128 Titik Longsor Terjang 9 Kecamatan, BPBD Kabupaten Malang Gelar Rakor Tanggap Darurat Bencana

MALANG POST – BPBD Kabupaten Malang menggelar rapat koordinasi penetapan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Pendopo Panji Kepanjen, Jumat (6/11/2026), guna menyiagakan 104 personel gabungan dan skema pentahelix pascabencana longsor serta banjir yang menerjang 128 titik di sembilan kecamatan.

Ancaman bencana hidrometeorologi di Kabupaten Malang menjadi perhatian serius pemerintah daerah menjelang periode musim hujan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang memperkuat kesiapsiagaan lintas sektor menyusul tingginya intensitas hujan yang telah memicu bencana tanah longsor, banjir, hingga cuaca ekstrem di sejumlah wilayah.

Dalam kurun waktu tiga hari, BPBD Kabupaten Malang mencatat sebanyak 128 kejadian tanah longsor, banjir di delapan wilayah, serta cuaca ekstrem di dua titik. Data tersebut menjadi peringatan bahwa potensi bencana akibat tingginya curah hujan membutuhkan penanganan cepat dan koordinasi yang lebih kuat.

Kesiapsiagaan itu dibahas dalam rapat koordinasi penetapan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi yang digelar di Pendopo Panji Kepanjen, Jumat (6/11/2026). Rapat melibatkan berbagai instansi dan unsur terkait untuk menyatukan langkah menghadapi potensi bencana di Kabupaten Malang.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang, Purwoto, menegaskan bahwa penanganan bencana tidak boleh dilakukan dengan pola menunggu laporan atau instruksi semata. Seluruh unsur harus bergerak cepat begitu muncul informasi adanya kejadian bencana di wilayah masing-masing.

“Dalam menangani bencana, kita tidak boleh menunggu. Harus sigap dan cepat turun ke lapangan. Begitu ada informasi kejadian, personel harus segera bergerak untuk melakukan penanganan,” tegas Purwoto dalam rakor tersebut.

Menurutnya, kondisi cuaca dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan bahwa ancaman bencana hidrometeorologi perlu diantisipasi secara serius. Bahkan, setelah pelaksanaan apel kesiapsiagaan bersama Kapolres Malang, hujan berintensitas tinggi kembali terjadi di sejumlah wilayah dan memicu tanah longsor.

KALAKSA: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Malang, Purwoto saat memberikan pemaparan kebencanaan. (Foto: Suseno/Malang Post)

BPBD juga mencermati prediksi BMKG terkait dengan musim hujan 2027 yang berpotensi membawa intensitas hujan sedang hingga tinggi di sejumlah wilayah Kabupaten Malang. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko longsor, banjir, pohon tumbang, serta berbagai kejadian cuaca ekstrem lainnya.

“Berdasarkan catatan kami, kejadian yang perlu diwaspadai meliputi tanah longsor, banjir, dan pohon tumbang. Beberapa wilayah Kabupaten Malang memang memiliki potensi bencana hidrometeorologi yang harus diantisipasi sejak dini,” jelasnya.

Purwoto menekankan bahwa kesiapsiagaan menghadapi bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab BPBD. Penanganan membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan kelurahan, hingga unsur TNI-Polri serta relawan.

Oleh karena itu, BPBD mengandalkan jaringan informasi dari para pemangku wilayah, terutama camat, kepala desa, dan lurah. Informasi dari wilayah menjadi dasar penting untuk mempercepat mobilisasi personel dan bantuan menuju lokasi terdampak.

“Penanganan bencana tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab BPBD. Semua harus memiliki peran. Kita membutuhkan kerja sama lintas sektor agar penanganan di lapangan bisa lebih cepat dan tepat,” ujarnya.

Untuk memperkuat respons kedaruratan, BPBD tidak hanya mengaktifkan pos komando, melainkan juga mengoperasikan pos lapangan. Personel dari berbagai unsur disiapkan bergerak bersama menuju lokasi bencana sesuai dengan kebutuhan penanganan.

