MALANG POST – Pemerintah Kota (Pemkot) bersama DPRD Kota Batu mematangkan Raperda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) melalui uji publik, Rabu (18/11/2026), guna mengunci sekitar 530 hektare lahan pertanian dari ancaman alih fungsi di tengah pesatnya investasi.
Pesatnya pertumbuhan investasi di Kota Batu tak membuat perlindungan lahan pertanian dikesampingkan. Pemerintah Kota (Pemkot) Batu bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batu tengah mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Regulasi ini disiapkan untuk mengunci sekitar 530 hektare lahan pertanian agar tidak mudah beralih fungsi menjadi kawasan pembangunan maupun ekonomi.
Pemantapan regulasi tersebut dilakukan melalui uji publik yang digelar Rabu (18/11/2026). Setelah menyerap masukan masyarakat, Raperda LP2B akan disempurnakan sebelum memasuki tahap harmonisasi di Biro Hukum Provinsi Jawa Timur.
Wali Kota Batu, Nurochman, mengatakan bahwa jika seluruh ketentuan, pasal, dan rujukan hukumnya dinyatakan sesuai, rancangan tersebut akan dikembalikan ke daerah untuk dibahas dalam rapat paripurna DPRD sebelum ditetapkan menjadi perda.
“Jika seluruh ketentuan, pasal, serta rujukan hukum dari tingkat provinsi dinyatakan sesuai, regulasi ini nantinya akan dikembalikan ke tingkat daerah untuk disahkan dan berlaku sah sebagai peraturan daerah,” kata Nurochman.
Setelah perda disahkan, Pemkot masih harus menyiapkan Peraturan Wali Kota (Perwali) sebagai aturan teknis pelaksanaan. Salah satu poin yang akan dirumuskan adalah skema insentif bagi petani yang konsisten mempertahankan lahan pertaniannya, termasuk bentuk dan frekuensi pemberian insentif, apakah tahunan atau periodik. Pemkot menargetkan seluruh rangkaian aturan teknis tersebut rampung pada akhir tahun ini.
Cak Nur menegaskan bahwa LP2B bukan kebijakan untuk menghentikan pembangunan maupun investasi. Kota Batu tetap membutuhkan pembangunan, infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi. Namun, seluruh aktivitas tersebut harus memperhatikan daya dukung wilayah serta keberlanjutan sumber daya pertanian.
Melalui perda ini, pemerintah ingin memberikan kepastian hukum terhadap lahan pertanian pangan yang ditetapkan untuk dilindungi sekaligus membangun sistem pengendalian alih fungsi lahan yang lebih terarah dan terukur.
Menurutnya, perlindungan lahan juga harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap petani. Jangan sampai pemerintah meminta masyarakat mempertahankan lahan pertanian, tetapi mereka justru terbebani biaya produksi, keterbatasan infrastruktur, akses teknologi, hingga rendahnya nilai tambah hasil pertanian.

PAPARAN: Wali Kota Batu Nurochman saat melakukan paparan dalam uji publik Raperda LP2B. (Foto: Ananto Wibowo/Malang Post)
Oleh karena itu, salah satu bentuk keberpihakan yang disiapkan adalah pemberian insentif, di antaranya keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi lahan yang masuk kawasan LP2B.
Di sisi lain, Pemkot Batu juga berupaya membuka akses informasi tata ruang kepada masyarakat dan investor. Melalui dashboard perizinan, publik dapat mengakses peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), termasuk pembagian zona peruntukan lahan, seperti zona kuning, hijau, dan ungu. Keterbukaan informasi ini diharapkan mencegah kekeliruan dalam pembelian tanah maupun perencanaan investasi.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda LP2B DPRD Kota Batu, M. Hasan Abdillah, menambahkan bahwa mekanisme alih fungsi lahan yang masuk kawasan LP2B tidak bisa dilakukan sembarangan. Pemilik lahan yang mengajukan perubahan fungsi wajib menyiapkan lahan pengganti. Lahan tersebut juga harus memenuhi kriteria sebagai kawasan LP2B.
“Alokasi LP2B di Kota Batu sekitar 530 hektare lebih. Selain itu, telah disiapkan lahan cadangan untuk memenuhi kebutuhan pengganti apabila ada pengajuan alih fungsi,” jelasnya.
Meski demikian, proses pengajuan alih fungsi harus melalui persetujuan berjenjang dan pemeriksaan sesuai dengan prosedur. Sebab, pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan LP2B dapat berujung pada sanksi hukum, termasuk pidana apabila dilakukan tanpa mengikuti mekanisme yang dibenarkan.
Hasan menyebut bahwa sosialisasi mengenai penetapan kawasan LP2B telah dilakukan oleh Dinas Pertanian bersama DPRD sejak jauh hari. Data pemilik lahan juga telah dihimpun. Pemerintah turut melibatkan pihak kecamatan dan kepala desa untuk menyampaikan informasi mengenai bidang tanah yang masuk kawasan perlindungan tersebut.
“Aturan LP2B ini merupakan kebijakan pemerintah pusat. Penetapannya sudah ditentukan melalui keputusan pemerintah pusat. Jadi, ketika lahan sudah masuk kawasan LP2B, pemilik tidak bisa begitu saja meminta perubahan atau mengajukan peninjauan ulang,” tegasnya.
Di Kota Batu, konsentrasi lahan LP2B paling banyak berada di Kecamatan Junrejo, di antaranya Desa Pendem, Desa Torongrejo, serta sejumlah desa lainnya.
Sebelumnya, komunikasi dan koordinasi sempat dilakukan untuk membahas kemungkinan penyesuaian kawasan dengan kebutuhan masing-masing desa. Namun, keputusan akhir penetapan tetap berada di tangan pemerintah pusat melalui surat keputusan (SK). (Ananto Wibowo/Ra Indrata)




