MALANG POST – Senator asal Bali, Ni Luh Djelantik, menyoroti polemik perselisihan antara selebritas Billy Syahputra dan anggota DPD RI Arya Wedakarna melalui akun media sosialnya, Rabu (7/10/2026), menekankan pentingnya menjaga etika pelayanan (hospitality) serta profesionalisme tanpa membawa narasi kedaerahan.
Polemik yang melibatkan selebritas Billy Syahputra saat berlibur di Bali dan berujung saling sindir dengan anggota DPD RI asal Bali, Arya Wedakarna, terus menyedot perhatian publik.
Di tengah memanasnya perdebatan di media sosial, senator sekaligus pengusaha nasional asal Bali, Ni Luh Djelantik, turut menyampaikan pandangan kritisnya. Melalui akun Instagram pribadinya, Ni Luh menelisik persoalan tersebut secara jernih dari sudut pandang budaya, etika pelayanan, dan prinsip hospitality industri pariwisata.
Ni Luh mengingatkan bahwa daya pikat utama Bali tidak sekadar terletak pada keindahan bentang alamnya, melainkan juga pada keluhuran adat, tradisi, serta karakter masyarakatnya yang dikenal menjunjung tinggi keramahtamahan.
“Bali dikenal sejak zaman dahulu kala bukan hanya karena alamnya, melainkan juga adat, tradisi, dan budayanya. Salah satu kebiasaan orang Bali adalah senyuman khas mereka, dan jika bekerja di bidang pelayanan publik, mereka bekerja secara totalitas (all out),” tulis Ni Luh, Rabu (7/10/2026).
Menurut Ni Luh, setiap perselisihan atau keluhan antara konsumen dan penyedia jasa layanan pariwisata seharusnya diselesaikan secara profesional. Apabila terjadi kekeliruan dalam standar pelayanan, pihak yang bersangkutan beserta manajemen instansi terkait wajib menyampaikan klarifikasi resmi dan permohonan maaf secara terbuka.
Ia menekankan agar kekecewaan atas kualitas pelayanan tidak digiring ke dalam narasi identitas kedaerahan maupun suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Menurutnya, siapa pun oknum yang melakukan kelalaian tetap berkewajiban mengevaluasi diri serta memperbaiki mutu pelayanan tanpa perlindungan sentimental.
“Pelakunya bisa orang Bali atau warga perantauan yang bekerja di Bali. Jangan malah dibela secara membabi buta, apalagi mengaitkan dengan isu suku. Kalau begitu, fix Anda tidak paham dunia hospitality dan pelayanan publik,” tegasnya.
Ni Luh menilai bahwa menyeret persoalan teknis pelayanan ke ranah sentimen daerah sangat berisiko memperluas konflik. Dampak negatifnya tidak hanya menimpa individu yang bersengketa, melainkan juga berpotensi mencoreng citra pariwisata Bali di mata mancanegara.
“Bali makin dihujat karena ulah oknum. Sebanyak 4,4 juta masyarakat Bali yang tidak semuanya berkecimpung di ruang industri pariwisata ikut menanggung getahnya,” lanjut Ni Luh.
Pelajaran Penting Etika Pelayanan
Insiden ini menjadi pengingat penting bahwa industri keramahtamahan (hospitality) bukan sekadar urusan transaksi bisnis dengan wisatawan. Sikap santun, komunikasi yang efektif, ketangkasan mengelola komplain (complaint handling), serta keberanian mengakui kekeliruan merupakan pilar utama dalam merawat kepercayaan publik.
Dalam konteks pengembangan pariwisata modern, keluhan individual harus dipisahkan secara tegas dari label identitas daerah. Kritik destruktif maupun konstruktif terhadap mutu pelayanan hendaknya dijadikan bahan evaluasi internal tanpa perlu menggeneralisasi karakter masyarakat atau budaya lokal setempat.
Ni Luh berharap perselisihan serupa ke depan dapat dituntaskan secara proporsional. Evaluasi berkala terhadap standar pelayanan dinilai sangat vital agar ketegangan tidak bereskalasi menjadi isu primordial, sekaligus menjaga marwah dan nilai keramahtamahan Bali di kancah dunia. (M. Abd. Rachman Rozzi-Januar Triwahyudi)
