Oleh: Dahlan Iskan
“Jadi presiden itu secukupnya. Jadi warga negara itu selamanya.”
Kalimat itu saya comot dari Muktamar Nahdlatul Ulama di Tambakberas, Jombang, bulan lalu: jadi pengurus itu secukupnya, jadi Nahdliyin itu selamanya.
Dengan kredo itu, NU berhasil meredam kekecewaan akar rumput yang merasa jago mereka tidak terpilih menjadi rais aam maupun ketua umum. Namun, hal itu juga menyadarkan bahwa menjadi warga NU lebih penting daripada menjadi pengurus—pengurus pusat sekali pun.
Kekecewaan akar rumput tersebut tercermin dari berbagai ceramah dan memet (meme) yang diunggah di media sosial. Ada ceramah di kampung yang mendapat dukungan tepuk tangan meriah: “Dari muktamar ini kita tahu yang di atas-atas sana bagi-bagi uang, sedangkan kita, warga NU yang di bawah, urunan kumpul uang untuk NU.”
Bagi saya, apakah Muktamar ke-35 kemarin itu berhasil atau tidak baru bisa diketahui tiga hingga lima bulan ke depan: apakah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang baru bisa menangani masalah besar NU yang begitu banyak. Bahkan, apakah PBNU tahu masalah besar apa saja yang dihadapi.
Dari diskusi dengan banyak anak muda NU, terlihat setidaknya ada empat agenda besar ke depan. Empat-empatnya merupakan andalan NU: Islam Nusantara, gerakan madaniah, perekonomian akar rumput, dan kualitas pendidikan.
Sudah empat tahun soal Islam Nusantara seperti jarang menjadi topik bahasan. Indonesia memerlukan NU justru karena NU mengembangkan Islam yang membumi di Nusantara, bukan Islam yang identik dengan “Arabisasi”.
Apalagi soal gerakan madaniah. Praktis sejak tidak ada lagi Gus Dur, NU seperti kehilangan sosok yang terus menyuarakan nilai-nilai demokrasi, keadilan, penegakan hukum, dan pembelaan terhadap lapisan masyarakat yang tertindas.
Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) berpamitan kepada pengurus wilayah NU Jawa Timur, Selasa (8/9/2026). (Foto: Istimewa)
NU terlihat seperti dibawa ke pusat kekuasaan. Memang masih ada tokoh seperti A.S. Hikam dan Mahfud MD, tetapi keduanya seperti tidak masuk ke dalam arus utama di NU. Mungkin karena kedua tokoh tersebut lebih berwajah intelektual tanpa embel-embel Gus atau Kiai.
Pun di bidang ekonomi akar rumput, pemikiran mendasarnya belum muncul. Yang ada baru sebatas terbentuknya asosiasi pengusaha Nahdliyin. Pernah ada bank perkreditan rakyat milik NU, tetapi akhirnya tidak berkembang—sejak Edward Soeryadjaya mengambil alih kembali kepemimpinan di situ.
Lalu muncul gagasan besar Gus Yahya, Ketua Umum PBNU periode lalu, melalui penguasaan tambang batu bara. Dari sini direncanakan lapisan bawah NU bisa mengakhiri kebiasaan mengajukan proposal meminta dana. NU akan memiliki uang sangat besar dari tambang batu bara.
Kita belum tahu apakah rencana perbaikan ekonomi Nahdliyin melalui tambang batu bara itu akan diteruskan. Rasanya Ketua Umum PBNU yang baru, Gus Kikin, akan banyak ditanya mengenai hal ini.
Bisa jadi soal tambang batu bara akan lebih banyak menyita kesibukan pengurus baru. Jika usaha batu bara itu berhasil, tidak mustahil NU akan menjadi organisasi keagamaan yang memiliki sumber dana besar secara terus-menerus.
Tentu tidak boleh terjadi: perhatian besar ke batu bara mengabaikan program besar lainnya. Salah satu caranya adalah dengan membagi-bagi tugas dan tanggung jawab. Misalnya, serahkan soal pengembangan Islam Nusantara kepada “ahlinya”: KH Said Aqil Siroj. Berikan wewenang dan otoritas penuh kepada beliau untuk menjadi penanggung jawab bidang itu.
Demikian juga soal gerakan demokrasi, keadilan, dan tegaknya hukum: serahkan kepada Gus Rozin dari Pati. Berikan keleluasaan kepada Gus Rozin untuk menjadi pembawa bendera NU di bidang itu. NU, melalui Gus Dur, boleh dibilang pelopor dalam gerakan demokrasi, persamaan hak, penegakan keadilan, dan pembela masyarakat tertindas. NU diharapkan harus tetap menjadi pembawa bendera di bidang ini. Ketua umum bisa menyerahkan bendera ini kepada Gus Rozin yang di muktamar kemarin juga muncul sebagai salah satu calon ketua umum.
Tentu jangan lupa: NU memiliki teknokrat hebat di bidang pendidikan, yakni Prof. Dr. Mohammad Nuh. Beliau pernah menjadi menteri pendidikan yang sukses. Beliaulah yang memimpin Muktamar di Lampung dan di Tambakberas.
Pak Nuh mampu mengatur pendidikan Indonesia—harusnya mampu memajukan pendidikan di lingkungan NU. Apalagi Pak Nuh termasuk teknokrat yang percaya bahwa cara pengentasan kemiskinan terbaik adalah melalui pendidikan.
Tentu bukan sembarang pendidikan, melainkan pendidikan yang bisa membawa kemajuan. NU menghadapi persoalan besar di bidang pendidikan: jumlah santri terus-menerus mengalami penurunan. Lembaga-lembaga pendidikan NU tidak bisa tenang-tenang terus.
Menjadi pengurus itu memang secukupnya, tetapi waktu mereka tidak akan cukup untuk mengurus begitu banyak agenda.
Menjadi presiden juga secukupnya: lalu bagaimana bisa cukup waktu, pikiran, dan tenaga untuk mengurus semuanya?
Lebih enak menjadi warga negara selamanya. (Dahlan Iskan)
