Akademisi UM Tegaskan Pentingnya Pemulihan Ekosistem dalam Penanganan Karhutla

​MALANG POST – Akademisi Teknik Lingkungan Universitas Negeri Malang (UM) Jenvia Rista Pratiwi menegaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak boleh berhenti pada pemadaman api, Jumat (13/11/2026), melainkan wajib menyasar pemulihan ekosistem menyeluruh karena restorasi alami pascakebakaran membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun.

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kerap dipandang sebagai bencana musiman yang muncul ketika musim kemarau tiba. Ketika api membesar, perhatian publik tertuju pada upaya pemadaman, luas lahan yang terbakar, dan kepulan asap yang mengganggu aktivitas masyarakat.

​Namun, persoalan karhutla sesungguhnya jauh lebih kompleks daripada sekadar peristiwa terbakarnya vegetasi. Di balik kobaran api, terdapat kerusakan ekologis yang dapat berlangsung selama puluhan hingga ratusan tahun.

​Dalam perspektif pengelolaan lingkungan, kekeringan memang menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko kebakaran. Akan tetapi, kondisi tersebut bukan satu-satunya penyebab. Seperti dijelaskan oleh Jenvia Rista Pratiwi, S.Si., M.Ling., akademisi Teknik Lingkungan Universitas Negeri Malang (UM), bahwa kebakaran tetap membutuhkan pemicu awal (trigger).

​Oleh karena itu, memahami sumber api, aktivitas manusia, dan kronologi kejadian menjadi langkah penting untuk mengidentifikasi penyebab serta mencegah peristiwa serupa terulang.

​Pandangan ini menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak semestinya hanya berorientasi pada kondisi alam. Evaluasi terhadap aktivitas manusia, khususnya praktik pembukaan dan pembersihan lahan dengan cara membakar, juga harus menjadi perhatian utama. Tanpa memahami akar persoalan, upaya pengendalian kebakaran berisiko hanya menjadi tindakan reaktif yang terus berulang setiap musim kemarau.

​Asap Karhutla, Ancaman yang Tidak Selalu Terlihat

​Salah satu dampak paling nyata dari karhutla adalah penurunan kualitas udara. Asap yang dihasilkan dari pembakaran vegetasi mengandung berbagai polutan, termasuk partikulat PM2,5 dan PM10. Di antara keduanya, PM2,5 menjadi perhatian khusus karena ukurannya sangat kecil sehingga dapat menembus jauh ke dalam saluran pernapasan hingga mencapai paru-paru.

​”Paparan partikulat di udara itu meningkatkan risiko gangguan kesehatan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Kelompok rentan seperti balita, lansia, dan ibu hamil perlu mendapatkan perhatian lebih karena memiliki risiko lebih besar terhadap dampak pencemaran udara,” ujar Jenvia saat diwawancarai Humas UM yang disampaikan kepada Malang Post, Jumat (13/11/2026).

​Persoalan ini juga tidak berhenti pada keberadaan asap di sekitar lokasi kebakaran. Kecepatan dan arah angin, serta suhu udara, turut menentukan seberapa jauh polutan menyebar dan menjangkau kawasan permukiman. Artinya, dampak karhutla dapat dirasakan oleh masyarakat yang berada jauh dari titik kebakaran.

​Oleh karena itu, penanganan karhutla perlu disertai dengan pemantauan kualitas udara secara berkala. Pengukuran partikulat PM2,5 dan PM10, serta parameter pencemar lainnya, dapat menjadi dasar untuk mengetahui tingkat paparan dan menentukan langkah perlindungan masyarakat. Informasi kualitas udara juga perlu disampaikan secara terbuka agar masyarakat dapat mengambil tindakan pencegahan yang tepat.

​Kerusakan Menjangkau Kehidupan di Bawah Tanah

​Selain mengancam kesehatan manusia, karhutla meninggalkan kerusakan yang jauh lebih luas pada ekosistem. Api tidak hanya menghanguskan pepohonan dan vegetasi, melainkan juga menghilangkan lapisan serasah, yaitu tumpukan daun dan material organik di permukaan tanah yang berfungsi menjaga kelembapan serta mendukung keseimbangan ekosistem.

​Menurut Jenvia, kerusakan tanah akibat kebakaran dapat dilihat melalui tiga aspek, yaitu secara fisik, kimia, dan biologi.

​”Secara fisik, kebakaran mengurangi ketebalan serasah dan memengaruhi kelembapan tanah. Secara kimia, abu hasil pembakaran dapat mengubah tingkat keasaman atau pH tanah. Sementara itu, secara biologis, api dapat mematikan mikroorganisme penting, termasuk bakteri yang berperan dalam siklus nutrisi, serta organisme tanah seperti cacing,” ungkap Jenvia.

​Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa tanah bukan sekadar media tempat tumbuhnya tanaman. Tanah merupakan ekosistem hidup yang memiliki keterkaitan antara komponen fisik, kimia, dan biologis. Ketika salah satu komponen mengalami kerusakan, keseimbangan ekosistem secara keseluruhan ikut terganggu.

​Tantangan menjadi semakin besar ketika kebakaran terjadi di lahan gambut. Berbeda dengan tanah mineral, gambut memiliki kandungan bahan organik tinggi sehingga lebih rentan terbakar. Bahkan, api dapat merambat dan bertahan di bawah permukaan tanah. Kondisi ini menyebabkan kebakaran seolah-olah telah padam, padahal masih terdapat titik panas yang berpotensi memicu kebakaran kembali.

