MALANG POST – Universitas Brawijaya (UB) menerima kunjungan supervisi Opini Ombudsman 2026 dari tim Ombudsman Republik Indonesia (RI) di Pusat Layanan Terpadu (PLT) UB guna memastikan pelaksanaan standar pelayanan publik dan prosedur berjalan sesuai ketentuan.
Universitas Brawijaya (UB) menerima kunjungan tim Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam rangka supervisi Opini Ombudsman 2026 di Pusat Layanan Terpadu (PLT) UB belum lama ini.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut penilaian pelayanan publik untuk memastikan pelaksanaan standar pelayanan dan prosedur di lingkungan kampus berjalan sesuai dengan ketentuan.
Dr. Mofit Jamroni, S.Pt., M.Si., menjelaskan bahwa supervisi dilakukan oleh tim yang berbeda dari petugas yang sebelumnya melaksanakan penilaian.
Pemeriksaan tersebut bertujuan memastikan proses penilaian telah berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) sekaligus menjaga objektivitas hasil evaluasi.
Menurutnya, Opini Ombudsman mencakup penilaian kualitas pelayanan dan tingkat kepatuhan penyelenggara.
Kualitas pelayanan diklasifikasikan dalam lima kategori, yakni sangat baik, baik, sedang, kurang, dan sangat kurang. Sementara itu, tingkat kepatuhan dibagi menjadi tinggi, sedang, dan rendah.
Kategori kualitas pelayanan tertinggi memiliki rentang nilai 88–100. Namun, UB masih menunggu hasil resmi penilaian 2026 yang dijadwalkan akan diumumkan pada Desember mendatang.
”Kami berharap agar UB bisa masuk ke klasifikasi kualitas tertinggi. Namun, hasilnya masih menunggu pengumuman resmi,” ujarnya.

Dalam penyelenggaraan pelayanan, PLT UB mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Rektor UB Nomor 78 Tahun 2024 tentang Pusat Layanan Terpadu.
Kedua regulasi tersebut menjadi landasan penerapan 14 komponen standar pelayanan, mulai dari persyaratan, prosedur, waktu penyelesaian, biaya, produk layanan, hingga sarana dan prasarana.
Untuk memudahkan pengguna, informasi persyaratan setiap layanan tersedia melalui situs web PLT. Pengajuan juga dapat dilakukan secara daring maupun secara langsung.
Salah satunya adalah layanan pencetakan kartu tanda mahasiswa (KTM) yang ditargetkan selesai dalam dua hingga tiga hari.
PLT UB juga memastikan bahwa layanan diberikan tanpa pungutan biaya. Fasilitas ruang tunggu, minuman, dan makanan ringan disediakan untuk menunjang kenyamanan pengguna, termasuk ketika proses pelayanan membutuhkan waktu lebih lama.
Di sisi lain, pengawasan pelayanan turut melibatkan pengguna. PLT menyediakan kanal pengaduan dan masukan melalui UB Care sebagai sarana evaluasi sekaligus bentuk keterbukaan terhadap kritik masyarakat.
Mahasiswa juga dilibatkan dalam penilaian karena menjadi salah satu kelompok pengguna layanan di lingkungan kampus.
Bahkan, PLT UB membuka kesempatan magang dan penelitian terkait dengan pelayanan publik. Saat ini, dua mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi telah melakukan riset skripsi dengan menjadikan PLT sebagai lokasi penelitian.
Mofit menegaskan bahwa hasil supervisi Ombudsman akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Pihaknya berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap catatan dan mempertahankan standar yang telah berjalan.
”Perbaikan harus terus dilakukan. Kami menerapkan continuous improvement agar kualitas pelayanan tetap terjaga. Kami juga terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan dari mahasiswa maupun masyarakat,” pungkasnya.
Melalui supervisi tersebut, UB diharapkan semakin memperkuat pelayanan publik yang transparan, akuntabel, mudah diakses, serta memberikan kepastian dan kenyamanan bagi seluruh pengguna layanan. (M. Abd. Rachman Rozzi/Januar Triwahyudi)




