MALANG POST – Eks GTT SDN 1 Klepu Misirin menceritakan perjuangannya, memperjuangkan status 800 guru honorer Kabupaten Malang hingga diangkat PPPK K-2 via PermenPAN-RB 20/2022, memperingati HGN 2026, usai bertahun-tahun bertahan dengan honor Rp50 ribu per bulan dan menyambi ngojek serta kenek truk.

Memperjuangkan nasib Guru Tidak Tetap (GTT) berlandaskan komitmen filosofi Ki Hajar Dewantara merupakan upaya nyata untuk mengembalikan marwah pendidikan Indonesia yang memanusiakan manusia. Di tengah keterbatasan kesejahteraan, para GTT sering kali menjadi garda terdepan yang mempraktikkan esensi pendidikan sejati: mengabdi dengan hati demi tumbuh kembang anak didik.

​Kisah penjelmaan dedikasi itu dialami oleh Misirin, S.Pd., seorang eks-GTT di SDN 1 Klepu, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. Pada 2005 silam, ia bersama perwakilan GTT dari sembilan kecamatan harus bertolak ke Jakarta.

​Perjalanan panjang tersebut mengarah ke kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), DPR RI, Istana Negara, hingga kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) demi menuntut kepastian status hukum dan kesejahteraan.

​”Pada waktu itu, kami bersama perwakilan GTT dari sembilan kecamatan datang ke kantor KemenPAN-RB, DPR RI, Istana Negara, dan kantor BKN. Itu sebagai bentuk nyata solidaritas untuk menuntut status hukum dan kesejahteraan teman-teman GTT,” kenang Misirin, Senin (9/11/2026).

​”Yang jelas, kedatangan kami ke Jakarta untuk melakukan perlawanan setelah GTT pada waktu itu mengalami perubahan penataan status berdasarkan amanat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara,” tambahnya dengan suara parau.

​Ia menegaskan bahwa ketika guru dituntut untuk terus adaptif, penghargaan terhadap profesinya sering kali berjalan di tempat. Oleh karena itu, Hari Guru Nasional (HGN) bukan sekadar momentum formalitas untuk menyampaikan ucapan selamat, memberikan bunga, memasang spanduk, atau menggelar upacara penghormatan, melainkan sebuah panggilan kolektif untuk memaknai ulang peran strategis para pendidik.

​Menurut Misirin, profesi guru di perdesaan secara sosial memang sangat dihormati dan dipandang mulia. Sapaan penuh hormat seperti “Bu Guru” atau “Pak Guru” selalu melekat di tengah aktivitas warga.

​Namun, di balik penghormatan sosial tersebut, bayang-bayang pemutusan jalan pengabdian secara sepihak sempat membayangi para pendidik honorer.

​”Saya berpikir bagaimana moral dan mental teman-teman GTT di Kabupaten Malang khususnya dan Indonesia pada umumnya. Sudah sekian lama mengabdi, tetapi jalannya pengabdian itu tiba-tiba akan diputus begitu saja. Bagaimana kehidupan keluarga mereka?” ungkap Misirin lirih.

​Kondisi tersebut diperparah oleh honor yang terbilang jauh dari kata layak. Kala itu, Misirin hanya menerima honor sebesar Rp50 ribu per bulan yang dibayarkan setiap tiga bulan sekali.

​”Untuk mencukupi kebutuhan keluarga, pada waktu itu saya bekerja serabutan seperti mengojek sepeda motor dan menjadi kenek truk pasir. Kehidupan Guru Tidak Tetap yang mendapatkan gaji sangat kecil di lingkungan keluarga sering kali penuh dengan perjuangan dan tekanan emosional,” tuturnya.

​Perjuangan panjang tersebut akhirnya membuahkan hasil. Berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 20 Tahun 2022, sekitar 800 GTT di Kabupaten Malang diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui konteks regulasi jalur kategori dua (K-2).

​Misirin membeberkan bahwa proses keberangkatannya ke Jakarta saat itu telah diotorisasi dan mendapat apresiasi dari pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang yang berwenang pada masa tersebut.

​”Keberangkatan ke Jakarta itu mendapat apresiasi dari pejabat Pemkab Malang kala itu karena dinilai positif dan membawa nama baik daerah dalam memperjuangkan hak-hak tenaga pendidik,” jelasnya.

​Kisah Misirin menjadi refleksi mendalam pada perayaan HUT PGRI dan HGN 2026 bahwa perjuangan guru honorer bukan hanya tentang status dan finansial, melainkan tentang menegakkan martabat, keikhlasan, dan komitmen mencerdaskan kehidupan bangsa.

​Hingga berita ini diturunkan, belum ada rincian lebih lanjut mengenai kronologi lengkap keberangkatan serta nama pejabat Pemkab Malang yang memberikan otorisasi dan apresiasi pada masa tersebut. (Diky Prasetyo/Ra Indrata)