Hindari Gesekan Sosial Angkot: Titik Start Trans Jatim Koridor 2 Digeser ke Terminal Madyopuro

MALANG POST – Dinas Perhubungan Jawa Timur, resmi meluncurkan armada bus Trans Jatim Koridor 2 Malang Raya rute Terminal Madyopuro menuju Terminal Talangagung Kepanjen, dengan menyiapkan 15 unit armada operasional, Kamis (29/10/2026).

​Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memacu pembenahan moda transportasi publik massal di kawasan aglomerasi Malang Raya.

​Dalam dialog talkshow di Radio City Guide FM pada Kamis (29/10/2026), Kasi Sarana Angkutan Jalan Dishub Jatim, Cito Eko Yuly, mengumumkan peluncuran resmi Trans Jatim Koridor 2 pada Jumat (30/10/2026) esok.

​Pihaknya menyiagakan 15 unit bus—14 armada aktif dan 1 cadangan—yang beroperasi saban hari mulai pukul 05.00 WIB hingga 21.00 WIB.

​Tarif tiket ditetapkan sangat terjangkau, yakni Rp 5.000 untuk penumpang umum serta Rp 2.500 bagi kalangan pelajar dan mahasiswa.

​Demi mengantisipasi benturan sosial dengan pengemudi angkutan kota (angkot), titik awal pemberhentian (start) sementara waktu dipindahkan ke Terminal Madyopuro, bukan dari Terminal Arjosari.

​Melintasi 56 titik selter di Kabupaten Malang, bus bakal melayani rute Terminal Madyopuro, Terminal Hamid Rusdi, dan berakhir di Terminal Talangagung Kepanjen.

​”Kami juga meluncurkan armada bus AKDP swasta rute Arjosari-Sendangbiru untuk menghidupkan pariwisata Malang Selatan, serta layanan kargo Trans Jatim Ekspedisi (TRADISI) menggandeng JNE dan Jasa Raharja Putra,” terang Cito.

​Dukungan Dewan dan Catatan Kritis Organda

​Langkah progresif perbaikan transportasi umum ini mendulang apresiasi dari legislatif.

​Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Muhammad Anas Muttaqin, menegaskan bahwa ketersediaan transportasi publik lokal yang terintegrasi merupakan syarat mutlak kemajuan daerah aglomerasi.

​Pemerintah daerah bertugas mendorong tata kelola transportasi yang aman dan nyaman bagi seluruh lapisan warga.

​Sementara itu, Ketua DPC Organda Malang Raya, Purwono Tjokro Darsono, melayangkan catatan kritis terkait penataan rute dan konflik sosial sopir angkot.

​Purwono menilai penolakan angkot di Arjosari harus segera diurai lewat dialog persuasif agar rute awal tidak terlalu jauh dari pusat pergerakan penumpang.

​Ia menyoroti sebagian sopir angkot yang enggan bergabung dalam program angkutan gratis akibat masalah kelengkapan izin armada serta zona nyaman penarikan tarif tidak resmi.

​”Pemerintah perlu memperketat komunikasi intensif dengan para sopir angkot agar konflik sosial tidak terus berlarut,” pangkas Purwono. (Wulan Indriyani/Ra Indrata)