Karhutla KPH Malang Tembus 1.500 Hektare

MALANG POST – Perum Perhutani KPH Malang memetakan areal terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2026 yang melonjak drastis mencapai 1.500 hektare guna menyusun rencana pemulihan ekologis pascabencana, Selasa (22/9/2026).

​Padamnya kobaran api di atas gunung dan bentang hutan tidak serta-merta mengakhiri ancaman musibah bencana. Ketika ribuan hektare vegetasi ludes dilahap si jago merah, ancaman krisis air, rusaknya siklus hidrologi, serta hilangnya habitat flora dan fauna endemik menjadi pekerjaan rumah besar yang menuntut respons cepat.

​Evaluasi kelam itulah yang mengemuka dalam dialog publik pencegahan bencana di Malang Raya.

​Administratur Perum Perhutani KPH Malang, Kelik Djatmiko, mengonfirmasi bahwa amuk karhutla di wilayah kerjanya pada musim kemarau tahun ini telah membakar areal seluas kurang lebih 1.500 hektare.

​Angka kerusakan ekologis tersebut melonjak jauh lebih luas dibandingkan peristiwas tahun sebelumnya.

​Panjangnya durasi kemarau kering yang dipicu El Nino serta kencangnya hembusan angin menjadi pemicu utama cepatnya perambatan api di lapangan.

​”Saat ini api fisik memang sudah padam total, tinggal sisa-sisa kepulan asap dari batang pohon terbakar yang terus kami pantau,” ujar Kelik Djatmiko dalam talkshow Radio City Guide FM, Selasa (22/9/2026).

​Kelik menjelaskan, Perhutani akan segera menerjunkan tim pemetaan untuk menyisir seluruh titik lokasi terdampak karhutla.

​Proses pemetaan akan menggabungkan survei jalur darat dan pemantauan udara menggunakan drone guna menjangkau tebing terjal serta lereng miring yang sulit diakses manusia.

​Terkait langkah pemulihan (recovery), Perhutani menggandeng pegiat lingkungan dan menggalang donasi bibit pohon dari masyarakat.

​Namun, eksekusi penanaman ulang belum memungkinkan dihelat saat ini lantaran keterbatasan pasokan air di atas gunung.

​”Di awal musim penghujan nanti, kami akan menebar benih dari donasi tersebut agar dapat tumbuh secara alami di lahan bekas terbakar,” terangnya.

​Lambatnya skema mitigasi bencana mendapat sorotan tajam dari Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur, Pradipta Indra Ariono.

​Indra menilai peringatan dini (early warning) yang dikeluarkan BMKG mengenai ancaman kemarau ekstrem belum disambut kebijakan mitigasi yang konkret oleh pemangku kepentingan.

​Akibatnya, musibah karhutla seolah menjadi lingkaran setan yang terus berulang saban tahun.

​Dampak buruknya langsung menimpa warga sekitar hutan yang kehilangan akses air bersih, serta merusak habitat satwa lindung.

​”Proses pemulihan lingkungan harus dieksekusi secara cepat dan terukur agar ekosistem ini bisa diwariskan dengan baik kepada generasi mendatang,” kata Indra.

​Dari kacamata akademisi, Dosen Kehutanan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Tatag Muttaqin, menegaskan bahwa pemulihan fungsi hutan lindung akibat karhutla membutuhkan waktu yang sangat panjang, yakni berkisar antara 6 hingga 10 tahun.

​Karhutla merusak struktur tanah, merusak siklus hidrologi wilayah Malang Raya, serta mengancam keberadaan populasi endemik flora dan fauna.

​Tatag mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tidak tinggal diam dan menyerahkan urusan penjagaan hutan semata-mata kepada petugas lapangan yang jumlahnya terbatas.

​”Masyarakat punya hak atas lingkungan bersih, tetapi juga punya kewajiban merawatnya. Pemulihan ekologis pascakartutla butuh pemetaan presisi dan komitmen bersama dalam jangka panjang,” tegas Tatag. (Wulan Indriyani/Ra Indrata)