Sita 3,27 Juta Batang Rokok Ilegal Senilai Rp4,9 Miliar, Bea Cukai dan Pemkab Malang Perketat Pengawasan

MALANG POST – Bea Cukai Malang bersama Pemkab Malang menyita 3,27 juta batang rokok ilegal senilai Rp4,91 miliar dalam rilis pers BMN di Karangploso, Selasa (10/11/2026), memicu pengawasan ketat integritas CCTV pabrik baru guna menyelamatkan potensi kerugian negara cukai Rp2,47 miliar.

Bea Cukai Malang memperluas sasaran pemberantasan rokok ilegal. Tidak hanya menyasar pedagang dan pengedar, penindakan kini juga diarahkan kepada produsen atau pabrik, yang menjalankan kegiatan industri hasil tembakau tanpa memenuhi ketentuan perizinan.

​Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Malang, Johan Pandores, menegaskan bahwa seluruh mata rantai peredaran rokok ilegal, menjadi perhatian serius petugas.

Produsen yang menjadi sumber munculnya produk ilegal, tidak akan luput dari penindakan.

​”Penindakan tidak hanya kami lakukan terhadap penjual dan pengedar rokok ilegal, melainkan juga terhadap produsennya.”

“Kami siap melakukan penindakan tegas apabila ditemukan pelanggaran,” tegas Johan dalam press release Barang yang Menjadi Milik Negara (BMN) hasil penindakan Bea Cukai di éL Hotel Malang, Karangploso, Kabupaten Malang, Selasa (10/11/2026).

​Menurut Johan, pengawasan terhadap industri hasil tembakau, perlu diperkuat agar aktivitas produksi berjalan sesuai dengan ketentuan.

Salah satu langkah yang diterapkan terhadap pabrik rokok baru adalah kewajiban pemasangan kamera pengawas (CCTV), yang nantinya terhubung langsung dengan kantor Bea Cukai.

​”Setiap pabrik rokok baru harus memiliki CCTV. Nantinya, kamera pengawas tersebut akan terhubung dengan kantor Bea Cukai sehingga aktivitas produksi bisa diawasi,” ungkapnya.

​TERLARANG: Press release barang yang menjadi milik negara, eks tegahan bea cukai hasil penindakan Bea Cukai. (Foto: Suseno/Malang Post)

Ia juga menyampaikan, penindakan terhadap produsen bukan sekadar rencana. Sejumlah pelaku usaha telah mendapatkan tindakan administratif, setelah ditemukan pelanggaran dalam kegiatan industri hasil tembakau.

​”Sudah ada beberapa produsen yang kami lakukan penindakan administrasi, termasuk beberapa pabrik yang tidak memiliki izin,” jelas Johan.

​Johan menegaskan, pengawasan akan terus dilakukan secara menyeluruh, baik terhadap kegiatan produksi maupun distribusi di lapangan.

​”Kami tidak hanya melihat barang yang beredar di pasaran. Sumber produksinya juga menjadi perhatian. Jika ditemukan pelanggaran, tentu akan kami tindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tandasnya.

​Keseriusan penindakan tersebut terlihat dari hasil operasi Bea Cukai Malang, bersama Satpol PP Kabupaten Malang dan aparat penegak hukum selama Juni hingga September 2026.

​Sebanyak 3.278.852 batang rokok ilegal, berhasil ditindak dan ditetapkan sebagai BMN. Nilai keseluruhan barang mencapai Rp4.911.093.620, dengan potensi kerugian negara sebesar Rp2.471.222.632.

​Besarnya nilai tersebut, memperlihatkan bahwa peredaran rokok ilegal bukan persoalan pelanggaran administrasi semata. Praktik tersebut berpotensi menggerus penerimaan negara dari sektor cukai, sekaligus menciptakan persaingan usaha tidak sehat, bagi industri yang menjalankan kewajibannya secara resmi.

​Penetapan BMN telah memperoleh persetujuan Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) melalui surat Nomor S-304/MK/KN.4/2026 dan S-305/MK/KN.4/2026 tertanggal 20 Oktober 2026.

​Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Malang, Prasetyani Arum Anggorowati, yang hadir mewakili Bupati Malang, menegaskan, pemberantasan rokok ilegal membutuhkan keterlibatan seluruh elemen, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, hingga masyarakat.

​Menurutnya, sosialisasi menjadi bagian penting sebelum penegakan hukum dilakukan. Masyarakat perlu memahami bahwa peredaran rokok ilegal berdampak terhadap penerimaan negara dan keberlangsungan industri hasil tembakau yang taat aturan.

​”Penegakan hukum diawali dengan sosialisasi. Ini menjadi salah satu sarana efektif untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai ketentuan di bidang cukai,” ujar Prasetyani.

​Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang berkomitmen mendukung langkah pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh Bea Cukai bersama aparat terkait.

​”Ini merupakan wujud nyata komitmen bersama dalam upaya pemberantasan rokok ilegal. Pemerintah Kabupaten Malang akan terus mendukung pelaksanaan pengawasan dan penindakan,” tegasnya.

​Prasetyani juga mengingatkan, pemberantasan rokok ilegal tidak bisa hanya dibebankan kepada petugas. Masyarakat memiliki peran penting dengan tidak membeli, menjual, maupun mendistribusikan produk hasil tembakau ilegal.

​”Kita semua menjadi bagian dari upaya pemberantasan rokok ilegal. Oleh karena itu, kesadaran dan keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan agar peredarannya bisa ditekan,” tandasnya.

​Kegiatan tersebut merupakan bentuk sinergi Kanwil DJBC Jawa Timur II, Bea Cukai Malang, Pemkab Malang melalui Satpol PP, KPKNL, Forkopimda yang diwakili Forkopimcam, Inspektorat, serta Denpom V/3 Malang. Dukungan penegakan hukum juga dilakukan melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2026.

​Bea Cukai Malang mengimbau masyarakat, agar menjalankan usaha industri hasil tembakau sesuai dengan ketentuan. Pengurusan izin industri hasil tembakau, dapat dilakukan melalui Kantor Bea Cukai tanpa dipungut biaya.

​Pemberantasan rokok ilegal kini diarahkan lebih menyeluruh: bukan hanya menghentikan peredaran di tingkat pedagang, melainkan juga membongkar sumber produksinya. (Suseno/Ra Indrata)