Masih Ada 44 Blank Spot di Kabupaten Malang

MALANG POST – Menuju pemerintahan digital, dipilih Pemerintah Kabupaten Malang, sebagai jawaban atas pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) pada 2026 mendatang.

Di sisi yang lain, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) harus mengedepankan setiap program kegiatan yang berorientasi pada masyarakat. Yang secara otomatis, mengharuskan untuk mengarah pada pemerintahan secara digital. Agar bisa menggerakkan semua kegiatan, sampai paling bawah dengan menggunakan pola digital.

“Tahun 2026 ada pengurangan TKD hingga Rp644 miliar. Tentunya hal itu akan berdampak kepada seluruh OPD,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Malang, Atsalis Supriyanto, seusai menjadi narasumber Uji Kompetisi Wartawan, Sabtu (29/11/2025) kemarin.

Sampai saat ini, jelasnya, seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Malang, yang berjumlah 378 desa dan 12 kelurahan, sudah memasang aplikasi digital.

Hanya saja, karena kondisi demografis di Kabupaten Malang yang luar biasa, menjadi salah satu kendala pada jaringan, untuk bisa mengakses digital secara sempurna.

“Mungkin kami akan melakukan kerjasama dengan PT Telkom dan PT Capung, untuk bisa menjangkau blank spot,” jelasnya.

Salis menjelaskan, terdapat 44 titik di Kabupaten Malang yang mengalami blank spot. Atau paling tidak masih ada sinyal meski kecil. Sekali pun saat ini sudah bekerja sama dengan Telkom.

“Tapi di sana juga sudah ada provider swasta. Ada pembagian beberapa daerah di wilayah barat yang daerah pegunungan dan Malang Selatan yang juga masih sulit terjangkau,” terangnya.

Karena itulah, Salis kembali menegaskan, pada 2026 nantinya, Pemkab Malang diharapkan sudah bisa beralih ke pemerintahan digital. Agar semuanya bisa beralih menggunakan internet.

BARU: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Malang, Atsalis Supriyanto. (Foto: Istimewa)

UKW Tangkal Berita Hoaks

Kadiskominfo, Atsalis Supriyanto, ketika diminta pendapatnya seputar Uji Kompetisi Wartawan (UKW), mengakui jika lewat UKW inilah, bisa menjadi jalan untuk memberantas berita hoaks.

UKW angkatan 58 tahun 2025 itu sendiri, digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Malang Raya, di Kampus C Universitas Insan Budi Utomo (UIBU), mulai Jumat (28/11/2025) sampai Minggu (30/11/2025).

Diikuti 36 wartawan, yang dibagi dalam enam kelas. Satu kelas kategori utama, dua kelas kategori madya dan tiga kelas kategori muda.

Atsalis sendiri memberikan apresiasi dengan digelarnya UKW oleh PWI Malang Raya ini. Karena UKW tidak saja penting untuk wartawan, tetapi juga oleh Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Tentunya kami sangat mendukung, karena memang punya kedekatan relasi dengan para media dan jurnalis,” ungkap Salis.

Dengan mengikuti uji kompetensi ini, kata Salis, paling tidak bisa bersinergi dengan baik antara pemerintah Kabupaten Malang dengan stakeholder. Utamanya dengan media.

Menurutnya, jurnalis yang mengikuti UKW, diyakimi memiliki kompetensi yang sesuai. Salis menambahkan, langkah UKW PWI Malang Raya adalah hal yang sangat positif.

“Artinya teman-teman jurnalis yang mengikuti UKW ini, diberikan peningkatan kompetensinya dalam publikasi berita,” katanya.

Selain itu, Salis menegaskan, UKW ini sebagai salah satu upaya dalam memberantas berita hoaks.

Dengan adanya uji kompetensi ini, Salis menyebutkan, para media sering berkomunikasi dengan baik.

“Jadi teman-teman media sering berkomunikasi dengan kami. Biasanya mengkonfirmasi dengan baik,” terangnya.

Salis berharap, diadakan UKW oleh PWI Malang Raya ini, dapat meningkatkan sinergitas antar stakeholder dan juga memberikan pemberitaan yang positif bagi masyarakat.

“Untuk memastikan dengan mengikuti UKW, diharapkan para wartawan juga sudah sama-sama memberikan pemberitaan yang positif santun dan mendidik masyarakat,” pungkas Salis. (*/Ra Indrata)