​Fenomena tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan pemadaman tidak cukup dinilai dari hilangnya api yang terlihat di permukaan. Pemantauan pascapemadaman harus dilakukan secara intensif untuk memastikan tidak ada bara atau titik panas yang tersisa di dalam tanah. Teknologi seperti hujan buatan pun memiliki keterbatasan karena belum tentu mampu menjangkau sumber api yang berada jauh di bawah permukaan.

​Pemulihan Ekosistem Tidak Bisa Instan

​Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah lamanya proses pemulihan ekosistem pascakebakaran. Masyarakat sering kali menganggap bahwa lahan yang telah terbakar dapat kembali hijau setelah ditanami pohon. Padahal, pemulihan ekosistem tidak sesederhana mengganti vegetasi yang hilang.

​Jenvia menjelaskan bahwa proses suksesi atau pemulihan alami membutuhkan waktu panjang. Pemulihan awal hingga tumbuhnya spesies pionir dapat berlangsung sekitar 10–20 tahun, bahkan pemulihan ekosistem secara menyeluruh dapat membutuhkan waktu hingga ratusan tahun.

​”Manusia memang dapat membantu mempercepat proses tersebut melalui intervensi ekologis, seperti penanaman spesies pionir dan vegetasi endemik yang sesuai dengan karakteristik lingkungan setempat. Namun, intervensi tersebut tidak serta-merta mengembalikan seluruh fungsi ekosistem seperti sebelum kebakaran,” tegas Jenvia.

​Hal ini penting dipahami agar program rehabilitasi lahan tidak hanya berorientasi pada jumlah pohon yang ditanam. Keberhasilan restorasi semestinya juga diukur dari pulihnya kelembapan dan kualitas tanah, keberadaan organisme penyusun ekosistem, kemampuan lahan menyerap air, serta kembalinya fungsi ekologis kawasan.

​Hutan memiliki peran penting sebagai penyerap karbon dioksida, penghasil oksigen, penjaga keseimbangan tata air, sekaligus habitat berbagai keanekaragaman hayati. Ketika hutan terbakar, fungsi-fungsi tersebut ikut terganggu. Dengan demikian, restorasi pascakarhutla bukan hanya upaya menghijaukan kembali lahan, melainkan juga mengembalikan fungsi lingkungan yang menopang kehidupan.

​Edukasi dan Kolaborasi Kunci Pencegahan

​Di tengah perkembangan teknologi pengendalian kebakaran, kesadaran masyarakat tetap menjadi fondasi penting dalam pencegahan karhutla. Teknologi pemadaman secanggih apa pun tidak akan menyelesaikan persoalan apabila praktik pembukaan lahan dengan cara membakar masih terus dilakukan.

​Edukasi lingkungan perlu diarahkan pada perubahan perilaku, bukan sekadar penyampaian informasi mengenai bahaya kebakaran. Masyarakat perlu memahami konsekuensi ekologis dari pembakaran lahan, mulai dari kerusakan tanah, pencemaran udara, ancaman kesehatan, hingga hilangnya fungsi ekosistem dalam jangka panjang.

​Dalam konteks ini, akademisi memiliki peran strategis untuk menghadirkan kajian ilmiah yang dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan. Pemerintah perlu memperkuat regulasi, pengawasan, dan sistem pemantauan kebakaran. Sementara itu, masyarakat lokal dan pemilik lahan harus dilibatkan dalam perencanaan maupun pelaksanaan upaya pencegahan dan pemulihan.

​Kolaborasi tersebut juga perlu mempertimbangkan karakteristik ekologis setiap wilayah. Lahan gambut, misalnya, membutuhkan pengelolaan tata air untuk menjaga kelembapan dan mengurangi risiko kekeringan ekstrem. Sementara itu, pemulihan tanah mineral memerlukan pemilihan vegetasi yang sesuai dengan kondisi lahan pascakebakaran.

​Berhenti Padamkan Api, Mulai Pulihkan Ekosistem

​Karhutla seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi kembali cara manusia mengelola lingkungan. Selama ini, keberhasilan penanganan sering kali diukur dari seberapa cepat api dapat dipadamkan. Padahal, persoalan sesungguhnya baru dimulai ketika api telah berhenti menyala.

​Lahan yang terbakar masih menyimpan berbagai persoalan, mulai dari perubahan karakteristik tanah, hilangnya keanekaragaman hayati, potensi kebakaran bawah permukaan, hingga terganggunya fungsi ekologis kawasan. Semua itu membutuhkan pemantauan dan pemulihan yang konsisten.

​Oleh karena itu, penanganan karhutla harus bergerak dari pendekatan yang berorientasi pada pemadaman menuju pengelolaan lingkungan yang menyeluruh. Pencegahan, penegakan kebijakan, edukasi masyarakat, pemantauan pascakebakaran, dan restorasi ekosistem harus menjadi satu kesatuan strategi.

​Pada akhirnya, hutan bukan sekadar kumpulan pepohonan yang dapat ditanam kembali setelah terbakar. Hutan merupakan sistem kehidupan yang terbentuk melalui proses ekologis panjang. Memulihkannya membutuhkan ilmu pengetahuan, kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan, serta keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

​Sebagaimana menjadi pesan penting dari perspektif keilmuan Jenvia, pemulihan ekosistem tidak dapat berlangsung secara instan. Oleh karena itu, keberhasilan menghadapi karhutla tidak semestinya hanya dilihat dari padamnya api hari ini, melainkan juga dari kemampuan kita memastikan hutan tetap mampu menopang kehidupan generasi mendatang. (*/M. Abd. Rachman Rozzi/Januar Triwahyudi)