MALANG POST – Oknum guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di SMKN 11 Malang berinisial HK (51) resmi ditarik ke Kantor Cabang Dinas (Cabdin) Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kota Malang dan Kota Batu untuk menjalani pemeriksaan intensif terkait dengan dugaan tindakan asusila terhadap siswa kelas XII berinisial R (18), Kamis (12/11/2026).
Tabir misteri di balik mencuatnya dugaan kasus pelecehan seksual yang menyeret tenaga pengajar di SMKN 11 Malang mulai menemui titik terang.
Pada Kamis (12/11/2026), jajaran kepolisian dari Polsek Sukun membeberkan perkembangan komunikasi dengan pihak keluarga korban.
Kapolsek Sukun, AKP Alamsyah Nugraha, membenarkan bahwa korban merupakan siswa kelas XII berinisial R (18), sedangkan terduga pelaku adalah oknum guru berinisial HK (51).
Pihak kepolisian sejatinya telah merespons cepat dengan memberikan arahan langsung kepada keluarga korban untuk membuat laporan pidana resmi.
Namun, pihak keluarga memutuskan menempuh pertimbangan berbeda, demi melindungi masa depan akademik sang anak. Keluarga mengkhawatirkan kondisi psikologis dan stabilitas mental korban yang saat ini tengah bersiap menghadapi rangkaian ujian akhir sekolah.
Atas kesepakatan bersama dalam rapat internal sebelumnya, keluarga memilih agar persoalan ini ditangani dan diselesaikan melalui mekanisme internal pihak sekolah dan dinas pendidikan.
”Pertimbangan utamanya pada kondisi psikologis putra mereka, mengingat korban sedang menyambut persiapan ujian sekolah. Keluarga berharap mentalnya tidak terganggu sehingga memilih jalur penyelesaian internal,” terang AKP Alamsyah Nugraha, Kamis (12/11/2026).
Meski belum menerima laporan resmi dari pihak keluarga, Polsek Sukun memastikan tidak menutup mata.
AKP Alamsyah membuka ruang pengaduan selebar-lebarnya bagi siswa lain, orang tua, maupun saksi mata yang mengetahui atau pernah mengalami tindakan serupa di lingkungan sekolah.
Kronologi Pertemuan Kafe dan Penarikan ke Cabdin
Kepala SMKN 11 Malang, Cone Kustanto Arifin, turut membeberkan kronologi mencuatnya dugaan tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh HK.
Berdasarkan penelusuran pihak sekolah, insiden tersebut terjadi di luar jam sekolah sekitar bulan Juni atau Juli 2026 lalu.
Berawal dari ajakan “ngopi bareng”, HK dan R tercatat melakukan pertemuan sebanyak tiga kali di lokasi berbeda, baik di kafe maupun hunian rumah.
Dalam salah satu pertemuan tersebut, oknum guru HK diduga menyelipkan aksi tidak senonoh dengan meraba sebagian anggota tubuh korban.
R yang merasa dilecehkan langsung melancarkan penolakan keras dan menyatakan keberatannya hingga kasus ini akhirnya mencuat di media sosial.
Menindaklanjuti hasil pemeriksaan intensif di internal sekolah, status penugasan HK kini telah ditarik sementara ke Cabdin Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan etik dan pembinaan lanjutan.
”Korban langsung menolak dan keberatan atas perlakuan itu. Setelah kami lakukan pemeriksaan intensif di sekolah, HK langsung ditarik ke dinas untuk pemeriksaan dan pembinaan lebih lanjut,” jelas Cone Kustanto Arifin.
Rekam Jejak HK dan Kebuntuan Konfirmasi Dinas
Penelusuran informasi yang dihimpun Malang Post mengungkap, HK (51) sebelumnya mengawali karier mengajar sebagai guru honorer di SMKN 7 Malang.
Ia kemudian berpindah tugas ke SMKN 11 Malang setelah resmi diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) berstatus PPPK pada tahun 2022 lalu.
Sejumlah rekan sejawat dan kenalan mengaku terkejut dan sangat menyayangkan perbuatan yang menyeret nama HK. Pasalnya, selama berinteraksi di lingkungan kerja, HK dikenal berkelakuan wajar dan telah memiliki kehidupan rumah tangga yang harmonis.
”Informasinya HK ini sudah berkeluarga. Orang-orang yang mengenalnya juga kaget karena kesehariannya terlihat biasa saja,” ungkap salah satu sumber internal Malang Post yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Sementara itu, upaya konfirmasi yang dilayangkan awak media kepada Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Timur, Aries Agung Paewai, serta Kepala Cabdin Wilayah Kota Malang dan Kota Batu, Ratna Hastini Dewi, masih belum membuahkan hasil.
Hingga berita ini diturunkan, kedua pejabat pemegang kewenangan jenjang pendidikan menengah di Jawa Timur tersebut belum memberikan tanggapan resmi. (Iwan Kaconk/Ra Indrata)




