Diduga Lecehkan Siswa, Oknum Guru PPPK SMKN 11 Malang Diperiksa Internal

​MALANG POST – Kepala SMKN 11 Malang Cone Kustanto Arifin memeriksa oknum guru PPPK terkait dugaan pelecehan seksual siswanya di luar sekolah, Selasa (10/11/2026), usai viral di medsos, sementara Wali Kota Wahyu Hidayat menerjunkan Dinsos-P3A2KB guna pendampingan psikologis korban.

​Belum surut ingatan publik atas persoalan pelecehan verbal di lingkungan SMKN 4 Kota Malang, kasus serupa kembali meletup di sekolah kejuruan lain. Menginjak awal pekan kedua November 2026, kabar kurang sedap berembus kencang di linimasa media sosial.

​Akun media sosial bertema pendidikan, Mood Pendidikan, membeberkan indikasi dugaan tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh oknum pengajar di SMKN 11 Malang. Oknum guru tersebut disinyalir melancarkan aksi pelecehan seksual terhadap muridnya sendiri di luar jam dan lokasi sekolah.

​Menanggapi ramainya sorotan publik tersebut, Kepala SMKN 11 Malang, Cone Kustanto Arifin, membenarkan munculnya desas-desus mengenai dugaan kasus tersebut. Cone membeberkan bahwa pihak sekolah sejatinya pernah menerima laporan awal perihal indikasi pelanggaran etik tersebut.

​Namun, kala itu laporan yang masuk belum dilengkapi bukti fisik yang cukup kuat untuk mengeksekusi sanksi formal. Sebagai langkah awal antisipasi, manajemen sekolah sempat menggandeng Komisi Nasional Perlindungan Perempuan dan Anak (Komnas PPA) guna menggelar sosialisasi pencegahan kekerasan seksual dan perundungan (bullying).

​”Kasus ini pernah ada laporan sebelumnya, tetapi bukti kuatnya belum cukup. Waktu itu kami ambil upaya preventif dengan mengundang Komnas PPA untuk edukasi,” ujar Cone Kustanto Arifin, Selasa (10/11/2026).

​Uji Konfrontasi dan Status Guru PPPK

​Cone menegaskan bahwa manajemen sekolah tidak tinggal diam menyikapi ramainya unggahan di media sosial. Pihak sekolah saat ini tengah menghimpun keterangan mendalam serta mengumpulkan sisa-sisa bukti dari berbagai pihak.

​Guna memastikan kebenaran fakta di lapangan, manajemen SMKN 11 Malang berencana menggelar proses konfrontasi langsung antara korban dan terduga oknum guru. Disinggung mengenai status kepegawaian sang oknum pengajar, Cone membenarkan bahwa yang bersangkutan berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

​Oknum guru tersebut diketahui sudah mengabdi dan mengajar di SMKN 11 Malang sebelum dirinya diangkat menjabat sebagai Kepala Sekolah setahun lalu. Pihak sekolah meminta ruang dan waktu untuk menuntaskan pemeriksaan internal secara objektif sebelum menyampaikan kronologi utuh kepada publik.

​”Berikan kami kesempatan untuk menyelesaikan dan menuntaskan masalah ini. Kami mengumpulkan bukti dan memeriksa kedua belah pihak agar kronologinya terang benderang,” tegas Cone.

​Tanggapan Wali Kota dan Pendampingan Korban

​Maraknya dugaan kasus pelecehan di lingkungan satuan pendidikan Kota Malang memancing perhatian serius dari orang nomor satu di Pemkot Malang. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menegaskan bahwa kendati tata kelola jenjang SMA dan SMK berada di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Pemkot Malang siap pasang badan.

​Pemerintah Kota (Pemkot) Malang memastikan bakal menerjunkan tim pendampingan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3A2KB) Kota Malang. Tim ahli disiapkan secara khusus untuk menangani proses pemulihan (recovery) kesehatan mental psikologis korban.

​Wahyu mengingatkan agar seluruh tenaga pendidik di Kota Malang mampu menahan diri, menjaga etika, serta memegang teguh martabat profesi guru. Seorang pengajar diwajibkan menjadi teladan moral dan tidak melakukan tindakan tidak patut yang berujung pada konsekuensi hukum pidana.

​”Pihak Provinsi selalu menekankan kaidah dan etika. Seorang guru harus bisa menahan diri dan menjaga attitude. Pemkot Malang siap turun memberikan pendampingan psikologis untuk recovery mental korban,” pungkas Wali Kota Wahyu Hidayat menegaskan. (Iwan Kaconk/Ra Indrata)