MALANG POST – Pemkot Batu menaruh perhatian serius terhadap kondisi prasarana pendidikan yang ada di wilayahnya. Tidak sedikit sekolah di Kota Wisata ini membutuhkan perbaikan fasilitas agar kegiatan belajar mengajar bisa berjalan lebih nyaman dan aman.
Untuk mempercepat pembenahan itu, Wali Kota Batu Nurochman menggandeng DPRD Kota Batu melalui skema dana pokok pikiran (pokir). Ia menegaskan, kolaborasi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci agar kebutuhan pendidikan yang mendesak bisa segera terealisasi tanpa bergantung sepenuhnya pada APBD murni.
“Sejak awal kami sudah sampaikan di pembahasan KUA-PPAS, agar pokir bisa sejalan dengan visi-misi kepala daerah. Salah satunya fokus pada peningkatan mutu pendidikan,” tutur Cak Nur, Senin (27/10/2025).
Menurutnya, bidang pendidikan memang menjadi salah satu prioritas utama dalam visi-misi kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Heli Suyanto. Tidak hanya dari sisi kualitas guru dan tenaga pendidik, tetapi juga dari ketersediaan serta kelayakan fasilitas belajar di sekolah-sekolah.
Berdasarkan hasil evaluasi Dinas Pendidikan, masih ada sejumlah sekolah yang kondisi ruang kelasnya belum representatif. Beberapa bahkan perlu rehabilitasi total, termasuk ruang laboratorium, sanitasi, serta aksesibilitas bagi siswa.
‘Kami ingin intervensinya lebih cepat. Kalau bisa disinergikan lewat pokir dewan, akan jauh lebih efektif,” tuturnya.
Sebagai informasi, dana pokir DPRD merupakan anggaran yang disiapkan untuk menampung dan merealisasikan aspirasi masyarakat di setiap daerah pemilihan (dapil). Biasanya, usulan tersebut muncul dari hasil reses atau kunjungan kerja anggota dewan ke lapangan.
SAPA PELAJAR: Wali Kota Batu, Nurochman saat menyapa pelajar Kota Batu, ia mendorong pokir dewan juga untuk pembenahan sarpras sekolah. (Foto: Ananto Wibowo/Malang Post)
Pokir dapat digunakan untuk berbagai sektor, mulai dari peningkatan infrastruktur, pelayanan publik, hingga pengembangan ekonomi masyarakat. Namun kali ini, Pemkot Batu mendorong agar sebagian diarahkan untuk mendukung pembangunan di sektor pendidikan.
“Kalau bisa, sinerginya terasa. Jadi bukan hanya APBD dari dinas yang bergerak, tapi juga dukungan pokir dari dewan. Apalagi kalau menyasar sekolah-sekolah yang memang belum terjangkau bantuan sebelumnya,” ujar Cak Nur.
Ia mencontohkan, dengan sinergi tersebut, rehabilitasi ruang kelas atau pembangunan sarana olahraga sekolah bisa segera dituntaskan tanpa menunggu terlalu lama proses penganggaran reguler. “Kalau begitu, dampaknya akan langsung dirasakan siswa dan guru,” tambahnya.
Meski demikian, hingga kini alokasi dana pokir DPRD untuk tahun anggaran 2026 masih dalam tahap pembahasan. Besaran dana akan disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing dapil dan disepakati bersama pemerintah daerah melalui mekanisme pembahasan RAPBD.
“Besarnya nanti proporsional, tergantung hasil musyawarah antara eksekutif dan legislatif. Yang penting, arah penggunaannya tetap sejalan dengan program prioritas daerah,” terangnya.
Selain untuk rehabilitasi sekolah, dana pokir juga bisa diarahkan untuk kebutuhan pelayanan masyarakat lainnya. Misalnya pembangunan lapangan olahraga di desa atau kelurahan, fasilitas umum, hingga ruang publik yang dapat dimanfaatkan warga.
“DPRD boleh saja mengalokasikan pokirnya untuk pembangunan lapangan desa atau kelurahan. Prinsipnya, selama untuk kepentingan masyarakat, kami sangat mendukung,” tuturnya.
Dengan kolaborasi ini, Pemkot Batu berharap akselerasi pembangunan di bidang pendidikan bisa berjalan lebih cepat. Harapannya, setiap anak di Kota Batu dapat belajar di lingkungan yang layak, aman dan memadai. (Ananto Wibowo)
