PCNU Soroti Toko Miras Makin Menjamur, Pemkot Batu Siap Tutup yang Ilegal

​MALANG POST – Wali Kota Batu Nurochman memastikan bakal menutup toko minuman keras ilegal usai berkoordinasi dengan Polres Batu, Kamis (12/11/2026), menyusul surat keberatan Ranting NU Oro-Oro Ombo dan PCNU Kota Batu terkait menjamurnya gerai miras yang dikhawatirkan merusak kalangan pelajar.

Keberadaan toko minuman keras (miras) di Kota Batu mulai menuai sorotan. Dua toko miras di Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Batu, bahkan mendapat penolakan keras dari Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama (NU) setempat. Pemerintah Kota (Pemkot) Batu pun memastikan bakal menutup toko miras yang beroperasi tanpa izin.

​Penolakan tersebut disampaikan melalui surat keberatan bernomor 05/PRNU.03/XI/2026 yang ditujukan kepada Kepala Desa Oro-Oro Ombo dan ditembuskan kepada Wali Kota Batu. Surat itu menjadi perbincangan setelah beredar luas di media sosial.

​Dalam surat tersebut, Ranting NU Oro-Oro Ombo secara tegas meminta pemerintah desa mengambil tindakan hingga menutup dua toko miras, yakni Bintang dan Bali Hai. Keduanya beralamat di Jalan Raya Hayam Wuruk, RW 07, Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Batu.

​Keberatan itu dilandasi oleh kekhawatiran terhadap dampak peredaran miras bagi lingkungan masyarakat, terutama generasi muda. Aktivitas penjualan miras di wilayah tersebut juga dinilai bertentangan dengan syariat Islam.

​Wali Kota Batu, Nurochman, mengaku telah menerima surat keberatan tersebut. Penolakan serupa turut disampaikan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Batu. Pemkot Batu juga telah berkoordinasi dengan Polres Batu untuk menindaklanjuti persoalan peredaran miras tersebut.

​”Mengenai toko miras, kemarin sudah ada tindak lanjut. Kami sudah koordinasi dengan Polres Batu. Dari PCNU Kota Batu juga tegas menolak, saya juga telah menerima suratnya,” ujar Nurochman, Kamis (12/11/2026).

​Ia menjelaskan bahwa Pemkot Batu selama ini memperketat perizinan penjualan minuman beralkohol. Sebab, terdapat klasifikasi perizinan sesuai dengan golongan minuman dan jenis kegiatan usaha. Namun, berdasarkan hasil pemantauan pemerintah, masih ditemukan toko miras yang diduga beroperasi tanpa izin.

​”Tindak lanjut dari Pemkot, yang ilegal pasti akan ditutup,” tegasnya.

​Sorotan terhadap toko miras tersebut juga menjadi perhatian serius PCNU Kota Batu. Rais Syuriah PCNU Kota Batu, KH Hazim Sirojudin, mengungkapkan keresahan para ulama atas semakin banyaknya toko miras yang bermunculan dalam beberapa tahun terakhir.

​Ia khawatir, jika tidak dikendalikan, pendirian toko miras akan semakin masif. Kondisi itu dinilai berpotensi menjadi ancaman bagi masyarakat, terutama anak-anak dan kalangan pelajar.

​KH Siroj—sapaan akrabnya—juga menyayangkan keberadaan toko miras yang dinilai seolah-olah dibiarkan dan dipermudah dalam proses perizinannya. Menurutnya, menjamurnya tempat penjualan miras bisa menjadi persoalan serius apabila tidak segera ditangani.

​”Ini keresahan kami sebagai orang tua dan warga negara. Toko miras yang menjamur ini dikhawatirkan merusak anak-anak kita, para pelajar. Di tempat-tempat itulah pelanggaran terjadi,” ujarnya.

​Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya muncul di Desa Oro-Oro Ombo. Pengurus NU di tingkat ranting juga mulai menyampaikan keberatan atas keberadaan toko miras di lingkungan masing-masing yang dinilai luput dari pengawasan.

​Penolakan terhadap toko Bintang dan Bali Hai di Desa Oro-Oro Ombo menjadi salah satu bentuk gejolak tersebut. PCNU berharap pemerintah tidak mengabaikan aspirasi masyarakat dan mengambil langkah konkret untuk mengendalikan peredaran miras.

​Di sisi lain, penjualan minuman beralkohol memang memiliki klasifikasi dan ketentuan perizinan tersendiri. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 33 Tahun 2025, minuman beralkohol dibagi menjadi tiga golongan berdasarkan kadar etil alkohol atau etanol.

​Golongan A memiliki kadar alkohol maksimal 5 persen, golongan B memiliki kadar lebih dari 5 hingga 20 persen, sedangkan golongan C memiliki kadar lebih dari 20 hingga 55 persen.

​Perbedaan golongan tersebut turut menentukan mekanisme penjualan. Untuk golongan A, penjualan eceran pada prinsipnya dapat dilakukan melalui pasar swalayan (supermarket), perkulakan (hypermarket), toko bebas bea, serta tempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

​Sementara itu, penjualan langsung golongan B dan C untuk dikonsumsi di tempat diperuntukkan bagi hotel, restoran, bar, serta tempat lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan. Penjualan ecerannya juga harus melalui tempat yang diperbolehkan dan memenuhi persyaratan perizinan.

​Dengan adanya klasifikasi tersebut, pengawasan tidak hanya menyangkut kepemilikan izin, melainkan juga kesesuaian jenis izin, golongan minuman yang dijual, serta lokasi usaha. (Ananto Wibowo/Ra Indrata)