Oleh: Dahlan Iskan
Apa boleh buat: Bank Indonesia pun harus mendatangkan cabai dari Probolinggo, Jawa Timur. Dua ton. Dikirim ke Manado. Di sana lagi ada ‘’krisis’’ cabai.
Apa urusan cabai dengan Bank Indonesia? Sebab, harga cabai di Manado sudah mencoreng wajah inflasi di daerah itu. Bank Indonesia sangat sensitif terhadap inflasi. Menjaga laju inflasi adalah salah satu tugas pokoknya. Secara nasional, inflasi sejatinya masih terjaga baik: di bawah 3 persen. Namun, inflasi nasional merupakan akumulasi dari daerah-daerah. Di Manado, harga cabai sempat meroket melampaui Rp150.000 per kilogram—dari harga normal sekitar Rp25.000 per kilogram.
Apakah orang Manado bisa diajak mengurangi konsumsi makanan pedas? Tidak mungkin. Di sana hanya ada dua tingkat rasa makanan: pedas sekali atau sangat pedas. Pun bubur Manado; paling nikmat disantap dengan sambal cabai segar.
Masyarakat Manado tentu menjadi pihak yang paling gembira ketika menerima hasil penelitian yang menyebutkan bahwa cabai mengandung kadar vitamin C sangat tinggi. Namun, saran serius saya: betapa pun tinggi kandungan vitamin C-nya, tetaplah jangan membuat jus cabai.
Bank Indonesia sangat ketat dalam mengendalikan inflasi, termasuk Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sulawesi Utara. Di setiap daerah terdapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang dipimpin oleh kepala daerah, dengan Bank Indonesia sebagai unsur krusial di dalamnya. Fenomena El Nino sempat memicu krisis cabai di Manado karena hasil panen merosot drastis. Padahal, kenikmatan menyantap cabai terletak pada kesegarannya—ada sensasi pedas dan aroma khas yang segar.
Hanya saat membuat bumbu Bali, cabai merah kering sebaiknya digunakan—jika saya tidak salah. Oleh karena itu, teori yang menyarankan agar cabai yang melimpah saat panen raya dikeringkan sulit diterima oleh lidah masyarakat Manado. Begitu pula jika diolah menjadi bubuk cabai. Akibatnya, saat panen raya harga cabai tetap anjlok, sedangkan saat musim El Nino bubuk cabai tetap kurang diminati.
Pekan lalu, saya diundang untuk menyimak pemaparan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulut, Joko Supratikto, mengenai hasil survei kinerja ekonomi di daerah tersebut. Hasilnya: seluruh indikator ekonomi di Sulut relatif stabil, kecuali inflasi akibat lonjakan harga cabai. Namun, persoalan itu dapat diatasi secara taktis: mendatangkan pasokan cabai dari Jawa Timur menggunakan kapal laut. Bank Indonesia memang mengalokasikan anggaran khusus untuk pengendalian inflasi tersebut.
Forum tersebut dihadiri oleh para responden survei ekonomi Bank Indonesia Sulut, termasuk para pelaku usaha. Oleh karena itu, saya diminta untuk memberikan pandangan di hadapan mereka bersama pembicara lainnya, David Sumual, ekonom dari Bank BCA.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulut Joko Supratikto saat menunjukkan cabai yang didatangkan dari Probolinggo. (Foto: Istimewa)
Tentu saya ingin mengetahui perkembangan bisnis kelapa dan pala di Sulut terkini. Asumsi saya, dengan melemahnya nilai tukar rupiah belakangan ini, para eksportir kelapa dan pala tentu bersuka ria—meskipun sebagian besar dari Anda mungkin merasa pusing.
Dugaan saya tepat. Eksportir kelapa sangat menikmati momentum ini, mulai dari eksportir tepung kelapa hingga santan. Bahkan, air kelapa yang dahulu dibuang kini memiliki nilai jual tinggi di pasar ekspor.
Saya kemudian meminta para pengusaha yang telah melakukan ekspor untuk mengacungkan tangan. Ternyata jumlahnya sangat banyak. Saya mengundang mereka naik ke atas panggung dan menyematkan julukan pahlawan ekonomi kepada mereka.
Ekonomi Sulut memang dapat melompat maju melalui dua pilar utama: kinerja ekspor yang terus berkembang dan sektor pariwisata yang dibanjiri wisatawan mancanegara. Bukan sekadar karena produksi Cap Tikus yang melonjak—kecuali peningkatan produksi tersebut diperuntukkan bagi komoditas ekspor.
