Kepala BNPB, Letjen TNI Kristomei Sianturi. (Foto: Ananto Wibowo/Malang Post)
MALANG POST – Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengerahkan helikopter pengebom air (water bombing) dan Operasi Teknologi Modifikasi Cuaca di Batu, Jumat (23/10/2026), guna memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang meluas hingga 260 hektare di kawasan Gunung Arjuno.
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meluas di Jawa Timur mendapat atensi penuh dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Selain menguatkan operasi pemadaman jalur darat, BNPB menyiapkan Operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) serta mengerahkan unit helikopter water bombing untuk menekan pergerakan titik api di kawasan Gunung Arjuno.
Kepala BNPB, Letjen TNI Kristomei Sianturi, S.Sos., M.Si., menyampaikan bahwa bantuan alokasi operasi modifikasi cuaca dan unit pemadam udara telah diterbangkan menuju Jawa Timur. Langkah ini diproyeksikan dapat mengakselerasi pemadaman sekaligus mengunci penjalaran api ke zona vegetasi lainnya.
“Hari ini saya meninjau langsung progres penanganan kebakaran di kawasan Gunung Arjuno. BNPB telah mendistribusikan dukungan tambahan untuk operasi modifikasi cuaca maupun water bombing,” terang Kristomei, Jumat (23/10/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Kristomei usai memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Karhutla dan Kesiapsiagaan Bencana di Balai Kota Among Tani, Kota Batu. Forum strategis tersebut dihadiri jajaran Pemprov Jatim, Kodam V/Brawijaya, Polda Jatim, BPBD, serta kepala daerah se-Jawa Timur.
Berdasarkan pemetaan terkini di kawasan Gunung Arjuno, estimasi luas lahan terdampak karhutla telah menyentuh angka 260 hektare. Meski sebagian area telah berhasil diisolasi oleh tim gabungan, upaya pendinginan tetap digencarkan.
Kristomei berharap operasi modifikasi cuaca dapat memicu hujan buatan secara presisi di atas puncak Arjuno. “Sebagian titik api sudah berhasil kita jinakkan. Selanjutnya, kita evaluasi langkah taktis berikutnya sembari berharap hujan segera turun melalui rekayasa cuaca,” paparnya.
Menurut Kristomei, penanganan bencana karhutla tidak bisa diemban secara parsial. Integrasi alokasi anggaran dan kekuatan personel harus mengikat seluruh jejaring pemerintah pusat, provinsi, daerah, unsur TNI/Polri, sektor swasta, hingga relawan masyarakat.
Di sisi lain, Kristomei menyoroti faktor kelalaian manusia sebagai pemicu dominan karhutla. Evaluasi komprehensif BNPB mencatat bahwa sekitar 99 persen insiden karhutla dipicu oleh aktivitas manusia, baik faktor kesengajaan pembukaan lahan maupun keteledoran.
Oleh sebab itu, strategi pemadaman wajib diimbangi dengan penegakan hukum preventif. Ia meminta publik menghentikan kebiasaan membakar lahan berisiko tinggi.
“Tolong hentikan aktivitas pembakaran! Dampak destruktifnya merugikan semua pihak, tidak hanya melumpuhkan perekonomian lokal, melainkan juga mengancam kesehatan anak-anak kita akibat ISPA dan penyakit paru-paru,” tegasnya.
Ia mendesak masyarakat untuk segera melaporkan setiap indikasi pembakaran liar kepada aparat penegak hukum. Jika ditemukan unsur kesengajaan dari individu maupun korporasi, proses hukum wajib ditegakkan tanpa tebang pilih.
Selain fokus pemadaman, BNPB memberikan perhatian khusus pada keselamatan kerja personel di lapangan. Kristomei menyampaikan belasungkawa mendalam atas gugurnya petugas pemadam dalam operasi karhutla di kawasan Bromo beberapa waktu lalu.
“Kita berduka atas gugurnya saudara kita saat menjalankan tugas kemanusiaan. Kejadian ini menjadi bahan evaluasi total agar standar keselamatan personel di medan ekstrem dapat ditingkatkan,” tuturnya.
Mengenai wacana penetapan status Bencana Nasional, Kristomei menjelaskan bahwa penetapan tersebut mengacu pada indikator terukur, seperti eskalasi luas wilayah terdampak, jumlah korban jiwa, dan kapasitas kelumpuhan pemda. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa efektivitas respons darurat di lapangan tetap menjadi prioritas utama tanpa bergantung pada status formal semata.
Rakor tersebut turut dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Piek Budyakto, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono, Wali Kota Batu Nurochman, serta jajaran Forkopimda. Usai rakor, Kepala BNPB bersama Pangdam V/Brawijaya langsung melakukan patroli udara menggunakan helikopter untuk memetakan sebaran hotspot di lereng Arjuno. (Ananto Wibowo)
