Habiskan Rp12,5 Miliar untuk Busana Khas Kota Malang

MALANG POST – Di tengah maraknya pro dan kontra busana khas Kota Malang, yang pertama kali dipertontonkan saat peringkatan HUT ke-112 Kota Malang, 1 April 2026 lalu, kini muncul hal baru. Angka fantastis senilai Rp12,5 miliar diperlukan untuk busana tersebut.

Informasi yang berkembang, dana puluhan miliar yang ‘dibakar’ untuk busana khas Kota Malang, di tengah-tengah efisiensi yang diterapkan pemerintah pusat, justru tidak dianggarkan secara khusus. Tetapi disebar pada setiap organisasi perangkat daerah.

Masing-masing kepala dinas, eselon 3 dan 4, serta sebagian staf ASN di lingkungan Pemkot Malang, harus pengadaan sendiri-sendiri.

Untuk memenuhi kebutuhan pada level Wali Kota Malang, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, serta Forkopimda, dananya melekat pada Sekretariat Daerah. Yakni pada Bagian Pemerintahan atau Bagian Umum.

Kemudian pada flyer yang banyak beredar di sosial media, harga pembuatan setiap busana, disesuaikan dengan stratanya. Pada Strata 1, satu setel busana pria Rp5,5 juta dan Rp3,5 juta untuk perempuan.

Strata 2, busana pria Rp3,5 juta dan perempuan Rp2,5 juta. Strata 3, pria Rp2,5 juta dan perempuan Rp2 juta. Strata 4, pria Rp1,5 juta dan perempuan Rp1 juta. Terakhir yang paling bawah, strata 5, untuk pria Rp1 juta dan perempuan Rp750 ribu.

“Dari nilai anggaran pengadaannya saja, sudah menunjukkan tingkat perbedaan. Apalagi bentuk model atau polanya. Ini bukan lagi kesetaraan, tapi sudah menciptakan kasta. Ada perbedaan jelas antara pejabat elite dengan staf bawahan. Seperti tuan tanah dengan rakyat jelata,” sebut Taufik Saguanto, desainer sekaligus pelaku seni di Kota Malang.

Fakta itu, tambahnya, menunjukkan komunikasi tidak berjalan dengan baik. Karena ada kesulitan mengakses kebutuhan informasi publik. Atau ada pihak yang sengaja membatasi diri tidak menginformasikan apapun.

Atas nama pribadi, kata Taufik Saguanto, berbagai komentar terkait busana khas Kota Malang yang disampaikan, adalah sebuah sikap percaya, jika Kota Malang ini memiliki identitas visual budaya yang kuat termasuk busananya.

“Kami akhirnya berpendapat, melalui busana yang divisualisasikan secara struktural kekuasaan, menurut teori sosial dari Pierre Bourdieu, pakaian itu menjadi alat simbol kekuasaan sema. Artinya kekuasaan yang bekerja secara simbol. Bukan visualisasi budaya masyarakat kita,” jelas dia.

Sementara itu, anggota DPRD Kota Malang, Harvad Kurniawan Ramadhan menyatakan, baju adat yang didapatkan anggota DPRD, adalah hak setiap anggota dewan dalam satu periode keanggotaan.

“Otomatis anggarannya pada Sekwan. Anggarannya juga sudah ditetapkan.”

“Karena kami mendapatkan baju itu secara resmi, kami berharap eksekutif juga bisa menjelaskan secara resmi untuk kebutuhan baju adat tersebut,” sebutnya.

Terpenting, kata Harvad, eksekutif diharapkan tidak membebani ASN. Karena saat ini, para ASN sudah kena potong TPP-nya. Jika sampai masih terbebani baju adat, akan sangat berat bagi ASN.

Di tempat lainnya, salah seorang tim perumus baju khas Kota Malang, Agus Sunandar, secara pribadi menghargai setiap kritik dan masukan dari masyarakat.

“Busana khas Kota Malang atau disebut Klambi Indis, dilahirkan dari jembatan dua era. Potongan siluet klasik Eropa dan perpaduan dengan narasi lokal. Bukan soal sekedar performa pakaian, tapi tentang merayakan identitas. Bagaimana cara menghargai sejarah, tapi tidak terjebak sejarah masa lalu tersebut.”

“Kami yakin dan pastikan, Klambi Indis bukanlah meniru. Tapi hasil riset dan FGD serta telaah literasi.”

“Klambi Indis, adalah manifestasi ciptaan desain akulturasi terencana. Kami akui juga ikut terlibat desain sekaligus mengerjakan pengadaan busananya. Diantaranya yang dipakai Forkopimda maupun pejabat ASN di lingkungan Pemkot Malang,” terang Agus kepada Malang Post.

Sayangnya dari kalangan OPD terkait, seperti Dindikbud, Bagian Umum dan Bagian Pemerintahan, tak satu pun yang bisa dikonfirmasi. Mereka selalu menghindar jika ada pertanyaan wartawan, terkait baju khas Kota Malang. (Iwan Irawan/Ra Indrata)