Cukai Rokok Terus Naik, Ekonom UMM Ingatkan Ancaman Ledakan Rokok Ilegal

MALANG POST – Ekonom FEB UMM Muhammad Sri Wahyudi Suliswanto mengingatkan rencana kenaikan tarif CHT berisiko memicu ledakan rokok ilegal dan ancaman PHK industri padat karya, Kamis (12/11/2026), sehingga ia merekomendasikan perpanjangan moratorium cukai selama dua tahun serta penguatan penegakan hukum.

Rencana kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) menyimpan sebuah paradoks yang mengkhawatirkan. Alih-alih mendongkrak kas negara, kebijakan ini justru berpotensi memicu ledakan peredaran rokok ilegal.

Korelasi kritis ini disoroti oleh Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang (FEB UMM), Muhammad Sri Wahyudi Suliswanto, M.E., Ph.D., Kamis (12/11/2026). Ia mengingatkan bahwa beban cukai yang terlampau tinggi akan memaksa masyarakat bergeser ke produk ilegal (tanpa pita cukai), yang pada akhirnya justru menggerus basis penerimaan negara itu sendiri.

“Kalau masyarakat mengonsumsi rokok ilegal, tidak ada pemasukan negara dari cukai. Pendapatan yang hilang jelas ada,” tegasnya.

Menurutnya, menaikkan tarif cukai tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan penerimaan negara. Kenaikan harga otomatis mendorong fenomena downtrading, yaitu kondisi ketika konsumen dari kelompok rentan dan masyarakat miskin beralih mencari produk yang paling murah, termasuk rokok ilegal di pasar gelap.

Melihat ancaman tersebut serta kondisi ekonomi yang masih penuh ketidakpastian, Wahyudi—sapaan akrabnya—menilai moratorium (penundaan) kenaikan tarif CHT menjadi langkah yang sangat krusial saat ini. Moratorium dinilai mampu memberikan napas lega dan kepastian usaha bagi pelaku industri hasil tembakau agar dapat menyusun perencanaan bisnis yang lebih terukur.

Terlebih, industri hasil tembakau di Indonesia merupakan salah satu sektor penyerap tenaga kerja terbesar.

“Industri rokok di Indonesia merupakan industri padat karya. Jika tarif cukai semakin tinggi, ada risiko pengurangan tenaga kerja. Dampaknya bukan hanya pada industri, melainkan juga pada perekonomian secara lebih luas,” ujarnya.

Ia menyarankan agar pemerintah memberikan waktu bagi perusahaan untuk menyesuaikan strategi pasar tanpa terus ditekan oleh tambahan tarif cukai.

“Dalam keadaan ekonomi seperti saat ini, moratorium kenaikan cukai merupakan langkah yang bagus. Saya berharap moratorium ini bisa ditambah sekitar dua tahun lagi jika kondisi perekonomian masih seperti sekarang,” tambahnya.

Sebagai penutup, ia merekomendasikan agar pemerintah mengubah fokus kebijakan. Optimalisasi penerimaan negara tidak cukup hanya dengan terus-menerus menaikkan tarif cukai bagi industri yang legal.

Justru, pemerintah dituntut untuk memperkuat penegakan hukum dan pengawasan dalam memberantas rokok ilegal. Dengan langkah ini, industri yang telah patuh dan memenuhi kewajibannya kepada negara dapat menjalankan roda usahanya secara lebih adil, sehingga ancaman kebocoran pendapatan negara dapat ditekan. (*/M. Abd. Rachman Rozzi/Januar Triwahyudi)