Sulut telah memiliki modal sosial yang sangat kuat. Masyarakatnya tidak mudah tersulut konflik, memiliki kedewasaan sosial, serta mencintai kedamaian. Torang basudara. Meskipun semboyan tersebut—yang dulu terpampang besar di atap bandara—kini sudah tidak terlihat lagi, budaya Manado tetap memegang teguh semangat tolong-menolong: manusia hidup untuk memanusiakan orang lain.
Dahulu, saat pertama kali membaca kalimat tersebut dari jendela pesawat yang sedang melaju menuju pelataran parkir (apron), saya mengira kalimat itu merupakan ucapan selamat datang dalam bahasa Manado: Si Tou Timou Tumou Tou. Ternyata, itulah pilar filosofis gotong royong dalam bahasa lokal.
“Apakah dalam kurun waktu 10 tahun terakhir populasi pohon kelapa di Sulut bertambah?” tanya saya kepada para peserta.
“Justru terus berkurang, Pak,” jawab para eksportir tersebut.
Saya memahami penyebabnya. Sejak perkebunan kelapa sawit merebak di Indonesia, pesona nyiur melambai kian meredup. Harga kopra merosot, begitu pula dengan produk hilirisasi kelapa. Komoditas andalan Sulut, Gorontalo, dan Palu pun sempat kehilangan momentum kejayaannya.
Hingga tiga puluh tahun kemudian, ketika perekonomian Tiongkok tumbuh pesat, permintaan bahan baku di sana meningkat drastis. Kebutuhan akan produk kelapa melonjak tinggi: mulai dari arang tempurung, sabut, tepung, santan, hingga air kelapa. Tidak ada bagian yang terbuang.
Dahlan Iskan saat berdiskusi dengan para pengusaha Sulawesi Utara di acara Bank Indonesia perwakilan Sulut. (Foto: Bank Indonesia Sulut)
Seharusnya Sulut menikmati kesejahteraan yang melimpah. Namun, semangat warga untuk menanam dan merawat pohon kelapa sudah telanjur luntur. Pohon-pohon yang tersisa telah berusia tua, sementara peremajaan tanaman baru belum berjalan optimal. Ada rasa penyesalan. Kelapa sawit memang terus berkembang, namun terbukti tidak sepenuhnya mematikan industri kelapa. Sawit hanya sempat membuat industri kelapa terdesak, sebelum akhirnya memasuki era kebangkitan kembali melalui pasar ekspor ke Tiongkok yang hampir tanpa batas.
Era kebangkitan ini diproyeksikan berlangsung panjang—kecuali jika terdapat dinamika geopolitik global yang menghambat laju perekonomian Tiongkok.
Oleh karena itu, Sulut harus mengambil langkah cepat untuk mengoptimalkan potensi ini sebelum pasar internasional mengalami kelangkaan pasokan kelapa.
“Saat ini sudah banyak perusahaan asal Tiongkok yang beroperasi langsung di Sulut,” ujar salah seorang eksportir. Mereka aktif berburu bahan baku kelapa. Artinya, eksportir lokal harus bersaing ketat merebut bahan baku dengan pelaku usaha asing yang memiliki kapital lebih besar.
Namun, tidak perlu berkecil hati. Persaingan merupakan hal yang lumrah dalam dunia usaha. Hanya pihak yang enggan berinovasi yang merasa cemas menghadapi kompetisi baru.
Hal yang perlu diantisipasi adalah jika kedatangan investor asing tersebut tidak sekadar berdagang, melainkan juga melakukan riset mengenai budidaya kelapa di wilayah subtropis di bagian selatan negara mereka, termasuk di Pulau Hainan.
“Saat ini, sejak kedatangan mereka, kelapa utuh pun laku diekspor,” tambah pengusaha tersebut.
Kondisi ini menjadi tantangan baru. Jika terjadi ekspor kelapa utuh secara masif tanpa pengolahan, industri hilirisasi kelapa di dalam negeri dapat terancam. Fenomena ini juga mulai terjadi di wilayah Gorontalo.
Jika Tiongkok kelak mengembangkan perkebunan kelapa secara komersial dalam skala masif, mereka tidak hanya dapat meningkatkan volume produksi, melainkan juga menentukan standar komoditas: seluruh produk kelapa harus memiliki keseragaman bentuk, ukuran, dan rasa. Itulah fondasi industrialisasi kelapa berbasis efisiensi mesin pengupas modern. Kunci utama industri adalah efisiensi.
Mumpung kepemimpinan nasional memiliki keterikatan emosional yang kuat dengan tanah Minahasa, pengembangan SDM di sektor agribisnis harus dipacu secara masif. Tidak hanya membangun sekolah-sekolah unggulan, tetapi juga mencetak jutaan tenaga ahli dan generasi muda yang andal di bidang perkelapaan di Bumi Kawanua. (Dahlan Iskan)
