Kondisi Konstruksi di Bawah 50 Persen: Pemkot Batu Siapkan Pengadaan Unit Baru Bianglala Alun-Alun

MALANG POST – Pemerintah Kota Batu tengah mematangkan rencana pengadaan unit baru wahana ikonik bianglala bertarif Rp10.000 termasuk asuransi sekaligus merampungkan perbaikan playground Alun-Alun Kota Batu pada Desember 2026, sebagaimana terungkap dalam siaran Radio City Guide 911 FM, Sabtu (14/11/2026).

Ikon wisata kebanggaan di jantung Alun-Alun Kota Batu bakal segera terlahir kembali dengan standar keamanan yang jauh lebih modern.

Dalam siaran Radio City Guide 911 FM, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batu, Chairil Fajar Rofi, membeberkan bahwa bianglala lama yang mangkrak sejak 2022 wajib dirobohkan total karena kekuatan konstruksinya sudah merosot di bawah 50 persen.

DLH saat ini sedang berkoordinasi dengan KPKNL Malang untuk proses penghapusan aset lama sembari mengkaji tiga skema pembiayaan, mulai dari APBD hingga menggandeng pihak swasta.

Untuk menjamin keselamatan pengunjung serta menutup biaya pemeliharaan rutin yang menembus Rp1,5 miliar per tahun, DLH merancang penyesuaian tarif tiket dari Rp5.000 menjadi Rp10.000.

Tarif baru tersebut sudah mencakup jaminan asuransi jiwa serta mewajibkan seluruh operator wahana mengantongi sertifikasi keselamatan kerja dari Disnaker Provinsi Jawa Timur.

“Tarif sepuluh ribu rupiah sudah termasuk asuransi dan biaya perawatan rutin. Kami juga menyiapkan skema harga tiket khusus bagi warga ber-KTP Kota Batu,” ujar Chairil Fajar Rofi.

Perbaikan Playground Bebas Listrik Statis

Selain memproses bianglala, DLH Kota Batu juga mengebut perombakan total area bermain anak (playground) di kawasan Alun-Alun Kota Batu.

Pembongkaran dilakukan menyusul banyaknya laporan keluhan anak-anak yang kerap merasakan sengatan listrik statis saat bermain di atas permukaan rumput sintetis lama.

Chairil menargetkan penggantian seluruh unit permainan anak dan pemasangan material lantai baru tanpa rumput sintetis rampung paling lambat minggu ketiga Desember 2026.

Integrasi Simpul Wisata dan Ruang UMKM

Langkah revitalisasi ruang publik tersebut mendapat catatan kritis dari Ketua Program Studi S1 Pariwisata Universitas Brawijaya, Edriana Pangestuti.

Edriana menegaskan bahwa keberhasilan bianglala baru tidak cukup diukur dari penjualan tiket semata, melainkan dari durasi lama tinggal dan tingkat kepuasan wisatawan.

Wahana ikonik ini harus terintegrasi dengan sentra kuliner, pertunjukan seni budaya, layanan shuttle bus, hingga pusat oleh-oleh di sekitarnya.

“Jika menggandeng pihak swasta, kontraknya wajib transparan, menjaga fungsi sosial ruang publik, serta memberi ruang luas bagi tenaga kerja dan UMKM lokal,” pangkas Edriana. (Iqbal Dzulqarnain/Ra Indrata)