Kepala Desa Sonowangi, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, Yadiono, saat memberikan keterangan terkait rencana pengelola HIPAM meminta keringanan biaya listrik ke PLN, Rabu (23/9/2026). (Diky Prasetyo)
MALANG POST – Beban listrik menjadi persoalan serius dalam operasional HIPAM Desa Sonowangi, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang. Pembelian token yang bisa mencapai Rp11 juta saat hari raya ikut menekan kemampuan pengelola dalam memberikan kesejahteraan kepada tim teknisi.
Beban listrik menjadi persoalan serius dalam operasional Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPAM) Desa Sonowangi, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang. Pembelian token yang bisa mencapai Rp11 juta saat hari raya ikut menekan kemampuan pengelola dalam memberikan kesejahteraan kepada tim teknisi.
Karena itu, rencana pengelola HIPAM meminta keringanan biaya pulsa listrik kepada PT PLN (Persero) mendapat dukungan dari Kepala Desa Sonowangi Yadiono.
Yadiono yang juga menjadi Pelindung pengelolaan HIPAM menilai langkah tersebut sebagai upaya koordinasi yang baik untuk menjaga keberlangsungan operasional pelayanan air bersih bagi masyarakat.
Menurutnya, besarnya biaya pembelian token listrik selama ini membuat kesejahteraan tim teknisi HIPAM belum layak.
“Misalkan ada penurunan biaya token listrik, baik lewat program subsidi atau yang lain, tim teknisi ini dapat kesejahteraan yang layak,” jelas Yadiono, Rabu (23/9/2026).
Token Listrik Bisa Capai Rp11 Juta
Desa Sonowangi saat ini dihuni sekitar 4.300 jiwa. Dalam pengelolaan HIPAM, listrik menjadi komponen penting karena digunakan untuk mengoperasikan pompa air dan mendukung distribusi air kepada masyarakat.
Yadiono mengatakan, kebutuhan listrik dapat meningkat signifikan saat hari raya. Pembelian token yang biasanya sudah cukup besar bisa mencapai Rp9 juta, bahkan pernah menembus Rp11 juta.
Lonjakan tersebut terjadi seiring meningkatnya intensitas penggunaan pompa air serta perangkat elektronik rumah tangga masyarakat.
Kondisi itu pada akhirnya ikut memengaruhi ruang pengelola HIPAM dalam memberikan kesejahteraan kepada tim teknisi yang menjalankan operasional sehari-hari.
Karena itu, keringanan biaya listrik dinilai dapat menjadi salah satu solusi agar pelayanan air bersih tetap berjalan sekaligus memberikan kesejahteraan yang lebih layak bagi para teknisi.
Bersiap Beralih ke Proyek BBWS
Di sisi lain, Pemerintah Desa Sonowangi juga menyiapkan langkah lain untuk mengurangi beban pengelolaan sistem air bersih yang berjalan saat ini.
Yadiono berencana menonaktifkan proyek HIPAM yang ada setelah proyek pembangunan air baku dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas Provinsi Jawa Timur siap difungsikan.
“Ke depan agar masyarakat memanfaatkan proyek BBWS atas hibah dari Provinsi Jawa Timur ini,” imbaunya.
Proyek pembangunan air baku tersebut saat ini disebut segera difungsikan. Proyek senilai lebih dari Rp4 miliar itu telah diserahterimakan kepada Pemerintah Kabupaten Malang.
Selanjutnya, proyek air baku tersebut bakal dikelola oleh pemerintah desa setempat.
Dengan adanya fasilitas baru itu, pemerintah desa berharap kebutuhan air bersih masyarakat Sonowangi dapat ditopang melalui sistem yang lebih berkelanjutan.
Yadiono berharap pekerjaan dan persiapan pengoperasian proyek BBWS berjalan lancar sehingga tidak mengganggu pelayanan air bersih masyarakat.
“Mudah-mudahan pekerjaan Proyek BBWS dalam waktu dekat nanti berjalan lancar dan tidak terjadi kendala,” tandasnya.
Sembari menunggu proyek tersebut difungsikan, pengelola HIPAM tetap berupaya menjaga pelayanan air bersih. Salah satunya dengan mengusulkan keringanan biaya listrik kepada PLN agar beban operasional dapat ditekan. (Diky Prasetyo/Ra Indrata)




