SEJARAH Partai Golkar Kota Malang mencatat satu fase paling memalukan sejak partai ini berdiri. Kepemimpinan yang lahir dari proses cacat, penuh rekayasa, minim legitimasi, dan sarat kepentingan layak disebut sebagai presiden terburuk sepanjang sejarah Golkar Kota Malang.
Kami yang sudah senior, dianggap sesepuh Golkar Kota Malang bahkan masih tercatat sebagai Watimbang benar – benar miris, geleng – geleng kepala, tak habis fikir bahkan tak rela dan tak ikhlas jika Golkar Kota Malang diperlakukan seperti ini.
Tidak lah begini budaya Golkar bukan seperti ini peradaban Golkar, Jangan nodai rumah pergerakan kebanggaan kami ini, jangan ciderai rumah pengabdian ini karena kami telah lama merawatnya dan berharap mewariskannya dengan penuh cinta dan kasih sayang serta ketulusan hati.
Partai Golkar Kota Malang, ada yang beranggapan sejatinya telah “selesai” memilih ketua baru melalui mekanisme yang dilaksanakan di Surabaya dengan dalih alasan keamanan. Namun dalih tersebut tak lebih dari alibi politik untuk memuluskan satu calon tertentu bahkan baru saya temukan ruang pendaftar hanya 3 jam berlangsung kemudian calon yang sejak awal cacat administrasi, miskin dukungan kader, dan bermasalah secara etika dapat melenggang dan mulus jalannya
Dari lima Pimpinan Kecamatan (PK), hanya sebagian yang menyatakan dukungan, itupun diputuskan sepihak oleh ketua PK tanpa koordinasi dengan anggota, tanpa musyawarah, dan tanpa melibatkan pengurus tingkat kelurahan (PL) sebelum tanda tangan memberikan dukungan.
Fakta ini menunjukkan bahwa proses tersebut bukan lahir dari kehendak kader, melainkan dari rekayasa elit dan permainan kekuasaan bahkan kewarasan logika kader dibungkam dan tak lagi mengedepankan dialektika
Indikasi transaksi politik semakin terang dan bocor bahkan jadi rasan – rasan, ketika beberapa hari setelah Joko Prihatin ditetapkan di Musda sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Malang, beredar surat pernyataan dukungan di media sosial.
Surat tersebut secara terang menyebut dukungan PK diberikan dengan syarat jabatan sekretaris dan bendahara, sebagai bentuk tukar-guling dengan para ketua PK pendukung layaknya organisasi disamakan seperti arisan dan seolah jadi miliknya bukan dianggap milik bersama.
Ini adalah praktik transaksi jabatan yang tidak sehat, tidak bermoral, dan menghancurkan sendi – sendi organisasi dan jenjang perkaderan yang sesungguhnya dan menggunakannya sebagai jabatan yang tidak tepat pada tempatnya hingga menyalahgunakan
Lebih ironis dan memalukan lagi, saya saksikan sendiri sejak ditetapkan sebagai Ketua terpilih DPD Partai Golkar Kota Malang, Joko Prihatin justru ditolak oleh kader sendiri, maka menjadi wajar jika terjadi luapan kekecewaan Kantor Golkar disegel kadernya sendiri.
Hingga hari ini, ia belum pernah menginjakkan kaki di Kantor DPD Partai Golkar Kota Malang. Ini adalah fakta yang sangat lucu sekaligus tragis, seorang ketua yang tidak diterima, tidak hadir, dan tidak berani berhadapan dengan realitas penolakan kadernya sendiri, kepemimpinan tertinggi adalah keteladanan yang harus tercermin luas dilingkungan Kota Malang
Dalam kondisi normal, orang yang waras secara nalar, sehat secara etika, dan bermartabat secara moral seharusnya sudah mengundurkan diri dan melakukan introspeksi mendalam. Namun yang terjadi justru sebaliknya, memaksakan diri bertahan di atas konflik, kebohongan, dan penolakan.
Persoalan mendasar lainnya adalah syarat pencalonan Ketua DPD, yang secara tegas mensyaratkan minimal pendidikan S-1 atau setara D-3. Namun Joko Prihatin diketahui hanya lulusan SMA/SMK.
Lebih fatal lagi, dalam CV dan dokumen yang diserahkan bahkan di phublis kemana – mana, ia mencantumkan diri sebagai lulusan S-1 bahkan berani menyematkan gelarnya, padahal semua itu adalah tidaklah benar adanya. Ini bukan kekeliruan teknis, melainkan pembohongan dan manipulasi data yang mencederai integritas Partai Golkar Kota Malang
Jika praktik – praktik ini dibiarkan, maka kebohongan akan dinormalisasi, transaksi jabatan akan dilegalkan, dan pelanggaran konstitusi akan diwariskan. Lambat laun, ini akan menjadi tradisi buruk dan amoral dalam tubuh Partai Golkar Kota Malang, tradisi yang kelak dikenang sebagai sejarah paling gelap yang bersumber dari kepemimpinan Joko Prihatin karena kami lebih lama di Golkar dan tahu jeroannya tentang Golkar.
Melihat rangkaian perilaku yang tidak rasional, tidak etis, dan tidak bermoral ini, penulis menilai perlu ada evaluasi serius terhadap kelayakan psikologis dan etika kepemimpinan yang bersangkutan.
Sebab organisasi sebesar Partai Golkar tidak boleh dipimpin oleh figur yang kehilangan kepekaan nurani, akal sehat, empati dalam membangun solidariti dan rasa malu.
Ini bukan serangan pribadi, melainkan peringatan keras demi menyelamatkan marwah Partai Golkar. Jika kebohongan, manipulasi, dan transaksi kekuasaan terus dibiarkan, maka kehancuran moral organisasi hanyalah soal waktu. (***)
