Para peserta FGD pose bareng dengan para nara sumber. (Foto: Istimewa)
MALANG POST – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang menggelar Focus Group Discussion (FGD) Satgas PASTI dan sosialisasi kewaspadaan keuangan ilegal bagi anggota HIPMI serta HIPPI Malang Raya guna memperkuat koordinasi lintas sektor di Kota Malang, Jumat (20/11/2026).
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya memberantas aktivitas keuangan ilegal melalui kegiatan bertajuk “Strategi Kolaboratif Melawan Aktivitas Keuangan Ilegal dan Penipuan Transaksi Keuangan” di Kota Malang, Jumat (20/11/2026).
Terdapat dua rangkaian acara dalam kegiatan ini, yaitu Focus Group Discussion (FGD) Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) yang dihadiri oleh aparat penegak hukum (APH) dan perangkat dinas anggota Satgas PASTI dari seluruh wilayah kerja OJK Malang, serta sosialisasi kepada anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dan Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Malang Raya dengan tema “Cerdas Berbisnis, Cermat Berinvestasi, Waspada Aktivitas Keuangan Ilegal”.
Kegiatan itu menghadirkan Kepala Direktorat Penanganan Aktivitas Keuangan Ilegal dan Penipuan Transaksi Keuangan sekaligus Kepala Sekretariat Satgas PASTI, Hudiyanto, sebagai narasumber.
Kepala OJK Malang, Farid Faletehan, menyampaikan bahwa upaya pemberantasan aktivitas keuangan ilegal tidak dapat dilakukan oleh OJK sendiri.
“Melalui forum seperti ini, kami berharap alur koordinasi antarlembaga di wilayah kerja OJK Malang semakin jelas sehingga setiap laporan masyarakat dapat ditangani lebih cepat dan menyeluruh,” ujar Farid Faletehan.

FGD: Kepala Sekretariat Satgas PASTI, Hudiyanto, bersama Kepala OJK Malang, Farid Faletehan, saat menjadi nara sumber di FGD Satgas PASTI dan sosialisasi kepada HIPMI dan HIPPI Malang Raya. (Foto: Istimewa)
Dalam sesi FGD, Kepala Sekretariat Satgas PASTI, Hudiyanto, membagikan pengalaman penanganan aktivitas keuangan ilegal dan penipuan transaksi keuangan di tingkat nasional, termasuk perkembangan modus operandi serta langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh seluruh anggota Satgas PASTI.
“Pelaku penipuan memanfaatkan berbagai aspek kelengahan manusia, mulai dari ketidaktahuan, ketamakan, ketakutan, kebosanan, hingga kesepian. Kondisi itu dimanfaatkan pelaku untuk memanipulasi korban dan mendorong korban mengambil keputusan keuangan tanpa pertimbangan yang matang,” jelas Hudiyanto.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi antara anggota Satgas PASTI di tingkat kabupaten/kota dan anggota di tingkat provinsi agar pelaksanaan tugas serta fungsi Satgas PASTI di daerah berjalan selaras dengan kebijakan dan strategi nasional.
Perluas Edukasi kepada Komunitas Pengusaha
Sebagai kelanjutan dari upaya pencegahan aktivitas keuangan ilegal, OJK Malang menyelenggarakan sesi kedua berupa sosialisasi dan diskusi bersama anggota HIPMI dan HIPPI Malang Raya.
Ketua Umum Badan Pengurus Cabang (BPC) HIPMI Kota Malang, Hendi Suryo Leksono, mengapresiasi penyelenggaraan sosialisasi ini. “Edukasi mengenai aktivitas keuangan ilegal dan penipuan transaksi keuangan merupakan kebutuhan penting bagi para pengusaha muda,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HIPPI Kota Malang, Fajar Trang Bawono. Menurutnya, sosialisasi semacam ini penting untuk terus dilakukan mengingat masih banyak masyarakat, termasuk kalangan pelaku usaha, yang belum memahami karakteristik dan risiko aktivitas keuangan ilegal.
Dalam sesi sosialisasi dan diskusi yang dimoderatori oleh Asisten Direktur OJK Malang, Frederik Alexander Rompies, Hudiyanto kembali menekankan pentingnya peran peserta sebagai agen edukasi di lingkungan masing-masing.
“Kami berharap Bapak dan Ibu dapat menjadi agen edukasi dengan meneruskan informasi yang diperoleh hari ini kepada orang-orang di sekitar sehingga jangkauan edukasi akan jauh lebih besar dibandingkan apabila hanya dilakukan oleh kami sendiri,” ungkapnya.
Melalui kegiatan ini, OJK Malang berharap agar terbangun sinergi yang semakin kuat antara regulator, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, asosiasi pengusaha, dan masyarakat dalam mencegah serta memberantas aktivitas keuangan ilegal dan penipuan transaksi keuangan. (Eka Nurcahyo)




