PANTAU KHUSUS: Zulham Akhmad Mubarok, secara khusus menyoroti rencana trase lama jalan tol Malang-Kepanjen, utamanya yang melintasi permukiman padat. (Foto: Istimewa)
MALANG POST – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarok, menyoroti evaluasi rencana pembangunan Jalan Tol Malang–Kepanjen senilai Rp10 triliun. Trase lama tahun 2022 yang melintasi permukiman padat, dikaji ulang karena memicu pembengkakan biaya pembebasan lahan, sekaligus menyederhanakan rencana empat titik akses tol.
Membangun jalan tol bukan sekadar menarik garis lurus di atas peta. Di atas kertas memang terlihat mulus. Begitu turun ke lapangan, ceritanya bisa lain sama sekali.
Apalagi jika garis peta itu menabrak kawasan permukiman padat penduduk. Biaya pembebasan lahan bisa melambung tak terkendali. Anggaran proyek pun terancam jebol sebelum aspal pertama digelar.
Persoalan krusial itulah yang kini disorot Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarok. Proyek besar yang masuk dalam radar evaluasinya adalah rencana pembangunan Jalan Tol Malang–Kepanjen.
Nilainya tidak kecil. Kebutuhan investasi proyek infrastruktur strategis tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp10 triliun. Karena itu, perencanaan awalnya harus benar-benar presisi sejak awal.
Hasil pemantauan lapangan menunjukkan rute lama yang disusun pada tahun 2022 silam perlu dikaji ulang. Jalur lama itu melintasi kawasan padat permukiman warga. Konsekuensinya sangat mahal: biaya pembebasan lahan berpotensi membengkak tajam.
“Rute lama tahun 2022 yang melintasi kawasan padat permukiman itu dievaluasi, soalnya ada pembengkakan biaya pembebasan lahan,” kata Zulham, kemarin.
Bagi politisi PDI Perjuangan ini, penyesuaian trase menjadi langkah wajib demi mendorong efisiensi anggaran. Bukan cuma soal menggeser jalur utama tol. Evaluasi juga menyasar desain teknis lainnya di lapangan, mulai dari pintu keluar tol (exit toll), simpang susun (interchange), hingga jumlah akses keluar-masuk kendaraan.
Dalam perencanaan awal, jalan tol ini dirancang membentang sepanjang kurang lebih 30 kilometer. Jalurnya menghubungkan Exit Tol Sawojajar atau Kedungkandang di Kota Malang menuju Pakisaji, Gondanglegi, hingga berakhir di Kepanjen.
Semula, titik akses keluar-masuk kendaraan dirancang cukup banyak. Ada empat titik yang disiapkan: di wilayah Bululawang, Pakisaji, Pagelaran, dan Kepanjen.
Namun, skema empat pintu itu kini tengah ditinjau kembali. Opsinya mengerucut untuk disederhanakan menjadi satu atau dua titik akses saja.
Zulham menilai penyederhanaan jumlah akses tersebut sangat masuk akal. Selain membuat operasional jalan tol jauh lebih efektif, pemangkasan jumlah simpang susun otomatis menekan kebutuhan anggaran pembangunan. Proyek menjadi lebih efisien tanpa mengorbankan manfaat konektivitas utama bagi masyarakat.
Meski membutuhkan pembiayaan raksasa hingga Rp10 triliun, Zulham menegaskan keberadaan Tol Malang–Kepanjen memiliki arti sangat strategis bagi masa depan Kabupaten Malang.
Jalan bebas hambatan ini bukan sekadar jalur alternatif untuk mengurai kemacetan kronis di jalan arteri selatan. Lebih dari itu, jalan tol ini merupakan urat nadi ekonomi baru. Kehadirannya akan membuka konektivitas segar yang memacu pertumbuhan ekonomi dan sektor pariwisata, terutama di kawasan Malang Selatan.
Salah satu titik krusial yang menjadi perhatian adalah keterhubungan ujung tol ini dengan koridor Gondanglegi–Balekambang. Jalur tersebut saat ini memang tengah dikembangkan sebagai akses utama menuju kawasan wisata pantai selatan Kabupaten Malang.
“Ke depan jalur ini akan menjadi penghubung jalur wisata yang menyambung koridor Gondanglegi–Pantai Balekambang. Semoga manfaatnya bisa dirasakan warga Kabupaten Malang, membawa perubahan ekonomi, dan peningkatan wisata di wilayah Kabupaten Malang, terutama Malang Selatan,” ujar Zulham.
Jika dua jalur strategis itu tersambung sempurna, perjalanan wisatawan dari luar daerah menuju pesisir selatan akan jauh lebih singkat. Nyaman. Tidak lagi terjebak macet berjam-jam.
Efek dominonya bakal menjalar ke banyak sektor usaha rakyat. Mulai dari menggeliatnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ramainya tingkat hunian perhotelan, hingga semakin lancarnya distribusi hasil pertanian dan produk lokal warga Kabupaten Malang.
Di sisi lain, Zulham tidak menutup mata terhadap suara-suara warga di tingkat bawah. Ia paham betul betapa tingginya harapan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Malang. Di luar proyek jalan tol, keluhan mengenai jalan rusak di sejumlah kecamatan juga masih menjadi aspirasi yang paling kerap disampaikan warga.
Ia mengajak masyarakat untuk tetap bersabar. Penanganan infrastruktur daerah tidak bisa dikerjakan secara instan dalam semalam. Setiap perbaikan harus melewati tahapan perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan di lapangan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan skala prioritas pemerintah.
“Pemerintah bukan Bandung Bondowoso (tokoh legenda atau cerita rakyat Nusantara). Sekarang usul, besok jalannya jadi. Masyarakat harus sabar, usulan tetap diterima. Insyaallah pelan-pelan seluruh jalan di wilayah Kabupaten Malang akan membaik dan diperbaiki,” tutur Zulham.
Pembangunan memang bergerak bertahap. Namun arahnya sudah jelas: menyambungkan konektivitas, meratakan pembangunan hingga ke desa-desa, dan menguatkan denyut ekonomi seluruh warga Kabupaten Malang. (Ra Indrata)




