DPRD Kabupaten Malang Minta Kajian Taktis Pengelolaan Kanjuruhan

MALANG POST – Pemerintah Kabupaten Malang bersama manajemen Arema FC, mematangkan penyusunan skema pengelolaan dan penataan kawasan komersial-UMKM Stadion Kanjuruhan, pasca-studi banding ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), sembari menanti penyerahan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) aset penuh dari Kementerian PU, Kamis (15/10/2026).

Wacana tata kelola aset Stadion Kanjuruhan Kepanjen memasuki babak baru yang kian konkret.

Dalam talkshow di program Idjen Talk, Radio City Guide FM pada Kamis (15/10/2026), Sekretaris Dispora Kabupaten Malang, Dhamayanti, membeberkan bahwa penataan lapak UMKM lokal, serta area komersial pendukung terus dimaksimalkan.

Pengoperasian penuh fasilitas ini menyesuaikan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, terkait efektivitas infrastruktur olahraga.

Saat ini Pemkab Malang memegang dokumen Berita Acara Serah Terima Operasional (BASTO) dan bersiap menerima BAST aset utuh dari Kementerian PU.

Guna mencari formula terbaik, Pemkab Malang menggelar studi banding ke Stadion GBLA Bandung, yang menerapkan kemitraan jangka panjang 30 tahun bersama PT Persib Bandung Bermartabat.

“Keputusan akhir ada di tangan Bapak Bupati Malang Sanusi setelah melalui kajian mendalam. Pengelolaan di GBLA butuh proses matang sekitar dua tahun,” jelas Dhamayanti.

Merespons hal tersebut, Operational Manager & Media Officer Arema FC, Sudarmaji, menegaskan kesiapan Singo Edan, untuk menjadi mitra pengelola Stadion Kanjuruhan demi kepentingan klub dan warga.

Arema FC mendorong percepatan skema kerja sama kemitraan jangka panjang tiga dekade agar perawatan stadion berjalan lebih profesional.

“Kami setuju dengan konsep kemitraan jangka panjang. Harapannya ada percepatan agar segera ada keputusan pasti,” pangkas Sudarmaji.

Dukungan juga mengalir dari legislatif.

Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, Zia’ul Haq, menyambut baik keterlibatan pihak ketiga agar biaya perawatan tidak lagi membebani APBD.

Apalagi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dispora Kabupaten Malang per 14 Oktober 2026 telah menembus Rp1,3 miliar, melampaui target awal Rp900 juta.

Zia meminta kajian mendalam dan komprehensif dilakukan agar manfaat ekonomi yang dihasilkan jauh lebih melimpah bagi masyarakat Malang Raya. (Wulan Indriyani/Ra Indrata)