Oleh: Dahlan Iskan
Ketika menulis desil kemarin, saya tidak membahas tentang desilnya Indonesia. Saya membahas desil itu sendiri. Oleh karena itu, saya tidak merasa terikat dengan cara Indonesia: desil satu untuk golongan termiskin, desil 10 untuk yang terkaya.
Dalam dunia perdesilan tidak ada “hukum desil”. Suka-suka. Saya lebih suka menyebut desil 10 untuk yang termiskin, desil 1 untuk yang terkaya. Pun dalam kuantil. Cara pandang seperti itu lebih asosiatif: satu persen penduduk menguasai kekayaan berdesil-desil. Juga bisa sekaligus menjadi pengingat: desil satu adalah juara satu, desil dua juara dua, dan desil 10 adalah akar rumput yang jumlahnya banyak. Dalam perkastaan juga sama: kasta tertinggi di urutan satu. Bahkan di India ada golongan di bawah kasta keempat: golongan dalit.
Namun, ya sudahlah. Redaksi sudah mengubah tulisan saya itu, mungkin redaksi terbawa arus komentar perusuh. Ternyata cara berpikir “perusuh Disway” lebih mengikuti cara berpikir pemerintah. Ups… tidak juga. “Perusuh” ternyata juga berani kritis—pun termasuk dalam mengkritik Disway.
Hal itu tercermin dalam “Muktamar Perusuh” bulan lalu. Salah satu agenda “muktamar” itu sangat serius. Baru hari ini saya ungkapkan jalannya pembicaraan. Acara berat itu dimulai dengan pendaftaran agenda bahasan agar tidak ngelantur. Siapa saja boleh mendaftarkan agenda. Banyak yang acung tangan. Mereka berbicara pendek: hanya satu dua kalimat tentang poin yang ingin dibahas. Setelah inventarisasi ditutup, mulailah kening mengkerut.
Saya sendiri hanya mengajukan satu agenda yang disambut dengan tawa. Padahal itu, menurut emosi saya, agenda berat: bagaimana cara melakukan pruning (pemangkasan) pentil durian. Pohon durian di antara rumah Manado dan lapangan basket di DIC Farm itu memang berbunga lebat. Banyak sekali.
Sudah banyak bunga yang menjadi pentil. Seandainya pentil-pentil itu menjadi buah semua, satu pohon ini saja bisa menghasilkan lebih dari seratus durian. Namun, itu tidak mungkin. Tahun lalu pohon ini sudah belajar berbunga. Bunga pertamanya lebat, hampir semua bunga menjadi pentil. Namun, yang akhirnya bisa menjadi buah hanya 15. Itu pun ketika buah sudah sebesar bola tenis, berjatuhan satu per satu. Tersisa tiga saja yang selamat sampai tua.
Tiga itu saya biarkan sampai jatuh sendiri. Tiga-tiganya saya habiskan dalam waktu dua hari: jenis bawor—kalau tidak salah. Tahun ini saya ingin pentil yang menjadi buah bisa lebih banyak. Saya tahu caranya: harus di-pruning. Justru ketika masih berbentuk pentil, harus dibuang sebagian besarnya. Dari ratusan itu, tinggalkan sekitar 30 saja.
Ketua Panitia ‘Muktamar Perusuh Disway’ Hasyim Muhammad (dua dari kiri) mengawasi Muhtarom, perusuh yang menjadi relawan prunning pentil durian. (Foto: Boy Slamet/Harian Disway)
Doktrin itu benar. Namun, saya tidak pernah tega merontokkan paksa pentil-pentil itu. Kasihan. Juga karena saya tidak tahu pentil mana yang dipastikan akan membesar menjadi durian—jangan-jangan yang digugurkan justru yang mestinya berbakat menjadi durian.
Agendanya: siapa di antara perusuh Disway yang tega melakukan pruning dan mau menjadi relawan untuk melakukannya? Hanya satu orang yang mengangkat tangan.
Enam perusuh lainnya mengangkat tangan untuk mendaftarkan agenda yang benar-benar berat. Satu orang mengajukan satu agenda pembahasan. Terkumpul enam agenda yang dipadatkan menjadi empat: koperasi, kebijakan terhadap pengusaha, single data nasional, dan kegelisahan apa yang saya alami melihat kondisi ekonomi saat ini.
Ketika membahas koperasi, silang pendapat bertautan. Meskipun tidak ada agenda pembahasan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), terpaksa banyak disinggung juga.
Perusuh dari Lumajang menginginkan kelompok-kelompok masyarakat membangun koperasi sendiri. Contohnya ia sendiri. Ia sudah menjalankan dan membuktikan: petani bisa lebih baik jika bergabung dengan koperasi tani. Sebaiknya kelompok lain memiliki koperasi di bidangnya masing-masing. Jangan seperti KDMP—yang ada sampai keseleo lidah menjadi KDRT.
