MALANG POST – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang memastikan kontrak pinjam pakai lahan Universitas Negeri Malang (UM) untuk tiga sekolah negeri diperpanjang selama dua tahun hingga 11 November 2028, sehingga rencana pengembangan infrastruktur kampus turut tertunda.
Nasib tiga sekolah negeri di Kota Malang yang menempati lahan Universitas Negeri Malang (UM) akhirnya mendapat kepastian. Pemerintah Kota (Pemkot) Malang memastikan kontrak pinjam pakai lahan diperpanjang selama dua tahun, terhitung mulai 12 November 2026 hingga 11 November 2028.
Kepastian tersebut menjadi angin segar bagi keberlangsungan kegiatan belajar mengajar di tiga sekolah yang sebelumnya terancam harus mencari lokasi baru setelah masa pinjam pakai lahan berakhir pada April 2027.
Ketiga sekolah tersebut, yakni Sekolah Dasar Negeri (SDN) Percobaan 1, SDN Sumbersari 3, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 Kota Malang. Perpanjangan kontrak dilakukan setelah adanya persetujuan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai pihak yang berwenang atas pengelolaan aset negara tersebut.
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Yani Prasetyo, mengatakan bahwa penandatanganan perjanjian pinjam pakai telah dilakukan bersama pihak kementerian. Saat ini, dokumen perjanjian masih berada di kementerian.
“Beberapa waktu lalu kami sudah melakukan penandatanganan kontrak pinjam pakai lahan UM untuk tiga sekolah. Jadi, diperpanjang dua tahun ke depan sampai 2028,” ujarnya, Senin (16/11/2026).
Meski sudah mendapatkan kepastian perpanjangan, Pemkot Malang masih akan melakukan komunikasi dan negosiasi lanjutan dengan kementerian. Langkah tersebut dilakukan untuk mencari solusi jangka panjang agar keberadaan sekolah tidak terus bergantung pada perpanjangan kontrak.
Yani belum bersedia membeberkan materi yang akan dibahas dalam negosiasi berikutnya. Menurutnya, Pemkot masih perlu melakukan koordinasi lebih lanjut dengan pihak kementerian.
Sementara itu, Direktur Sarana Prasarana dan Aset UM, Prof. Apif Miftahul Hajji, menjelaskan bahwa lahan yang digunakan sejumlah sekolah tersebut merupakan aset milik Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek). Dalam hal ini, UM hanya bertindak sebagai pengelola lahan yang ditunjuk kementerian.
Proses perpanjangan diawali dengan surat dari Biro Barang Milik Negara (BMN) dan Keuangan Kemdiktisaintek pada Juni 2026 kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur dan Pemkot Malang. Pemerintah daerah kemudian mengajukan permohonan pinjam pakai kepada kementerian untuk mendapatkan persetujuan.
Selanjutnya, pada 25 September 2026, Kemenkeu menerbitkan surat persetujuan atas permohonan tersebut. Perjanjian pinjam pakai akhirnya ditandatangani pada 12 November 2026.
Apif menyebut bahwa perpanjangan masa pinjam pakai tersebut turut berdampak pada rencana pengembangan infrastruktur UM. Sebab, sejumlah kawasan yang sebelumnya diproyeksikan untuk pengembangan kampus masih digunakan sekolah.
Salah satu rencana pengembangan yang telah disiapkan adalah pembangunan gedung Fakultas Hukum (FH) UM di kawasan yang saat ini ditempati Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 8 Malang.
Rencana tersebut telah masuk ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) UM. Proses perencanaannya ditargetkan mulai tahun depan.
Menurut Apif, pengembangan infrastruktur menjadi kebutuhan seiring dengan pemekaran fakultas dan bertambahnya jumlah program studi di lingkungan UM. Kampus membutuhkan tambahan ruang kelas, gedung perkuliahan, laboratorium, serta fasilitas penunjang lainnya.
“Pengembangan UM tentunya tertunda. Namun, ini merupakan terkabulkannya permintaan pinjam pakai oleh Pemprov dan Pemkot dari kementerian. Karena lahannya milik kementerian dan UM hanya pengelola lahan yang ditunjuk, kami menyesuaikan,” jelasnya.
Dia menambahkan bahwa selama masa perpanjangan pinjam pakai berlangsung, UM masih sebatas menyusun perencanaan pengembangan kawasan. Realisasi pembangunan baru dapat dilakukan setelah masa perjanjian berakhir dan lahan dapat kembali dikelola sepenuhnya.
Terkait dengan keberlanjutan sekolah-sekolah tersebut setelah November 2028, koordinasi pemindahan maupun penentuan lokasi menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
Dengan demikian, perpanjangan kontrak selama dua tahun ini menjadi solusi sementara bagi keberlangsungan pendidikan di Kota Malang. Di sisi lain, Pemkot Malang dan Pemprov Jawa Timur masih perlu menyiapkan skema jangka panjang agar kebutuhan pengembangan kampus dan keberlanjutan layanan pendidikan dapat berjalan beriringan. (M. Abd. Rachman Rozzi/Januar Triwahyudi)




