MALANG POST – Universitas Ma Chung (UMC) membuka Program Studi Hukum Bisnis (Business Law) di bawah Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk tahun ajaran 2027/2028 guna menjawab kebutuhan pendamping hukum di sektor bisnis keluarga, inovasi teknologi, serta ekosistem usaha digital.
Di sebuah ruang rapat perusahaan keluarga di kawasan industri Malang, dua generasi duduk berhadapan. Sang pendiri, yang membangun usaha dari nol sejak tiga dekade lalu, bersitegang dengan anaknya soal arah ekspansi digital.
Di meja yang sama, seorang penasihat hukum tampak sibuk mencatat—bukan sekadar soal kontrak, melainkan juga soal bagaimana menjaga perusahaan tetap utuh ketika kepemilikan berpindah tangan dan teknologi mengubah cara kerja bisnis.
Adegan semacam itu kian akrab di dunia usaha Indonesia. Bisnis keluarga, yang menjadi tulang punggung perekonomian negeri ini, kerap menghadapi persoalan rumit: suksesi antargenerasi, tata kelola, hingga pemisahan aset keluarga dan aset usaha. Belum lagi tantangan era digital—mulai dari pelindungan data pribadi, keamanan siber, hingga kecerdasan buatan—yang menuntut pemahaman hukum yang tidak lagi bisa ditangani dengan pendekatan konvensional.
Dari celah itulah Universitas Ma Chung (UMC) melihat peluang. Kampus yang tumbuh dari Spirit Alumni Ma Chung—semangat yang sejak era 1940-an melahirkan ilmuwan dan wirausahawan berwawasan global—memutuskan membuka Program Studi Hukum Bisnis (Business Law) untuk tahun ajaran 2027/2028.
Program sarjana ini berdiri di bawah naungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1313/B/O/2026.
Bagi UMC, kehadiran prodi ini bukan sekadar penambahan program studi. Hal ini merupakan upaya merajut benang yang selama ini terpisah: bisnis, inovasi, dan hukum.
”Kehadiran Program Studi Hukum Bisnis merupakan langkah strategis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ma Chung dalam mengintegrasikan keilmuan bisnis, inovasi, dan hukum,” ujar Dekan FEB UMC, Tarsisius Renald Suganda.
Ia menjelaskan bahwa prodi ini dirancang agar lulusannya tidak hanya paham pasal-pasal, melainkan juga mampu membaca persoalan nyata yang dihadapi dunia usaha.
”Kami ingin mempersiapkan lulusan yang tidak hanya memahami aspek hukum, tetapi juga mampu menganalisis persoalan hukum yang dihadapi dunia usaha, khususnya terkait keberlanjutan bisnis keluarga dan pengembangan inovasi,” tambahnya.
Pada kekhasan pertama, mahasiswa diajak menyelami seluk-beluk perusahaan keluarga—mulai dari pengelolaan, suksesi antargenerasi, konstitusi keluarga (family constitution), tata kelola, pemisahan aset keluarga dan aset usaha, hingga penyelesaian konflik. Kompetensi ini diharapkan menjaga napas bisnis keluarga agar tetap hidup melintasi generasi.
Sementara itu, kekhasan kedua menyorot sisi lain yang tak kalah mendesak: hukum di tengah gelombang inovasi. Materinya merentang dari pelindungan kekayaan intelektual, lisensi, komersialisasi inovasi, hukum perdagangan elektronik (e-commerce), teknologi finansial (fintech), pelindungan data pribadi, keamanan siber, aset digital, hingga kecerdasan buatan (AI).
Hal yang membedakan, mahasiswa Prodi Hukum Bisnis UMC juga dibekali kemampuan trilingual melalui mata kuliah wajib bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. Kemampuan ini menjadi jembatan penting di dunia usaha yang kian terhubung lintas negara.
Tak berhenti di situ, pembelajaran kewirausahaan dirancang membentuk karakter legal entrepreneur—pribadi yang memahami hukum sekaligus berani membangun usaha. Kurikulumnya disusun dengan mempertimbangkan perkembangan hukum bisnis nasional maupun internasional.
Rektor UMC, Stefanus Yufra M. Taneo, menuturkan bahwa langkah ini sejalan dengan semangat kampus untuk terus berinovasi dan berkontribusi bagi masyarakat. Menurutnya, Prodi Hukum Bisnis akan memperkaya dimensi bisnis dan kewirausahaan bagi generasi penerus bangsa.
”Dengan hadirnya Prodi Hukum Bisnis, Universitas Ma Chung semakin memperkuat ekosistem keilmuan FEB dalam rantai bisnis, inovasi, dan hukum,” ujarnya.
Di balik pembukaan prodi ini, ada kebutuhan nyata di lapangan. Perusahaan-perusahaan keluarga yang tengah bersiap mewariskan tongkat estafet, startup teknologi yang berlomba mengamankan inovasi, hingga pelaku usaha digital yang bergulat dengan regulasi—semuanya membutuhkan pendamping hukum yang memahami konteks bisnis, bukan hanya teks undang-undang.
Dari situ, lulusan Prodi Hukum Bisnis UMC disiapkan untuk mengisi beragam peran: corporate legal officer, konsultan bisnis keluarga, konsultan hukum startup, spesialis kekayaan intelektual, compliance officer, hingga data privacy officer. Peluang lain terbuka sebagai konsultan regulasi bisnis digital dan teknologi finansial.
Mereka pun berpeluang menapaki jalur advokat, notaris, maupun profesi hukum lain—dengan catatan menempuh pendidikan lanjutan, pendidikan profesi, dan/atau kualifikasi khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagi UMC, prodi baru ini adalah kelanjutan dari perjalanan panjang—dari semangat para alumni Ma Chung yang mandiri dan berwawasan global, hingga komitmen untuk terus “berlari, berinovasi, dan memberi makna”.
Di tengah dunia usaha yang kian kompleks, tempat bisnis keluarga dan teknologi saling bertaut, kehadiran seorang sarjana hukum yang memahami keduanya boleh jadi bukan lagi kemewahan, melainkan kebutuhan.
Sebagai catatan, Program Studi Hukum Bisnis UMC mulai menerima mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2027/2028. (M. Abd. Rachman Rozzi/Januar Triwahyudi)




