Oleh: Dahlan Iskan
Tentu ada yang mengeluh: makanan MBG tidak enak. Ada seorang ibu yang bercerita anaknya tidak mau makan makanan MBG. Apakah itu berarti semua makanan MBG tidak enak?
Saya teringat saat makan ke restoran yang belum pernah saya kunjungi sebelumnya. Belum tahu masakannya enak atau tidak. Saya coba satu menu. Tidak enak. Saya pun bercerita ke Galuh Banjar: jangan pesan banyak-banyak. Biasanya, kalau satu menu tidak enak, menu lainnya juga tidak akan enak. Pun sebaliknya.
Anda sudah tahu: enak dan tidak enak itu soal selera. Anda juga sudah tahu: enak itu belum tentu bergizi, bahkan belum tentu aman bagi kesehatan.
Sering saya memuji satu masakan di awal: makanan ini enak sekali. Namun, setengah jam setelah makan mulailah menyesal: tenggorokan terasa terganggu. Juga lidah. Tingkat terganggunya tidak seberapa, tetapi saya langsung merasa tidak perlu lagi ke restoran itu. Saya tidak tahu apa penyebab makanan enak yang berujung tidak enak itu. Mungkin karena terlalu banyak menggunakan vetsin?
Soal MBG enak atau tidak enak itu mungkin belum waktunya dibahas. Bukankah masih terlalu banyak persoalan internal Badan Gizi Nasional (BGN) yang lebih prioritas untuk diselesaikan? Maka yang saya tulis hari ini jangan dibaca dulu. Simpan saja. Tidak terlalu penting. Bukan prioritas.
Tapi itu penting untuk kita pahami: tidak enak di satu dapur MBG bukan berarti tidak enak di semua tempat. Mana yang lebih banyak? Yang enak atau yang tidak enak? 90:10 untuk kemenangan yang enak? 70:30? Atau 30:70? 10:90?
Yang jelas, tidak semua makanan MBG itu tidak enak. Artinya, tidak semua mitra/investor berhati busuk. Perkiraan saya, berdasar diskusi dengan para investor, yang busuk itu sekitar 10 persen. Sebenarnya tidak banyak. Tapi bukankah ada pepatah: nila setitik rusak susu sebelanga? Maka soal busuk dan keracunan sebaiknya jangan memakai persentase.
Prinsip ”kalau satu menu enak, menu lainnya juga enak” bisa dipakai untuk mencarikan jalan keluar ketidakenakan rasa MBG. Caranya: kumpulkan keluhan ”tidak enak”. Lalu petakan per dapur MBG. Jangan-jangan keluhan tidak enak datang dari dapur MBG tertentu saja.
Itu pun jangan langsung diberi sanksi. Adakan survei kecil-kecilan khusus untuk siswa yang menerima makanan dari dapur tersebut. Serahkan hasil survei ke kepala dapur. Barulah kepala dapur menentukan langkah berikutnya. Terserah mau diapakan.
Untuk melakukan tindakan tegas memang tidak mudah. Kita sudah terbiasa tidak menganut prinsip meritokrasi.
Harusnya, prinsip meritokrasi pun perlu diterapkan di level dapur MBG. Kalau antara kepala dapur dan juru masak terjadi hubungan khusus, tentu sulit bagi kepala dapur untuk melakukan penggantian juru masak. Maka hasil survei itu perlu diserahkan ke atasan kepala dapur: agar dipertanyakan mengapa tidak ada tindakan.
Jangan-jangan ada hal yang lebih berat dari itu: masakan tidak enak lantaran bumbunya dikurangi. Bumbu adalah komponen paling mahal dibanding item lainnya.
Anda sudah tahu kenapa bumbu dikurangi: untuk menekan biaya. Kenapa biaya perlu ditekan? Pasti karena anggarannya kurang. Bukankah anggarannya cukup?
Cukup. Kalau tidak ada biaya-biaya ‘siluman’ lain.
Anda sudah tahu: ada kepala dapur yang ingin cari tambahan penghasilan. Caranya: minta uang tambahan ke pemilik dapur MBG. Permintaan itu bervariasi. Ada yang Rp5 juta per bulan, sampai ada yang minta dibelikan sepeda motor.
Berarti belum tentu tidak enak itu karena kokinya kurang jago. Kalau di satu area banyak keluhan MBG-nya tidak enak, memang kokinya harus dievaluasi. Tapi kepala dapurnya juga perlu diganti.
Korupsi rupanya tidak hanya terjadi di pucuk BGN, tapi juga merembet hingga ke akarnya.
Kalau kerusakan akar seperti itu terus meluas, nilainya bisa sama dengan 74 kg emas. (Dahlan Iskan)
