Kesenjangan Pendampingan UMKM Batu: 31 Ribu Pelaku Usaha, Baru 1.500 Aktif di PLUT

MALANG POST – Wali Kota Batu Nurochman menyoroti kesenjangan pendampingan usaha pada pembukaan On Boarding SAPA UMKM di PLUT KUMKM Kota Batu, Kamis (24/9/2026), akibat baru 1.500 dari 31 ribu pelaku UMKM yang aktif memanfaatkan fasilitas pembinaan pemerintah.

Jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Batu terbilang cukup besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat sekitar 31 ribu pengusaha UMKM. Namun, belum seluruhnya tersentuh program pendampingan secara optimal.

​Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Wali Kota Batu, Nurochman, dalam kegiatan On Boarding SAPA UMKM dan Lokakarya Pemasaran Produk UMKM di Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM Kota Batu, Kamis (24/9/2026).

​Cak Nur, sapaan akrab Nurochman, mengungkapkan bahwa dari sekitar 31 ribu UMKM yang ada, baru sekitar 4.000 pelaku usaha yang terdaftar resmi di PLUT KUMKM. Sementara itu, pelaku usaha yang aktif berkomunikasi, mendapatkan edukasi, pendampingan, maupun pembinaan baru berkisar 1.500 UMKM.

​“Hal ini memicu pertanyaan bagi saya. Ada 31 ribu pengusaha UMKM, tetapi yang lain belum tersentuh keberadaan PLUT. Lantas, apakah PLUT ini memiliki manfaat nyata atau tidak bagi UMKM,” kata Cak Nur, Kamis (24/9/2026).

​PAPARAN: Wali Kota Batu, Nurochman saat melakukan paparan di kegiatan On Boarding SAPA UMIM dan Workshop Pemasaran Produk UMKM di PLUT KUMKM Kota Batu. (Foto: Ananto Wibowo/Malang Post)

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan masih adanya pekerjaan rumah besar dalam memperluas jangkauan pendampingan. Padahal, PLUT memiliki posisi strategis sebagai pintu masuk berbagai program pemberdayaan UMKM dari pemerintah pusat maupun daerah.

​Oleh karena itu, Cak Nur meminta agar distribusi informasi kepada pelaku UMKM diperkuat secara masif. Jangan sampai para pelaku usaha tidak mendapatkan akses informasi hanya karena tidak datang langsung ke gedung PLUT.

​“Apakah mereka tidak datang ke PLUT karena kurang informasi, atau enggan ke PLUT karena merasa tidak ada manfaatnya? Kewajiban kita adalah memastikan distribusi informasi harus sampai kepada para pengusaha UMKM,” tegasnya.

​Pemkot Batu, lanjutnya, akan mendorong pola jemput bola. Informasi mengenai permodalan, perizinan, pelatihan, hingga pendampingan usaha akan didistribusikan secara langsung melalui kelompok-kelompok usaha di tingkat desa dan kelurahan.

​Langkah tersebut sekaligus diperkuat melalui pemanfaatan teknologi digital, salah satunya lewat Program 365 UP yang terintegrasi dengan aplikasi SAPA UMKM. Program 365 UP mengusung tema “Berani Mulai, Bertumbuh, dan Siap”. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 50 UMKM yang telah melalui proses kurasi ketat mengikuti tahapan on boarding SAPA UMKM.

​Asisten Deputi Pembinaan Jabatan Fungsional Pengembang Kewirausahaan Kementerian UMKM, Adi Trisnojuwono, mengatakan bahwa integrasi tersebut diharapkan membuat pelaku UMKM dapat tumbuh dan berkembang lebih cepat. “Kami mengapresiasi Program 365 UP ini. Langkah ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah dalam rangka menumbuhkembangkan wirausaha di Kota Batu,” katanya.

​Menurut Adi, pertumbuhan UMKM memiliki dampak yang jauh lebih luas. Ketika kapasitas usaha berkembang, para pelaku UMKM berpotensi membuka lapangan kerja baru sehingga turut mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

​Tantangan pembinaan, kata dia, juga tidak ringan jika melihat jumlah pelaku usaha secara nasional. Berdasarkan pendataan yang dipaparkannya, terdapat sekitar 30 juta pengusaha nonpertanian, sedangkan hasil sensus pertanian mencatat sekitar 27 juta pelaku usaha. Jika digabungkan, jumlahnya mencapai sekitar 57 juta unit UMKM.

​“Hal ini menjadi tantangan besar dalam melakukan pembinaan yang merata,” ujarnya.

​

Oleh karena itu, keberadaan data tunggal melalui SAPA UMKM dinilai sangat krusial. Platform tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana pendataan, melainkan juga menjadi ekosistem digital untuk membantu pelaku usaha mengelola bisnis.

​Di dalamnya terdapat sejumlah fitur, mulai dari pencatatan keuangan usaha sederhana hingga fasilitas pembayaran digital menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Sistem tersebut juga dirancang terintegrasi dengan berbagai kementerian dan lembaga.

​“Hal penting dalam SAPA UMKM adalah menghilangkan ego sektoral. Sistem ini sudah terintegrasi ke 18 kementerian dan lembaga, kemudian ada lima kementerian lagi yang sudah melakukan on boarding. Dengan demikian, pelaku UMKM bisa mengetahui berbagai program yang tersedia,” jelas Adi.

​Sementara itu, Asisten Deputi Pengembangan Usaha Masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM), Slamet Santoso, menilai UMKM Kota Batu memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan. Namun, upaya kenaikan kelas usaha membutuhkan konektivitas antarprogram dan tidak bisa dilakukan secara parsial.

​“Untuk bisa menaikkan kelas pengusaha tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, media 365 UP ini diharapkan bisa saling terkoneksi,” terangnya.

​Slamet juga memaparkan besarnya potensi program pemberdayaan pemerintah. Secara nasional, terdapat anggaran bantuan sosial sekitar Rp508 triliun yang tersebar di 40 kementerian dan lembaga.

​Menurutnya, potensi anggaran tersebut perlu diorkestrasi agar tidak berhenti pada pemberian bantuan konsumtif semata. Salah satu pendekatannya adalah mendorong penerima bantuan sosial yang memiliki potensi usaha untuk berkembang menjadi pelaku UMKM mandiri.

​“Melalui digitalisasi, penerima bantuan dipetakan dan diberi kucuran modal serta pembinaan agar mereka beralih status dari penerima manfaat menjadi pemberi manfaat bagi ekonomi di sekitarnya,” pungkasnya. (Ananto Wibowo)