Dukungan lintas instansi turut melibatkan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, BAZNAS, serta unsur lainnya. Dinas Kesehatan disiapkan untuk memberikan pelayanan medis dan penanganan kedaruratan, sementara dukungan logistik bagi warga terdampak juga menjadi bagian penting dalam respons bencana.

Purwoto mengapresiasi dukungan BAZNAS yang selama ini dinilai cepat dalam menyalurkan bantuan logistik ke lokasi bencana. Menurutnya, kecepatan distribusi bantuan sangat dibutuhkan agar kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi.

“Bantuan logistik harus bisa sampai dengan cepat dan tepat sasaran. Kami mengapresiasi dukungan BAZNAS yang selama ini turut bergerak membantu masyarakat di lokasi bencana,” katanya.

Pelibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari pendekatan pentahelix dalam penanggulangan bencana. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharapkan menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penanganan.

Melalui koordinasi lintas sektor dan penguatan pos lapangan, BPBD Kabupaten Malang berupaya memastikan kesiapsiagaan tidak berhenti pada rapat maupun apel siaga. Kecepatan informasi, mobilisasi personel, pelayanan medis, serta distribusi logistik menjadi kunci untuk meminimalkan risiko dan dampak bencana hidrometeorologi terhadap masyarakat.

Dalam catatan BPBD, kejadian pada periode 30 Oktober hingga 2 November 2026 berdampak pada sembilan kecamatan dan 31 desa. Tercatat 128 titik tanah longsor, delapan lokasi banjir luapan, serta dua titik kejadian cuaca ekstrem.

Dampaknya juga menyentuh permukiman dan infrastruktur masyarakat. Sebanyak 121 rumah dilaporkan mengalami kerusakan, 68 rumah tergenang banjir, 17 infrastruktur terdampak, serta sekitar 50 hektare lahan mengalami dampak bencana.

Menghadapi potensi kejadian serupa, BPBD menyiapkan skema operasi tanggap darurat melalui aktivasi Pos Komando (Posko) dan Pos Lapangan (Poslap). Langkah tersebut disertai kesiagaan peralatan, perlengkapan, kendaraan pendukung, serta pemantauan dan koordinasi rutin dengan wilayah rawan bencana.

Penanganan juga dirancang melibatkan pembagian tugas lintas organisasi perangkat daerah. BPBD bertanggung jawab pada kaji cepat, pengendalian operasi, dan evakuasi awal. Dinas Sosial menangani kebutuhan pengungsi dan kelompok rentan, sedangkan Dinas Kesehatan menyiapkan pelayanan medis darurat.

Dukungan teknis juga disiapkan melalui Dinas Pekerjaan Umum untuk mobilisasi alat berat dan penanganan infrastruktur. Dinas Perhubungan berperan mengatur lalu lintas serta jalur evakuasi, sementara Satpol PP dan Damkar mendukung pengamanan hingga operasi pembersihan.

Kesiapan sumber daya menjadi bagian penting dalam rencana tersebut. BPBD Kabupaten Malang mencatat kekuatan 56 personel, ditambah sekitar 48 personel unsur relawan yang tersebar di empat titik Poslap.

Sarana pendukung yang disiapkan meliputi dua unit alat berat, tiga truk tangki, satu truk serbaguna, satu truk pasukan, tiga kendaraan rescue, dua mobil pikap, serta empat ambulans evakuasi.

Selain kesiapan personel dan armada, koordinasi dengan kecamatan serta pemerintah desa menjadi perhatian. Kedua unsur tersebut memiliki peran penting dalam pelaporan kejadian, validasi data korban, dan pelaksanaan evakuasi awal ketika bencana terjadi.

Sementara itu, berdasarkan prakiraan dalam materi BPBD, awal musim hujan diperkirakan berlangsung pada Desember 2026, dengan puncak musim hujan pada Januari hingga Februari 2027. Kondisi tersebut menjadi dasar penguatan kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana di wilayah Kabupaten Malang. (Suseno)