MALANG POST – Wacana penyelenggaraan retret Kepala Sekolah oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang menuai sorotan tajam dari kalangan DPRD, akademisi, hingga Dewan Pendidikan lantaran dinilai kurang transparan serta berpotensi memicu pemborosan anggaran publik, Senin (19/10/2026).
Rencana kegiatan retret bagi para Kepala Sekolah di Kota Malang mendadak memicu spekulasi dan kegaduhan di tengah masyarakat.
Dalam dialog talkshow Radio City Guide FM pada Senin (19/10/2026), Anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo, menyayangkan minimnya Keterbukaan informasi dari pihak dinas.
Ginanjar menegaskan bahwa DPRD tidak pernah mengedok anggaran secara spesifik untuk agenda bernama retret, melainkan alokasi umum peningkatan kualitas tenaga pendidik.
Disdikbud Kota Malang didorong segera muncul ke publik untuk membeberkan indikator keberhasilan, konsep acara, serta rincian penggunaan anggaran agar tidak dicap buang-buang uang.
”Disdikbud harus terbuka menjelaskan ke publik potret kegiatannya seperti apa dan anggarannya untuk apa saja. Jangan sampai memicu kegaduhan. Kita juga punya banyak perguruan tinggi lokal yang bisa dilibatkan,” tegas Ginanjar, Senin (19/10/2026).
Kritik senada dipaparkan Pakar Pendidikan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof Nur Ali.
Prof Nur Ali menggarisbawahi bahwa posisi Kepala Sekolah merupakan jabatan meritokrasi berbasis kompetensi.
Para pejabat terpilih dipastikan sudah memenuhi kualifikasi standar dan bertugas utama mengajar.
Jika seorang Kepala Sekolah dinilai kurang cakap, solusinya adalah dikembalikan ke tugas pokok pengajar, bukan lantas diikutkan retret yang berisiko menciptakan euforia berlebihan.
”Kepala Sekolah itu jabatan tambahan. Kalau tidak mampu, ya dikembalikan saja mengajar. Fungsi pengawas sekolah yang ada saat ini justru harus lebih dimaksimalkan,” jelas Prof Nur Ali.
Ketua Dewan Pendidikan Kota Malang, Muchammad Fahazza, menambahi bahwa format retret kurang tepat jika tujuannya untuk mengasah kompetensi teknis, meski mungkin berguna untuk pembinaan karakter.
Fahazza menilai beban kerja manajerial Kepala Sekolah saat ini memang sangat menumpuk hingga memangkas interaksi dengan siswa.
Guna menjaga kualitas pendidikan tanpa memicu pemborosan, penguatan fungsi pengawas sekolah dipandang sebagai solusi paling pas dan efektif. (Wulan Indriyani/Ra Indrata)