Persoalan utamanya disepakati: sulit mencari orang yang mau all out menjadi penggerak koperasi seperti perusuh asal Lumajang itu. Padahal yang diperlukan Indonesia bukan satu dua orang. Kita perlu ribuan bahkan ratusan ribu orang seperti itu. Sulit. Tidak realistis untuk gerakan totalitas nasional.
Memang orang seperti itu bisa dipersiapkan, mulai dari rekrutmen yang benar, pendidikan, pelatihan, sampai pemagangan. Namun, siapa yang bisa menyiapkannya? Mestinya pemerintah. Namun, semua sepakat pemerintah bukan pihak yang mampu melakukannya. Bagus, tetapi sulit. Tidak realistis.
Sebenarnya banyak contoh koperasi yang bisa sukses. Yang paling hebat adalah Koperasi Keling Kumang di Kalimantan Barat itu. Koperasinya suku Dayak di Sekadau dan Sintang. Besaran skalanya sudah tiga triliun rupiah.
Namun, ya hanya satu itu. Atau satu dua lagi di tempat lain di Indonesia. Di Jawa Timur sendiri pernah ada koperasi sangat besar: koperasi susu milik peternak sapi perah di Pujon, Malang. Lalu ada koperasi wanita yang sangat mulia. Namun, yang di Pujon sudah jarang disebut lagi. Yang “wanita” tokoh utamanya tergiur ke partai politik. Selesai.
Bagus. Bisa terwujud. Namun, jatuh bangun. Belum bisa mewarnai perekonomian nasional yang langgeng. Semua itu mutiara di Khatulistiwa. Namun, mutiara yang bersinar hanya beberapa di wilayah tertentu.
Ada perusuh yang membanggakan keberhasilan koperasi di Belanda, Swedia, dan bahkan Singapura. Itu benar, sangat membanggakan. Sering menjadi contoh untuk mengolok-olok pemerintah yang dianggap kurang memperhatikan koperasi di Indonesia.
Dahlan Iskan menyaksikan Muhtarom, perusuh Disway asal Sidoarjo, memilih pentil durian. (Foto: Boy Slamet/Harian Disway)
Anggapan kita seolah-olah di sana koperasi sudah sangat berhasil, sudah menjadi gerakan nasional. Jarang yang kritis bahwa sebesar dan sesukses mereka, tetap saja belum sampai bisa membuat sistem ekonomi di sana menjadi sistem koperasi. Sistem ekonomi negaranya tetap saja kapitalis.
KUD juga pernah sukses—sebagai lambang turun tangannya negara untuk menggalakkan koperasi secara sangat serius. Presiden Soeharto sendiri yang turun tangan. KUD dibangun di setiap kecamatan merata ke seluruh Indonesia. Ternyata juga tidak berkelanjutan. Maka, mungkin saja KDMP adalah buldoser terakhir untuk mewujudkan sistem koperasi. Saya sebut buldoser karena dipaksakan dari atas, dalam skala yang tidak terperencana, dan menghabiskan anggaran yang tidak terkirakan. Bukan pula di setiap kecamatan, melainkan di setiap desa.
Jika KDMP pun kelak ternyata gagal, lantas cara apa lagi yang akan dipakai untuk menjalankan ekonomi nasional secara koperasi sebagai pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945?
Saya selalu tertarik pada pemikiran Dr. Agus Pakpahan yang kini menjadi Rektor Universitas Koperasi Indonesia. “Sampai hari ini kita belum punya kurikulum pelajaran koperasi yang sebenarnya,” ujarnya. Mata pelajaran koperasi yang diajarkan selama ini, katanya, bukan ilmu koperasi yang dimaksud.
KDMP adalah taruhan terakhir bagi uji coba koperasi. Taruhan yang amat sangat luar biasa mahal. Jika gagal, berarti kita harus mengikuti Agus Pakpahan: menyusun kurikulum dan silabus ilmu koperasi, mengajarkannya dari TK, SD, SMP, SMA, hingga universitas. Setelah semua orang Indonesia tahu apa itu koperasi, barulah dimulai membangun koperasi: 25 tahun lagi.
Separuh waktu pun habis untuk membahas koperasi. “Ini pertemuan terbaik yang pernah saya ikuti,” ujar alumnus Geologi ITB yang kini berusia 85 tahun, Sujatmiko. Mereka yang terlibat pembahasan berbicara singkat dan padat. Fokus. Berhasil dan tidak ada yang ngelantur. Tidak ada yang bicara nonsense.
Saya tidak berani kembali ke bawah pohon durian: tidak sampai hati melihat ratusan pentil segar itu dirontokkan. (Dahlan Iskan)
