MALANG POST – Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menginstruksikan DLH dan Satpol PP, membongkar tiang reklame yang melanggar PKS serta Perda 2/2022 di Klojen-Lowokwaru, Selasa (10/11/2026), di tengah desakan gerak cepat DPRD Fraksi PKB, Arief Wahyudi dan sorotan isu transparansi izin internal ASN.

Gelombang tekanan publik atas carut-marutnya tata kelola “hutan reklame” di Kota Malang, akhirnya direspons langsung oleh pemegang pimpinan tertinggi Pemerintah Kota (Pemkot) Malang.

Pada Selasa (10/11/2026), Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, secara resmi angkat bicara menyikapi maraknya penempatan tiang reklame komersial, yang dinilai menyalahi tata ruang kota.

Wahyu menegaskan, pendirian sejumlah konstruksi reklame di kawasan Lowokwaru maupun Klojen, terbukti tidak sesuai dengan klausul kesepakatan PKS yang telah ditandatangani.

Ia memerintahkan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, untuk segera menarik tiang reklame dari lokasi ilegal dan mengembalikannya ke titik Ruang Milik Jalan (Rumija) yang sah.

Jika pihak pemilik vendor reklame terbukti mengabaikan PKS, Wahyu mendesak agar penegak Perda melangkah cepat melakukan pemotongan konstruksi di lapangan.

“Sudah saya perintahkan untuk memindahkan reklame yang tidak sesuai peruntukannya. Saya perintahkan segera bongkar atau sesuaikan dengan Rumija yang tertera di PKS,” tegas Wahyu Hidayat, Selasa (10/11/2026).

Wahyu menambahkan, dirinya menerima laporan bahwa sebagian tiang reklame bermasalah telah dibongkar oleh pemiliknya. Namun, ia berjanji akan menerjunkan tim, untuk mengecek kembali lokasi fisik di lapangan, guna memastikan tidak ada lagi reklame bodong yang berdiri menantang aturan.

Satpol PP Tunggu DLH dan Sorotan DPRD

Menanggapi perintah tegas dari Wali Kota, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kota Malang, Prayitno, menyatakan kesiapannya untuk bergerak.

Kendati demikian, Prayitno membeberkan bahwa posisi eksekusi penertiban saat ini, sepenuhnya berada di tangan DLH Kota Malang, selaku instansi pengampu Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan titik reklame.

Satpol PP menegaskan siap menurunkan personel penuh, untuk melakukan pendampingan penertiban begitu surat permohonan resmi dari DLH diterbitkan.

“Prinsipnya kami siap turun ke lokasi penertiban reklame yang melanggar regulasi. Sekarang bolanya ada di DLH,” ujar Prayitno.

Di sisi lain, konsistensi suara kritis terus digaungkan oleh anggota DPRD Kota Malang dari Fraksi PKB, Arief Wahyudi.

Arief menilai langkah tegas Wali Kota, yang memerintahkan pembongkaran reklame penabrak Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame, sudah sangat tepat.

Namun, ia mengingatkan agar ketegasan Wali Kota tidak menguap di tingkat jajaran kepala dinas.

Arief mendesak DLH dan Satpol PP segera melancarkan gerak cepat di lapangan dan tidak memperlambat eksekusi. Ia bahkan meminta Wali Kota mengevaluasi secara khusus kinerja kepala OPD yang lamban merespons aduan keresahan warga.

“Perintah Wali Kota sudah tepat. Sekarang penegak Perda dan DLH harus gerak cepat, jangan lambat. Kinerja OPD yang lelet menyikapi masalah rakyat harus dievaluasi,” tegas Arief Wahyudi pedas.

Bocoran ASN dan Kebuntuan Transparansi

Di balik saling lempar kewenangan antar-OPD teknis Pemkot Malang, muncul kesaksian mengejutkan dari internal korps pegawai negeri.

Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Malang—yang meminta identitasnya dirahasiakan—membeberkan fakta lain di balik polemik reklame tersebut.

Sumber internal tersebut menuding, bola panas dan asumsi liar di tengah masyarakat, sejatinya sengaja dipicu oleh sikap Pemkot Malang sendiri yang tidak transparan.

Ia mengungkapkan, sebagian perizinan reklame yang diributkan publik, sejatinya sudah dikeluarkan oleh dinas perizinan.

Namun, pejabat terkait terkesan sengaja menutup pintu informasi dan enggan memberikan jawaban jujur, saat dikonfirmasi oleh awak media. Sikap tertutup tersebut, memicu persepsi di masyarakat seolah-olah tiang reklame tersebut berdiri liar tanpa mengantongi izin sama sekali.

“Perizinannya sejatinya sudah keluar, tetapi pejabatnya tidak mau terbuka ke wartawan. Terkesan seolah-olah belum berizin. Nanti kalau sudah terdesak, Pemkot baru menjawab dengan berdalih ini dan itu,” beber sumber ASN tersebut blak-blakan.

Kebuntuan transparansi informasi ini, kian mempertegas mendesaknya pembenahan total sistem tata kelola dan perizinan reklame di Kota Malang. (Iwan Kaconk/Ra Indrata)