelang benar-benar telah dihentikan, melainkan juga mengantisipasi kemungkinan proyek kembali masuk ke dalam agenda pemerintah pusat.
“Pemerintah Kota Batu akan terus memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui langkah-langkah yang terukur, ilmiah, dan sesuai ketentuan hukum,” kata Alfi.
Dia menegaskan bahwa kepentingan masyarakat, kelestarian lingkungan, serta keselamatan generasi mendatang menjadi prinsip utama yang tidak bisa ditawar dalam menyikapi rencana eksplorasi geotermal.
Alfi juga mengajak masyarakat tetap tenang dan menjaga situasi kondusif. Pemkot, lanjut dia, tetap membuka ruang penyampaian aspirasi melalui dialog yang terbuka dan konstruktif. “Pemerintah Kota Batu tidak akan mengabaikan suara masyarakat. Kami akan menjalankan fungsi koordinasi, pengawasan, dan perlindungan kepentingan daerah sesuai kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan,” pungkasnya. (Ananto Wibowo/Ra Indrata)




